Breaking News

Nelayan Tak Perlu Bermusuhan Dengan Menteri Susi, DPR Jangan Memprovokasi Dong

Presiden Sibuk Kerja, Bersama Projo, Nelayan Komitmen Menangkan Jokowi Dua Periode Di Pilpres 2019.

Nelayan Indonesia disarankan tidak berseteru dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Meskipun ada hal-hal yang perlu dikritisi, nelayan diminta untuk menyampaikannya dengan elegan.

Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun diharapkan untuk tidak turut memperkeruh suasana melalui pernyataan-pernyataan provokatif yang dapat menyulut konflik antara nelayan dengan menterinya.

Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru mengatakan, persoalan lapor melapor dan kritik mengkritik yang terjadi antara Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti hendaknya tidak memperruncing persoalan.

“Buat apa berseteru antara nelayan dengan Menteri? Seharusnya saling sejalan saja. Sebab, kita sama-sama memikirkan dan memperjuangkan kehidupan Nelayan Indonesia yang lebih baik lagi,” tutur Siswaryudi Heru, di Jakarta,Sabtu (26/08/2017).

Menurut dia, dari sisi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Susi Pudjiastuti, sudah cukup banyak juga program pro nelayan yang ditelurkan. Meskipun, lanjut Siswaryudi, tidak semua pihak bisa terpuaskan, namun proses pembenahan perlu terus dilakukan dengan cara-cara elegan.

“Sudah banyak juga program dan kebijakan pro nelayan Indonesia yang dilakukan Menteri Susi. Soal kritik mengkritik, ya boleh saja, asalkan dilakukan dengan elegan,” ujarnya.

Bagaimana pun, lanjut pria yang juga Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini, harus dimaknai bahwa Nelayan dan KKP adalah dua pihak yang harus saling menopang dan saling bersinergi untuk mewujudkan berbagai kebutuhan Nelayan Indonesia.

“Tidak mungkin juga nelayan sendirian, demikian pula KKP tidak mungkin berjalan tanpa nelayan. Seharusnya saling bersinergi, dan harus saling menghindari konflik,” ujarnya.

Siswaryudi juga mengingatkan agar para legislator yang mengurusi bidang Nelayan dan kelautan tidak melakukan provokasi yang pada akhirnya bisa memperruncing persoalan dan konflik.

“Anggota DPR ya jangan malah memprovokasi-lah. Mestinya saling mengontrol secara sportif dan elegan saja,” ujar Siswaryudi.

Selain itu, persoalan hukum pun harus ditegakkan dan diproses dengan Undang Undang yang berlaku saja. “Serahkan saja proses lapor melapor itu pada proses hukum. Jangan malah diperkeruh dan diprovokasi,” pungkasnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mengomentari langkah Menteri Susi Pudjiastuti yang melaporkan Ketua Umum Front Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa pada 6 Juli 2017, terkait dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Menurut Ono Surono, apa yang dilakukan Rusdianto di media sosial maupun secara langsung terhadap kebijakan Susi Pudjiastuti merupakan hal yang wajar, karena itu fakta-fakta yang berada di lapangan.

“Hal-hal yang disampaikan saudara Rusdianto terkait dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beserta dampaknya, baik secara langsung maupun melalui media massa dan media sosial merupakan kondisi berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan sangat lazim dilakukan oleh organisasi perikanan yang dipastikan sedang melalukan advokasi kepada anggotanya,” ujarnya.

Anggota Fraksi PDIP itu melanjutkan, Menteri Susi Pudjiastuti telah mengeluarkan paket kebijakan yang kontrovesial dengan dibuktikan adanya penolakan-penolakan rakyat baik secara tertulis, melalui diskusi, Rapat Dengar Pendapat di DPR, seminar, FGD, Workshop maupun aksi unjuk rasa terhitung sejak Februari 2015 sampai dengan sekarang.

“Bila ada kritik dan pendapat yang dianggap berlebihan, maka itu semata-mata karena Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tidak pernah membuka ruang dialog dan diskusi secara tuntas. Seharusnya, sebagai pejabat publik selalu memberi ruang dialog dalam bentuk konsultasi publik sebelum mengeluarkan kebijakan,” papar Ono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara itu.

Lebih lanjut, Ketua Umum Induk Koperasi Perikanan Indonesia ini juga menyampaikan, dinamika perseteruan antara Menteri Susi Pudjiastuti dengan Masyarakat Perikanan semakin keras. Tidak jarang juga, Susi Pudjiastuti dan orang-orang dekatnya melontarkan tuduhan bahkan fitnah kepada masyarakat perikanan melalui media massa dan media sosial, seperti nelayan dianggap pencuri, mafia/kartel bahkan antek Cina yang dari sisi hukum bisa juga membuat orang tidak senang dan merasa difitnah.

“Berkali-kali Susi Pudjiastuti menyampaikan kepada publik ‘Bila ada yang tidak menerima kebijakan yang dibuatnya, dipersilahkan menggugat secara hukum’. Faktanya, dia sendiri yang melaporkan saudara Rusdianto Ketua Organisasi Perikanan karena merasa terganggu dan diperlakukan tidak menyenangkan,” ujarnya.

Dengan kondisi seperti ini, Ono beranggapan, sudah saatnya dan sepatutnya seluruh masyarakat perikanan yang berimbas dari kebijakan Susi Pudjiastuti bersatu padu untuk melaporkan balik Susi ke Direktorat Siber Bareskrim Polri atas tuduhan fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan bahkan kebohongan yang diungkapkan melalui media elektronik.

Justru bila perlu, lanjut dia, hendaknya dilakukan juga gugatan class action atas kebijakan yang merugikan masyarakat perikanan secara keseluruhan.

“Kami yakin Direktorat Siber Bareskrim Polri akan bekerja profesional dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga kami pun berharap melalui Kepolisian Republik Indonesia dan kasus Bung Rusdianto ini bisa membuka tabir gelap dampak kebijakan Susi Pudjiastuti dengan menggali seluruh informasi dari masyarakat perikanan yang sangat dirugikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Susi Pudjiastuti melaporkan Ketua Umum Front Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa pada 6 Juli 2017 atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik. Laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/664/VII/2017/Bareskrim.

Penghinaan dan pencemaran nama baik yang dimaksud Susi terdapat di akun Facebook Rusdianto dengan nama ‘Rusdianto Samawa Tarano Sagarino’ dan akun YouTube ‘Rusdianto Samawa’. Dalam video-video tersebut, Rusdianto melontarkan kritik-kritik mengenai kebijakan Susi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*