Breaking News

Niat Jokowi Melakukan Reshuffle Perlu Didiagnosa

Rencana Presiden Jokowi melakukan reshuffle cabinet perlu didiagnosa.

Rencana Presiden Jokowi yang hendak melakukan pergantian di Kabinet Kerja atau reshuffle dipertanyakan. Sebelum bekas Walikota Solo itu benar-benar mewujudkan niatnya untuk mengganti sejumlah menteri, maka Jokowi diminta menjelaskan terlebih dahulu tujuan dan ukuran perlunya dilakukan reshuffle cabinet yang sudah digadang-gadang akan segera dilaksanakan itu.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menyampaikan, pertanyaan mendasar yang harus dijelaskan oleh Presiden Jokowi adalah terkait urgensi dilaksanakannya pergantian kabinet tersebut.

“Untuk apa reshuffle cabinet dilakukan? Itu kepentingan siapa? Kepentingan Presiden atau Kepentingan Negara?” ujar Ferdinand, di Jakarta, (20/07/2017).

Menurut dia, ada perbedaan mendasar antara kepentingan Presiden dengan kepentingan Negara dalam urusan pergantian anggota Kabinet Kerja.

Jika berupa kepentingan Presiden, lanjut Ferdinand, maka sebaiknya tak perlu dipaksakan harus ada reshuffle cabinet. Namun, bila memang ada kepentingan atau kebutuhan Negara, maka perlu dilakukan evaluasi yang obyektif terhadap kinerja para anggota Kabinet Kerja untuk mengukur sejauh mana kebutuhan dan kepentingan Negara itu berkorelasi langsung dengan posisi atau kedudukan menteri yang hendak diganti.

Semakin banyak kaum profesional yang diganti dengan politisi maka semakin menunjukkan bahwa pergantian anggota kabinet itu hanyalah demi mengakomodir kekuasaan sang presiden.

“Jadi ya didiagnosa dulu dong. Jika kepentingan presiden ya berarti berkenaan dengan kekuasaannya untuk mengakomodir kawan-kawannya di kabinet. Bukan untuk Negara,” ujar dia.

Sejauh ini, menurut Ferdinand, diagnosa yang paling urgen dilakukan adalah dalam sektor perekonomian. Sebab, jika tidak ada evaluasi terhadap kondisi perekonomian Indonesia hari ini, maka sia-sia saja pergantian anggota kabinet yang sedang dirancang oleh Jokowi.

“Pertama-tama ya sektor ekonomi itu yang prioritas. Kemudian urutan selanjutnya politik hukum dan keamanan, barulah yang lain-lainnya,” ujar dia.

Dalam bidang ekonomi, lanjut dia, terkait investasi yang kebanyakan mengakomodir investor Cina, para menterinya Jokowi dianggap tidak memikirkan pertumbuhan ekonomi ril masyarakat. Alhasil, investasi yang ada tidak menghasilkan dampak positif bagi perbaikan ekonomi rakyat.

“Sekarang periksa saja, sektor mana yang paling bobrok? Ya sektor ekonomi di depan. Kemiskinan meningkat, perekonomian amburadul. Kita teken pinjaman atau hutang luar negeri, tetapi yang menikmatinya bukan masyarakat. Misal investasinya Cina, selanjutnya bahan bakunya dari Cina, pekerjanya dari Cina, gaji dibayar di Cina, hutang kita yang tanggung. Enggak nyampe ke Indonesia. Ini semua tidak menghidupi dan tidak membangkitkan perindustrian Indonesia,” ujarnya.

Padahal, perekonomian rakyat itu dilihat dari proses pembangunan. Perputaran roda ekonomi dan modal dikarenakan rakyat turun bekerja dan berusaha.

“Misal, pembangunan jalan. Kan tukang dagangan bisa hidup, penjual semen hidup, transportasi hidup, pekerjaan ada,” pungkasnya.

Menanggapi rencana reshuffle, Presiden Jokowi masih enggan mengomentarinya. Padahal, wacana itu sudah kian hangat diperbincangkan. Bahkan, ketika ditanya mengenai kabar Partai Golkar menyiapkan tiga kadernya untuk menjadi menteri, Presiden menghindar.

“Uhuk… uhuk!” jawab Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo memilih berpura-pura terbatuk-batuk daripada menjawab pertanyaan mengenai reshuffle di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 18 Juli 2016. Aksi Jokowi itu sontak membuat sejumlah menteri di sekelilingnya tertawa. Dua di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sebelumnya, mereka tampak sedikit terkejut ketika Presiden Joko Widodo langsung ditodong dengan pertanyaan mengenai reshuffle.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*