Breaking News

Nelayan Pertanyakan Pembangunan Bantuan Kapal KKP

Nelayan Pertanyakan Pembangunan Bantuan Kapal KKP.

Nelayan mempertanyakan kelambanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam proses pengadaan dan pembangunan kapal bantuan 2017.

 

Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa mengingatkan, pengadaan dan proyek pembagian kapal serupa pernah terjadi di KKP pada era sebelumnya. Karena itu, sangat disayangkan hingga penghujung 2017, pengadaan kapal itu tidak kunjung rampung.

 

“Sangat berpotensi gagal. Mengapa harus gagal? Sekarang ini KKP sedang mengejar deadline ultimatum moratorium Komisi IV DPR RI untuk memperbaiki pola rencana pembangunan kapal bantuan itu. Sementara metode perbaikan pembangunan kapal tersebut belum ada progressnya sampai memasuki bulan Desember ini. Padahal, berakhirnya waktu perbaikan dan finishing pembangunan kapal harus selesai Desember. Apabila KKP tidak bisa menyelesaikan bulan Desember 2017 ini, maka moratorium tidak akan ada proses pencabutan,” tutur Rusdianto Samawa, dalam siaran persnya, Jumat (01/12/2017).

 

Tahun ini, KKP telah mempersiapkan sebaran penerima bantuan kapal berukuran < 5 GT, 5 GT, 10 GT, 20 GT, dan 30 GT. Sebaran penerima ukuran kapal ini belum terdistribusi ke seluruh Indonesia sebab masih dalam proses pengerjaan.

 

“Kelambatan pembangunan kapal ini, sudah di duga akan menggulangi kegagalan pembangunan kapal pada rezim sebelumnya,” kata dia.

 

Dengan melihat langkah yang dilakukan KKP, menurut Rusdianto, sangat kecil keungkinannya proyek itu akan berhasi. Bagaimana mungkin langkah perbaikan akan sukses apabila baru menyediakan segala proses langkah yang akan dilakukan bersama dengan galangan-galangan kapal?

 

Dia menjelaskan, proses langkah KKP RI perbaikan pengadaan tahun 2017 ini adalah pertama, menyediakan prototype kapal perikanan untuk dilakukan ujicoba (sea trial) sebelum penerima menentukan pilihan type kapal yang sesuai.

 

Kedua, calon penerima dilibatkan dalam perencanaan partisipatif maupun proses pembangunan untuk menghindari penolakan. Ketiga, kontrak pekerjaan dan pembayaran dilakukan melalui termin unit jadi sehingga pembayaran kontrak tidak menunggu seluruh pekerjaan. Keempat, diberikan pilihan uang muka kerja (down payment) untuk membantu mengantisipasi kesulitan keuangan galangan penyedia. Kelima, kontrak kapal termasuk dengan dokumen kapal (Pas Kecil, Surat Ukur) untuk mengantisipasi kapal diserahkan ke penerima dan tidak operasional.

 

“Apabila dibandingkan pola pengadaan kapal tahun 2016 dengan 2017, maka akan ditemukan banyak kelemahan, kesalahan, dan dugaan-dugaan meluapnya keuangan negara yang terserap tidak tepat sasaran,” ujarnya.

 

Perbedaannya, lanjut Rusdianto, pada tahun 2016 pengadaan itu melalui e-katalog dengan menyerap aspirasi nelayan dan seleksi calon penerima kapal itu berdasarkan hasil identifikasi Direktorat Kenelayanan.

 

Saat itu, nelayan penerima juga harus dipastikan masuk dalam struktur kepengurusan koperasi yang berbadan hukum. Kapal bantuan tersebut diadakan atas dasar Sistem Kontrak Terima Jadi (Turnkey). Sementara, sistem pembayarannya sesuai dengan yang telah ditentukan yakni Turnkey, progress berdasarkan unit kapal dan tanpa down payment.

 

“Kalau untuk realisasi serah terima pekerjaan itu berdasarkan galangan dan koperasi penerimanya. Kemudian, dokumen kapal juga tidak termasuk dalam proses kontrak,” ujarnya.

 

Sedangkan, proses pengadaan tahun 2017 berbeda tahun 2016. Mengapa? mekanisme pengadaan Melalui e-Katalog dan Lelang Umum di sesuaikan spesifikasi dengan kebutuhan calon penerima.

 

Sementara, lanjut dia, seleksi calon penerima berdasarkan kerjasama Dit KAPI dan PDK (Dirjen Perikanan Tangkap) untuk mengetahui kebutuhan dan spesikasi teknis. Begitu juga, penerima bantuan harus memiliki legalitas koperasi (Badan Hukum).

 

“Kalau sistem kontraknya berdasarkan pada Harga Satuan dengan sistem pembayarannya berdasarkan harga satuan, pembayaran dengan skema Unit Jadi dan menggunakan uang muka kerja (Down Payment). Sementara tempat serah terima pekerjaan dilakukan melalui koperasi. Untuk dokumen kapal (pas kecil, surat ukur kontrak sementara) sudah termasuk dalam kontrak,” tuturnya.

