Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Basuki Tjahja Purnama alias Ahok bersama Wakil Rakyat yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta diduga kuat telah berkolaborasi dengan sejumlah ‘orang kaya’ yang hendak mengusahakan proyek reklamasi pantai di Teluk Jakarta.
Hal itu bahkan tergambar dari sejumlah pernyataan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang berupaya ‘mengusir’ nelayan tradisional dan komunitas masyarakat di sepanjang Teluk Jakarta agar proyek raksasa yang sedang dipersiapkan dan merugikan lingkungan dan kehidupan nelayan pesisir itu bisa berjalan mulus.
Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta bahkan menyebut para nelayan itu akan bisa maju jika hunian mewah dan ditempati para orang kaya sudah terwujud di sekitar teluk.
Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem Bestari Barus bahkan sudah mengungkapkan rencana kompensasi terhadap nelayan terdampak reklamasi.
“Kita bisa hitung berapa banyak orang kaya yang akan tinggal di pulau tersebut, itu merupakan potensi bagi nelayan untuk buat semacam tempat pelelangan ikan yang modern ataupun menjadi nelayan wisata dengan mengantarkan pengunjung berkeliling dengan perahunya,” ujar Bestari saat rapat Balegda DPRD DKI Jakarta bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, (2/2/2016).
Menanggapi rencana itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jakarta M Taher merasa kasihan dengan watak Wakil Rakyat yang memandang rendah pekerjaan nelayan di Jakarta.
“Nelayan itu pahlawan protein bangsa, selain itu menjadi kunci ketimpangan ekonomi yang lebar di Indonesia. Jadi, perlindungan nelayan dari ancaman dan dampak buruk reklamasi seharusnya menjadi solusi kemiskinan yang dialami nelayan tradisional Teluk Jakarta. Kok malah anggota Dewan bicara begitu, kasihan sekali kita ini,” ujar M Taher.
Terkait izin reklamasi yang telah dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, DPRD ternyata tidak sejalan dengan keinginan masyarakat nelayan. Mereka malah bersikeras untuk melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Padahal reklamasi jelas berdampak buruk bagi kehidupan nelayan, termasuk perempuan pesisir.
Arieska dari Solidaritas Perempuan Nelayan mengakatan, akibat peran gendernya, perempuan mengalami dampak yang berbeda dengan laki-laki pada umumnya, terlebih dengan berjalannya proyek reklamasi tersebut.
Selain itu, lanjut dia, perempuan acapkali tidak dilibatkan dan tidak diperhitungkan dalam berbagai kebijakan pesisir termasuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Reklamasi Teluk Jakarta.
“Jadi sangat sulit untuk mengukur sejauh mana akses, kontrol, partisipasi dan manfaat bagi perempuan karena Ranperdanya sendiri tidak bisa diakses secara mudah oleh masyarakat, terlebih perempuan pesisir,” ujarnya.
Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Nelayan DPP KNTI Marthin Hadiwinata menegaskan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Teluk Jakarta tidak pernah ada, kalaupun ada prosesnya tidak benar karena tidak terbuka.
“Di sisi lain tidak ada proses kajian terkait analisis dampak lingkungan juga yang dilakukan pemprov Jakarta,” ujarnya.(Rich)
