Breaking News

Nih, BPK Berikan Penilaian WTP Atas Laporan Keuangan Kejagung 2016

Nih, BPK Berikan Penilaian WTP Atas Laporan Keuangan Kejagung 2016.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan Kejagung sepanjang tahun 2016.

 

Penyampaian dan penyerahan penilaian tersebut diberikan langsung oleh Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna kepada Jaksa Agung, HM Prasetyo di Aula Sarana Pradana, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (30/05/2017).

 

Jaksa Agung, HM Prasetyo sangat mengapresiasi penilaian yang diberikan BPK tersebut. Menurutnya, laporan keuangan Kejagung telah disusun dengan baik dan benar sehingga tidak ada penyelewengan apa pun.

 

“Kita membuat laporan keuangan secara objektif dan profesional. Ini untuk pertama kalinya setelah 14 tahun tidak mendapatkan penilaian WTP,” ujar Prasetyo.

 

Menurut Prasetyo, laporan keuangan ini merupakan amanat dari Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

 

Selain itu, katanya, pada hakekatnya pemeriksaan keuangan negara merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas keuangan disetiap instansi pemerintah.

 

“Sekaligus sebagai sebuah bentuk kontrol agar pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, menaati peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dengan memperhatikan nilai-nilai kewajaran dan kepatutan,” ujar Prasetyo.

 

Prasetyo menambahkan, pihaknya akan terus berusaha semaksimal mungkin agar dapat mempertahankan predikat penilaian WTP dari BPK.

 

“Kita harapkan predikat dan opini itu dapat terus diraih,” katanya.

 

Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna menyampaikan, menyampaikan apresiasi dan kami percaya penilaian ini merupakan wujud profesionalitas dan akuntabilitas lembaga negara dalam hal ini kejaksaan.

 

Sementara itu, Anggota I BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan, pihaknya masih menemukan beberapa kelemahan dalam pengaturan keuangan di Kejagung. Seperti pada Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang dimiliki Kejagung, kemudian belum sempurnanya laporan tentang penerimaan bukan pajak, perkara denda dan tilang.

 

“Diberikannya opini WTP bukan berarti laporan keuangan tidak ada kesalahan. Masih ditemukan kelemahan,” kata Agung.

 

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga meminta agar Kejagung membenahi beberapa sektor pengendalian keuangan. Misalnya terkait pengendalian piutang uang pengganti perkara dan rekening barang titipan. Pada sektor ini, BPK melihat Kejagung belum menyusunnya dengan sempurna.

 

Namun secara garis besar, Agung menilai audit dari laporan keuangan Kejagung tidak memiliki kesalahan yang berarti.

 

“Ini merupakan prestasi dalam mengelola keuangan negara,” ujarnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*