 

Menurut dia, alur pengadaan kapal tahun 2017, bisa diketahui bersama bahwa KKP telah menyiapkan sedemikian detail. Namun, banyak terjadi kesalahan, baik secara administrasi maupun kesalahan dalam mengalokasikan anggaran negara dalam proses kontrak sehingga menyebabkan banyak tempat galangan pembangunan kapal tak terpenuhi 100% pengerjaannya.

 

Alur pengadaan kapal tahun 2017 adalah dimulai dari Alokasi Kapal tahun 2017 yang ditentukan dengan jumlah calon penerima. Hal-hal yang perlu disiapkan oleh calon penerima seperti aplikasi assesment dan Proposal langsung dikirim ke Dit KAPI.

 

Baru kemudian, Dit KAPI dan PDK bekerja untuk identifikasi hasil penerima bantuan kapal melalui proses review lapangan. Setelah itu, baru kemudian ada istilah “Pleno” atau serah terima, kemudian dilanjutkan Uji Coba dan tanda tangan Fakta Integritas yang dibarengi SK Penetapan.

 

“Setelah itu baru dilakukan proses pelelangan umum dan purchasing dan kontrak. Terakhir, baru lakukan distribusi ke berbagai penerima,” ujar Rusdianto.

 

Melihat sistem pengadaan kapal tersebut, ada dugaan terjadi penyelewengan anggaran negara karena tidak konsistennya sistem pengadaan kapal dan selalu ada perbaikan ditengah proses pembangunan kapal.

 

“Penyelewengan itu tentu banyak dilakukan pejabat berwenang, baik dalam proses kebijakan maupun langkah penentuan galangan kapal hingga penerima. Faktanya, sudah banyak sekali oknum pejabat-pejabat KKP RI yang ditugaskan di daerah melakukan tindak pidana korupsi, seperti di Bali dan lain sebagainya,” katanya.

 

Rusdianto merinci, pada saat uji coba prototype bantuan kapal perikanan pada tahun 2017 itu dengan kelas-kelas kapal yang berbeda, misalnya:

 

Pertama, Kapal 3 GT uji coba tahap I pada tanggal 8 – 10 April 2017 di PPS Cilacap dengan peserta: 25 koperasi. Sementara tahap II dilaksanakan tanggal 17 April 2017 di PPN Ambon dengan peserta: 17 koperasi. Kemudian, tahap III pada tanggal 24 – 25 April 2017 di BBPI Semarang dengan peserta: 4 koperasi. Terakhir, tahap IV pada tanggal 26 – 28 April 2017 di BBPI Semarang dengan peserta: 25 koperasi.

 

Kedua, Kapal 5 GT uji coba pada tahap l pada tanggal 5 – 6 Mei 2017 di Kupang dan Dompu, NTB dengan peserta: 18 koperasi. Tahap II dilaksanakan pada tanggal 19 – 22 Mei 2017 di Semarang Peserta: 92 koperasi . Sementara tahap lIl pada tanggal 20 – 22 Mei 2017 di BBPI Semarang dengan peserta: 100 koperasi.

 

Ketiga, Kapal 10 GT dilakukan uji coba Tahap I pada tanggal 5 – 6 Mei 2017 di Kupang dengan peserta: 9 koperasi. Sementara uji coba tahap II pada tanggal 29 – 31 Mei di Serang dan Takalar dengan peserta: 48 koperasi.

 

Keempat, Kapal 20 GT dilaksanakan uji coba pada tanggal 29 – 31 Mei di Takaiar Peserta: 5 koperasi.

 

“Kalau dilihat dari mekanisme dan tahapan pembangunan kapal perikanan 2017 hingga proses uji coba dilakukan. Maka, akan mengalami keterlambatan dan gagal, seperti menggulanggi kegagalan rezim sebelumnya dalam pembanguann kapal perikanan,” tuturnya.

 

Dalam proses tersebut, menurut Rusdianto, bisa dianalisa dan kajian bersama hingga pengecekan pada galangan satu persatu yang bisa dilakukan oleh siapapun, apakah kapal benar-benar dibangun atau alami keterlambatan atau memang ada perpindahan pembangunan antar galangan.

 

Faktornya, banyak terjadinya galangan kapal yang hanya mampu lakukan pembangunan 50% kebawah dari batas waktu maksimum yang telah ditentukan. Hal inilah yang diupaya ada perpindahan galangan (antar galangan).

 

Maka, kata dia, bagaimanapun ada upaya perbaikan tak bisa sempurna sehingga berakibat pada mangkraknya kapal bantuan tersebut.

 

Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan pembanguan berjalan 50% kebawah dan 50% keatas. “Sudah tentu hal ini membutuhkan lagi anggaran negara dalam proses kontrak ulang, perpindahan dan lain sebagainya. Sangat boros dengan uang negara,” ujar Rusdianto.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*