Breaking News

Nelayan Tradisional Ditangkap Petugas Malaysia, Pak Presiden Jokowi Tolong Bebaskan Fahrol Razi Dkk

Nelayan Tradisional Ditangkap Petugas Malaysia, Pak Presiden Jokowi Tolong Bebaskan Fahrol Razi Dkk.

Pemerintahan Jokowi didesak segera membebaskan nelayan tradisional asal Sumatera Utara (Sumut) yang ditangkap ditangkap Agensi Penguatan Perairan Malaysia (APPM) sejak Januari 2018. Hingga kini belum dilepas.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata mengungkapkan, ada enam nelayan tradisional dari Kabupaten Langkat, Sumut, tidak kunjung dilepaskan oleh pemerintah Malaysia.

“Hingga Mei 2018 ini, dan telah memasuki bulan ke 5 di bulan Ramadan, tidak ada kejelasan status keberadaan dan kemanan enam nelayan kita itu. Pemerintah harus segera bergerak melepas mereka,” tutur Marthin Hadiwinata, Senin (21/05/2018).

Nelayan bernama M Fahrol Razi dari Babalan, Gang Sampan, Kelurahan Berandan Timur, Kecamatan Babalan, Langkat, Sumut yang bertindak sebagai nakhoda ditangkap petugas perairan Kerajaan Malaysia bersama lima anak buah kapal (ABK)-nya.

Mereka dituduh melakukan aktivitas penangkapan ikan di Selat Melaka, yakni perbatasan antara Indonesia-Malaysia.

Nelayan itu telah ditahan dan menjalankan masa hukuman antara 4-6 bulan, namun status hukum keenam orang nelayan tersebut belum jelas.

“Hingga sekarang belum dipulangkan ke keluarga mereka masing-masing. Menurut keterangan keluarga korban, mereka masih berada di tempat penampungan “Cam Zero” dan menunggu untuk dipulangkan dengan waktu yang belum jelas,” kata Marthin.

Yusnani, selaku keluarga nelayan korban penangkapan di perbatasan Malaysia bersama KNTI DPD Kabupaten Langkat dan DPP KNTI meminta kepada Pemerintah Indonesia segera memastikan keberadaan dari enam nelayan asal Kabupaten Langkat Provinsi Sumut.

“Kami meminta kepastian, sebab sampai sekarang tidak jelas situasi mereka,” ujar Yusnani.

Ketua KNTI DPD Kabupaten Langkat Tajruddin Hasibuan mengungkapkan, mereka bahkan telah mengirimkan surat No: 008K/KNTI-LKT-UT/012018 kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat itu dijelaskan persoalan yang terjadi dan mereka meminta agar para nelayan itu segera dipulangkan.

“Pada 19 Januari 2018, kami sudah mengirimi surat kepada Bapak Presiden Joko Widodo,” ujar Tajruddin.

Surat itu, lanjut dia, juga berisi laporan dari keluarga nelayan tradisional di perbatasan yang menjadi korban penangkapan aparat Malaysia dari 6 orang dalam Kapal bertanda nama “JUANDA”.

“Namun hingga surat ini kembali kami teruskan, tidak ada kejelasan atas penanganan kasus tersebut sehingga kemudian teryata telah dikenakan hukum terhadap 6 pelaku nelayan tradisional,” katanya.

Dia menuturkan, perlindungan warga negara di luar negeri merupakan kewajiban pemerintah yang ditegaskan UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Selain melakukan perlindungan, pemerintah juga berkewajiban memberikan bantuan kepada warga negara Indonesia yang sedang memiliki masalah di luar negeri.

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 21 UU No. 37/1999, apabila Warga Negara terancam bahaya nyata, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

Selanjutnya, kata Tajruddin, secara tegas Pasal 42 UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan, nelayan tradisional skala kecil wajib diberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi nelayan yang mengalami permasalahan penangkapan ikan di wilayah negara lain.

Untuk itu, KNTI mendesak Kementerian Luar Negeri beserta jajarannya untuk; pertama, memastikan keberadaan M Fahrul Razi dkk dengan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia dan Konsulat Jendral Indonesia di Malaysia.

Kedua, mempercepat upaya pembebasan nelayan tradisional Indonesia yang telah ditahan sejak 18 Januari 2018.

Ketiga, memastikan pemenuhan hak asai mendasar bagi keluarga korban yang hingga saat ini tidak mendapatkan nafkah ekonomi setelah M Fahrul Razi ditangkap aparat Malaysia.

Keempat, menyelesaikan masalah perbatasan wilayah laut antara Indonesia dengan Malaysia.

“Terakhir, kami meminta pemerintah  memperkuat infrastruktur pengawasan perbatasan untuk memastikan perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan,” pungkas Tajruddin.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*