Breaking News

Nelayan Indonesia Ditangkapi Polisi Perairan Malaysia, Jokowi Dimana?

Pemerintah Harus Lindungi Nelayan Indonesia.

Pemerintah Indonesia dianggap tidak peduli dengan nelayan tradisional. Penangkapan demi penangkapan yang dialami nelayan Indonesia oleh polisi asing di perairan, tidak juga mendapat perlindungan pemerintah.

Wakil Sekjen DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Niko Amrullah menyampaikan, jika tidak segera menolong nelayan yang ditangkapi, maka pemerintahan Jokowi patut dipertanyakan komitmennya kepada perlindungan warga Negara Indonesia.

“Kami mendesak pemerintah, khususnya Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Duta Besar Indonesia untuk Malaysia agar memberikan bantuan hukum dalam proses pembebasan nelayan yang ditangkapi polisi asing. Kami juga mendesak agar Presiden Jokowi melayangkan Nota Protes atas kejadian penculikan yang di lakukan oleh Polisi Maritim Malaysia,” ujar Niko dalam keterangan pers, Kamis (04/02/2016).

Niko mengungkapkan, Polisi Maritim Malaysia dengan menggunakan kapal bernomor lambung  3225 kembali menangkap satu tim nelayan tradisional Indonesia pada Sabtu, (30/01/2016) pukul 10.30 WIB. Nelayan Indonesia yang ditangkap itu  terdiri dari 1 nahkoda dan 4 ABK, dengan ukuran kapal 5 GT asal Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

“Polisi Maritim Malaysia telah melanggar kesepakatan bersama antara Indonesia dan Malaysia yang tercantum dalam Memorandum of Understanding (MoU) “ Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies” yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Januari 2012 silam di Bali,” ungkap Niko.

Niko menegaskan, konsekuensi dari MoU tersebut adalah apabila ada nelayan tradisional baik dari Indonesia maupun Malaysia yang melanggar batas kedaulatan, maka bukanlah aksi penangkapan yang dilakukan, melainkan membantu mengawal kapal tradisional untuk kembali ke perairan asal negaranya, serta tidak ada hukuman yang dijatuhkan oleh kedua belah pihak terhadap nelayan tradisional terkecuali yang melakukan illegal fishing maupun menggunakan bahan peledak dan bahan kimia berbahaya.

Ketua KNTI Wilayah Sumatera Utara Tajruddin Hasibuan menjelaskan. pelanggaran atas MoU tersebut juga berarti melanggar Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 pasal 51 ayat 1 yang berisikan kewajiban bagi Negara-negara kepulauan untuk melindungi dan menghormati perairan yang merupakan wilayah tangkap bagi nelayan tradisional.

Informasi penangkapan ini, kata Tajruddin, berasal dari Suhaidi (40) orang tua dari ABK bernama M Chairil yang berhasil mengabarkan bahwa mereka ditangkap ketika hendak jalan pulang dari selesai melaut dan ditarik ke Penang oleh Polisi Maritim Malaysia.

“Sejak ditangkapnya nelayan tradisional tersebut hingga saat ini belum diperoleh informasi resmi bagaimana keadaan mereka,” ujar Tajruddin.(JR-1)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*