Breaking News

Nelayan Menang, Ahok Kalah, Reklamasi Teluk Jakarta Harus Dihentikan

Nelayan Menang, Ahok Kalah, Reklamasi Teluk Jakarta Harus Dihentikan!

Gugatan nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.

 

Pemaksaan dilakukannya reklamasi terhadap pulau F, I dan K oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan para taipan yakni pengusaha yang mendukung reklamasi, harus dihentikan dengan adanya putusan PTUN itu.

 

Dalam persidangan yang digelar di PTUN, Pulogebang, Jakarta Timur pada Kamis (16/03/2017) sore, Ketua majelis sidang, M Arief Pratomo  mengabulkan gugatan yang diajukan nelayan dan Koalisi Masyarakat Selamatkan Teluk Jakarta.

 

Dengan demikian, untuk sementara waktu Gubernur nonaktif DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu tergugat tak dapat melanjutkan proyek di pulau itu.

 

“Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal keputusan tentang pemberian izin reklamasi Pulau K,” kata Hakim Arief.

 

Majelis hakim menunda sidang tersebut dan akan dilanjutkan lagi untuk membacakan putusan gugatan Pulau F dan I. Kendati baru Pulau K yang diputus, nelayan sudah merasa cukup senang. “Hidup nelayan, hidup nelayan!” teriak nelayan dalam ruang sidang Kartika.

 

Gugatan terkait tiga pulau reklamasi tersebut sudah dilayangkan Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) dan organisasi lingkungan hidup Walhi sejak tahun 2016 lalu. Mereka mendaftarkan gugatan tersebut dengan nomor perkara 15/G/LH/2016/PTUN.JKT. Namun, majelis hakim baru dapat memutuskan hari ini setelah beberapa kali menggelar sidang.

 

Kuasa hukum nelayan, Martin Hadiwinata menyampaikan, ada sejumlah atas beberapa poin alasan cacat prosedur dan substansi dalam proses penerbitan reklamasi yang dilakukan Ahok.

 

Pertama, ijin reklamasi diterbitkan secara diam-diam oleh tergugat. Keberadaannya baru diketahui para penggugat tanggal 10 Desember 2015.

 

“Padahal ditandatangani sejak Oktober dan November 2015,” ujar Martin, Jumat (17/03/2017).

 

Alasan kedua, reklamasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap ekosistem Teluk Jakarta. Akibatnya lagi, terjadi kerusakan pola arus laut dan jaringan sosial ekonomi dari nelayan tradisional yang ada di pesisir Jakarta.

 

“Ketiga, Gubernur tidak mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait erat antara lain Undang Undang Pesisir hingga Undang Undang Kelautan,” ujar Martin.

 

Keempat, Gubernur tidak mendasarkan pada Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Perda RZWP3K) yang menjadi pengaturan pemanfaatan sumber daya pesisir.

 

Alasan selanjutnya, pemerintah tidak melakukan proses konsultasi publik dengan benar dalam penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Menurut Martin, dengan tidak ada keikutsertaan perwakilan masyarakat dalam penyusunan Amdal, Gubernur telah melanggar Pasal 30 Undang Undang 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, yang mengatur partisipasi dalam kebijakan lingkungan.

 

Alasan keenam, ijin lingkungan cacat prosedur karena diterbitkan diam-diam dan tidak ada melakukan pengumuman kepada masyarakat.

 

“Ketujuh, cacat substansi, cacat prosedur serta melanggar asas ketelitian dan asas umum pemerintahan yang baik,” ujar Martin.

 

Delapan, reklamasi tidak ditujukan untuk kepentingan umum sehingga tidak dapat dilanjutkan sampai keputusan berkekuatan hukum tetap.

 

Sembilan, harus diterapkan prinsip kehati-hatian pada objek TUN dimana terjadi ketidak pastian ilmiah maka haruslah berpihak kepada perlindungan lingkungan hidup (in dubio pro natura).

 

Sekadar informasi, sebelumnya gugatan nelayan teluk Jakarta terhadap SK izin reklamasi Pulau G Teluk Jakarta yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama alias Ahok juga dikabulkan oleh majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pulogebang, Jakarta Timur pada Selasa 31 Mei 2016.

 

Namun, Ahok kemudian memenangkan upaya banding di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) atas putusan PTUN sebelumnya yang membatalkan reklamasi Pulau G tersebut. Maka, kelanjutan reklamasi Pulau G terbuka lagi.

 

“Membatalkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, tanggal 31 Mei 2016,” demikian tulis PT TUN dalam laman detail perkara putus tingkat pertama sebagaimana diunggah di situs PT TUN Jakarta.

 

Kendati demikian, saat ini kuasa hukum nelayan masih mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait Pulau G tersebut. Kuasa hukum nelayan, Martin Hadiwinata yakin masih bisa memenangkan Pulau G lagi di tingkat MA.

 

“Kami masih optimislah mas, kami masih berjuang terus (untuk Pulau G),” kata Martin.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*