Breaking News

Nelayan Kecil Semakin Terpinggirkan, Si Poros Maritim Dunia Sudah Kemana Nih?

Nelayan Kecil Semakin Terpinggirkan, Mimpi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Sudah Kemana Nih?

Janji poros maritim yang diusung Jokowi-JK ternyata gagal melindungi nelayan kecil. Selama ini pembangunan di sektor maritim lebih focus pada orientasi bisnis. Akibatnya nelayan kecil dan masyarakat pesisir semakin terpinggirkan.

 

Deputi Pengelolaan Program dan Evaluasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, menuturkan janji untuk tidak lagi memunggungi laut dan berjaya di laut semakin tidak jelas arahnnya.

 

Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, sepanjang  2016 telah terjadi 16 kasus reklamasi, 17 kasus privatisasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan 18 konflik pertambangan di wilayah pesisir. Sebanyak 107,361 kepala keluarga nelayan terusir dari ruang hidupnya akibat proyek reklamasi.

 

Menutur Susan, upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir seharusnya tidak hanya dibatasi pada asuransi nelayan. Hadirnya Negara dalam melindungi dan memberdayakan nelayan dan masyarakat perlu diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan pembangunan yang menempatkan mereka sebagai aktor utama.

 

“Bukan merampas ruang hidup mereka melalui proyek reklamasi, privatisasi, konservasi serta penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujarnya di Jakarta.

 

Pihaknya mendorong penyelesaian konflik yang berkeadilan. Terutama bagi nelayan dan masyarakat pesisir, maka lokasi-lokasi yang selama ini terlibat konflik harus didorong menjadi prioritas dalam implementasi reforma agraria. Hal ini juga tertuang dalam RPJMN dan Perpres 45/2016, reforma agraria berupa redistribusi tanah 9 juta hektar juga akan menyasar tanah-tanah di pesisir dan pulau kecil.

 

“Nantinya, penguatan dan penegasan hak masyarakat dilakukan melalui penetapan desa-desa pesisir dan pulau kecil dan disesuaikan dengan karakter fungsi ekosistemnya,” katanya.

 

Aktivis dari Solidaritas Perempuan, Arieska Kurniawaty, menyebutkan menjadi sebuah ironi mengingat hingga hari ini belum ada pengakuan politik terhadap posisi dan peran perempuan nelayan. Dalam UU no. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pun, posisi perempuan masih dilekatkan pada Pasal 45 sebagai bagian dari rumah tangga nelayan.

 

“Ini artinya menihilkan peran perempuan di sektor perikanan yang sangat signifikan. Tidak adanya pengakuan dalam regulasi nasional ini diperparah dengan tidak adanya upaya afirmasi dalam kebijakan teknis,” katanya. Belum dijalankannya amanat UU tersebut, membuat konflik ruang kelola laut dan pesisir semakin marak.

 

Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Marthin Hadiwinata, mengatakan nasib nelayan pun semakin terpuruk akibat kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada mereka. Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no. 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) telah memberikan dampak bagi masyarakat pesisir.

 

“Terbitnya aturan pelarangan itu belum disertai dengan solusi yang komprehensif. Kebijakan pelarangan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tidak dibarengi dengan solusi yang pasti dari Pemerintah,” ungkapnya.

 

Berbagai alat tangkap yang sebelumnya dapat digunakan, kini menjadi terlarang seperti arad, bondes, garuk, dan gernplo, termasuk cantrang.

 

Namun pemerintah sendiri terkesan gagap data dengan menistakan sejumlah mayoritas nelayan kecil yang menggunakan alat-alat yang dinyatakan terlarang hingga mencapai 6.933 unit kapal. “Mereka baru mendata untuk melakukan alih alat tangkap hanya mencapai 525 unit,” katanya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*