Breaking News

Nilai Tukar Rupiah Lemah, Perekonomian Dalam Negeri Mulai Ambrol

Nilai Tukar Rupiah Lemah, Perekonomian Dalam Negeri Mulai Ambrol.

Tim Ekonomi Keuangan Kabinet Kerja milik Pemerintahan Jokowi-JK diminta segera bertanggung jawab dan mengambil langkah strategis bagi penyelamatan kondisi perekonomian dalam negeri yang hampir ambrol akibat gempuran dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto menilai, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah gagal menjaga perekonomian dalam negeri.

“Karena selama ini Sri Mulyani terlalu fokus berhutang dan mengimpor dari luar negeri ketimbang mengembangkan ekonomi dalam negeri. Padahal, seharusnya kita gencarkan ekspor barang jadi dan mengembangkan sumber daya alam dalam negeri dengan harga yang tidak diberi murah kepada Negara lain,” tutur Adri Zulpianto, dalam siaran pers, Senin (16/07/2018).

Selain itu, lanjut dia, kegagalan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan selama ini ditengarai karena terlalu fokus membuat kebijakan ekonomi dalam negeri lebih menguntungkan bagi Negara lain ketimbang menguntungkan sektor ekonomi dalam negeri. “Kebijakannya malah pro negara lain,” ujarnya.

Melemahnya nilai tukar rupiah, lanjut Adri, telah membuat kondisi perekonomian Indonesia nyungsep. Terbukti dengan kian meruginya Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan kenaikan harga-harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako).

“Anehnya, kok Menkeu Sri Mulyani masih mengklaim negara kita Untung?” ujar Adri.

Dia menjelaskan, di hadapan DPR pada Juni lalu, Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika akan melemah pada tahun 2018 sebesar Rp 13.400 dan hingga kisaran Rp 13.700-14.000 di 2019.

“Namun, belum habis tahun 2018, rupiah sudah melampaui kisaran Rp 14.000 hingga Rp 14.400,” ujar Adri.

Adri melanjutkan, prediksi yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani tidak terbukti. Penyebutan bahwa di balik lemahnya rupiah, Negara untung sebesar Rp. 8 Triliun, hanyalah isapan jempol belaka. “Malah sebetulnya PLN rugi dan harga sembako naik melampaui batas, seperti telor,” ujarnya.

Bagi Adri,  untung hipnotis prediksi yang dilakukan Sri Mulyani dengan iming-iming Indonesia akan untung, malah membuat negara mengalami kerugian nyata.

Pada kenyataanya, lanjutnya, meskipun lemahnya rupiah berdampak pada penambahan pendapatan Negara, namun akibat melemahnya rupiah membuat BI pun turut turun tangan mendorong agar rupiah kembali menguat dengan menggelontorkan uang sebesar Rp. 18 triliun untuk intervensi pada pasar sekunder.

Sementara di pasar primer, kata Adri, yang bukan dalam konteks intervensi BI telah mengeluarkan dana sebesar Rp 42 triliun. Sedangkan, Cadangan Devisa (Cadev) Negara sejak tiga bulan terakhir mengalami penurunan sebanyak 5,1 Miliar Dolar Amerika dari bulan April sebesar 124,9 Miliar Dolar Amerika dan pada akhir Juni menjadi sebesar 119,8 Miliar Dolar Amerika.

Parahnya, ditegaskan Adri, akibat pelemahan rupiah yang melampaui kisaran prediksinya Menteri Keuangan, membuat PLN sebagai BUMN justru merugi sebesar Rp 6 Triliun.

“Karena biaya operasional yang tembus hingga Rp 10 Triliun. Hal ini terjadi karena di setiap pelemahan rupiah sebesar Rp 100, maka biaya produksi PLN meningkat sebesar Rp 1,3 triliun,” ujarnya.

Konsekuensinya, menurut dia, laba yang didapatkan oleh PLN akan berkurang, sehingga bukan tidak mungkin apabila berkurangnya laba PLN, maka tarif listrik bagi rakyat pun akan kembali dinaikkan seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya ketika laba PLN merosot 71,67% dari sebesar Rp. 15.6 Triliun menjadi Rp. 4,42 Triliun.

Dari kemerosotan laba PLN, Adri menilai pelemahan rupiah pun berimbas pada biaya untuk bertahan hidup yang terus meningkat.

“Kenaikan harga telur pun sudah mengawali efek lemahnya rupiah yang kemudian akan kuat berimbas pada kenaikan harga di sektor industri makanan. Kemudian menyusul pada kenaikan sektor manufaktur dan ritel dalam negeri yang mengandalkan bahan produksinya dari sektor impor,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*