Breaking News

Ngotot Mau Lanjutkan Proyek Reklamasi, Ada Apa Dengan DPRD DKI Jakarta? Rakyat Minta Hentikan Pembahasan Raperda

Ngotot Mau Lanjutkan Proyek Reklamasi, Ada Apa Dengan DPRD DKI Jakarta? Rakyat Minta Hentikan Pembahasan Raperda.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta diminta menghentikan niatnya untuk meneruskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang hendak memuluskan keberlanjutan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

 

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menegaskan, rencana pembahasan Raperda itu harus ditolak dan dihentikan. Lantaran, upaya melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta bertentangan dengan Undang Undang dan mendapat penolakan keras dari masyarakat.

 

Jurubicara Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Marthin Hadiwinata menjelaskan, penolakan yang dilakukan mereka terhadap agenda yang disusun oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

 

“Kedua Raperda itu hendak disusun tanpa melibatkan partisipasi masyarakat terdampak,  baik perempuan maupun laki-laki. Jelas itu bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib pasal 141 ayat (2) yang mengharuskan adanya masukan dari masyarakat,” ungkap Marthin, dalam keterangan persnya, Kamis (27/07/2017).

 

Kemudian, lanjut dia, Kedua Raperda disusun tanpa didasarkan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jabodetabekpunjur dan Rencana Zonasi Tata Ruang Laut Kawasan Strategis Wilayah Jabodetabekpunjur yang saat ini belum diselesaikan oleh Kementeriaan Kelautan dan Perikanan (KKP).

 

“KLHS dan Rencana Zonasi Jabodetabekpunjur merupakan pijakan utama bagi DKI untuk menyusun RZWP3K,” ujar Marthin.

 

Marthin mengungkapkan, pada tanggal 20 Juli 2017, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, mengirimkan sebuah surat yang berisi undangan untuk membahas mengenai kelanjutan proses penyusunan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTTKS Pantura) yang  ditujukan kepada pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Pimpinan Fraksi DPRD, Pimpinan Komisi dan Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.

 

Undangan rapat itu diagendakan pada tanggal 26 Juli 2017 pukul 10.00 di ruang Rapat Ketua Dewan, lantai 10 Gedung Baru DPRD Provinsi DKI Jakarta.

 

Marthin melanjutkan, alasan penolakan lainnya, adalah bahwa Kedua Raperda tersebut sangat mengakomodir kepentingan pengembang properti reklamasi, tidak memperhatikan keberadaan masyarakat pesisir, nelayan tradisional, termasuk perempuan nelayan/pesisir  bukan untuk kepentingan umum.

 

“Berdasarkan Undang Undang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan wilayah pesisir haruslah bertujuan untuk kepentingan masyarakat pesisir,” ujarnya.

 

Dari tujuh alasan penolakan, yang keempat adalah, bahwa kedua Raperda bertentangan itu dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, sebab akan menghilangkan wilayah tangkap dan kehidupan nelayan.

 

Kelima, Raperda disusun dengan cara-cara tidak terpuji melalui korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Muhamad Sanusi, diduga masih melibatkan banyak anggota dewan lainnya.

 

“Diantaranya, Ketua DPRD DKI Jakarta yang di dalam persidangan diduga terlibat dalam upaya lobby bersama pengembang reklamasi,” ujar Marthin.

 

Dia mengatakan, tindakan Ketua DPRD DKI Jakarta yang mengeluarkan surat tertanggal 20 Juli 2017 patut dicurigai sebagai bentuk keberpihakan kepada pengembang properti dibandingkan kepentingan rakyat DKI Jakarta.

 

“Mengapa Ketua DPRD hanya memfokuskan kepada kedua raperda ini dibandingkan dengan Raperda lainnya?” ujarnya.

 

Keenam, usaha penyusunan Raperda ini sekaligus membuktikan bahwa reklamasi adalah proyek ilegal.

 

Anehnya, lanjut Marthin, Raperda ini seharusnya disusun dan disahkan terlebih dahulu sebelum reklamasi dilakukan.

 

“Namun, hal yang terjadi justru sebaliknya. Akibat kepentingan bisnis maka yang terjadi Reklamasi dijalankan dulu, baru Perda menyusl,” ujarnya.

 

Dan, ketujuh, pembangunan di wilayah pesisir,  khususnya reklamasi,  telah berdampak pada hilangnya akses masyarakat,  nelayan tradisional,  termasuk perempuan nelayan/pesisir terhadap sumber-sumber kehidupan serta menghancurkan sistem sosial masyarakat dan meningkatkan ketidakadilan gender.

 

“Oleh karena itu Koalisi menuntut agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta menolak pembahasan Raperda reklamasi (RZWP3K dan Pantura) yang diinisiasi oleh Ketua DPRD DKI Jakarta dan menolak pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta,” pungkas Marthin.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*