Breaking News

Negara Harus Berikan Pengakuan Politik kepada Perempuan Nelayan Indonesia

Negara Harus Berikan Pengakuan Politik kepada Perempuan Nelayan Indonesia.

Hari perempuan internasional menjadi momentum penting bagi perempuan nelayan untuk mendorong negara memberikan pengakuan politik dan perlindungan bagi perempuan nelayan.

 

Faktanya, perempuan nelayan berkontribusi besar kepada perekonomian keluarga. Tercatat, 48 persen penghasilan keluarga nelayan berasal dari perempuan dan untuk peran tersebut mayoritas perempuan nelayan bekerja lebih dari 17 jam sehari.

 

Sekjen Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Masnuah mengatakan, sangat ironis, peran penting perempuan nelayan ini belum mendapatkan pengakuan politik dari Pemerintah Indonesia, termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang No 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

 

“Perempuan nelayan masih mendorong negara untuk memberikan pengakuan politik kepada kami. Kenapa pengakuan politik itu penting? Contoh kasus, dari 1.000.000 asuransi nelayan yang difasilitasi negara, nyatanya hanya ada 2 orang perempuan dari Gresik, Jawa Timur yang mendapatkan asuransi nelayan. Itu pun setelah melalui proses perdebatan panjang dengan DKP. Selain itu, kita bisa melihat anggaran KKP hari ini masih belum ramah dan diperuntukkan untuk perempuan nelayan,” ujar Masnuah dalam keterangan persnya, Rabu (08/03/2017).

 

Di sisi lain, lanjut dia, sejak pendirian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 17 tahun yang lalu, banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan di bidang ini. Namun tidak satupun memberikan ruang pengakuan politik kepada perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam.

 

Masnuah menyebut, sejumlah kebijakan perundang-undangan yang ditelurkan KKP itu antara lain; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, Subyek hukumnya yakni nelayan pemilik, nelayan penggarap, pemilik tambak, penggarap tambak.

 

Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Subyek hukum berfokus kepada nelayan dan pembudidaya (laki-laki); Tidak mengakui keberadaan dan peran perempuan nelayan di dalam aktivitas perikanan skala kecil/tradisional. Lalu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Tidak spesifik menyebut perempuan sebagai subyek hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil.

 

Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Undang-Undang ini bersifat sektoral dan hanya membagi “kue-kue kekuasan” antar kementerian/lembaga negara.

 

Ada juga, Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Nelayan, Instruksi Presiden ini merupakan kebijakan pertama yang mengupayakan perlindungan nelayan, termasuk keluarganya, meski sifatnya sporadis (tersebar di banyak kementerian/lembaga negara).

 

Masnuah mengingatkan, di dalam Undang-Undang No 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, kata perempuan hanya ada satu kata dan masuk ke dalam rumah tangga nelayan.

 

“Perempuan nelayan hanya diakui perannya dalam keluarga nelayan,” ujarnya.

 

Sementara itu,  Pelaksana Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Armand Manila menegaskan, penyebutan “rumah tangga Nelayan”, “rumah tangga pembudidaya ikan”, dan “rumah tangga petambak garam” dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam nyatanya tidak mewakili kepentingan perempuan di 10.666 desa pesisir di Indonesia.

 

“Untuk itulah, Negara harus segera memberikan pengakuan politik kepada perempuan nelayan,” ujar Armand Manila.

 

Dia menambahkan, PPNI bersama dengan KIARA mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk, pertama, meminta Negara segera merevisi UU Perikanan dan UU No 7 tahun 2016 untuk mengakui dan melindungi keberadaan dan peran perempuan nelayan; kedua, mendorong hadirnya Negara dalam pengelolaan sumber daya ikan dan mengehentikan segala bentuk perampasan ruang kelola masyarakat pesisir, khususnya perempuan nelayan.

 

“Dan ketiga, memprioritaskan kebijakan anggaran nasional dan daerah untuk menyejahterakan dan melindungi perempuan nelayan,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*