Breaking News

Negara Belum Hadir Pastikan Kemandirian Bangsa, Kedulatan Pangan & Penuhi Hak Konstitusi Nelayan

Hari Terakhir Temu Akbar Masyarakat Pesisir Indonesia, Negara Belum Hadir Pastikan Kemandirian Bangsa, Kedulatan Pangan & Penuhi Hak Konstitusi Nelayan.

Negara didesak segera memastikan adanya kemandirian bangsa, kedaulatan pangan dan pemenuhan hak konstitusi nelayan.

Hal itu menjadi salah satu isi deklarasi bersama dalam Temu Akbar Masyarakat Pesisir Indonesia yang telah berakhir pada Kamis (18/10/2018).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) itu dihadiri oleh perwakilan nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan dan udang, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir serta masyarakat adat pesisir yang berasal dari 13 provinsi di Indonesia.

Sekjen Kiara Susan Herawati menyampaikan, seratus orang perwakilan masyarakat pesisir dan nelayan telah mendiskusikan nasib sedikitnya delapan juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup secara langsung dan tidak langsung dari sektor kelautan dan perikanan.

Oleh karena itu, acara Temu Akbar Masyarakat Pesisir ditutup dengan pembacaan deklarasi Masyarakat Pesisir Berdaulat, Mandiri, dan Sejahtera.

“Kami bertekad untuk aktif mendorong Negara menegakkan Konstitusi guna memastikan kemandirian bangsa, kedulatan pangan, dan pemenuhan hak-hak konstitusi nelayan,” tutur Susan Herawati.

Kemudian, peserta juga menyatakan bertekad terus melestarikan sumber daya kelautan Indonesia untuk generasi hari ini dan masa depan.

“Kami mendesak negara untuk memastikan tidak lagi ada perampasan ruang hidup masyararakat pesisir Indonesia,” ujarnya.

Susan menekankan, isu mengenai perlindungan terhadap masyarakat pesisir dan nelayan harus serius disikapi. “Kriminalisasi terhadap masyarakat pesisir dan nelayan semakin marak, negara harus memberikan proteksi terhadap pejuang agraria dimanapun,” tuturnya.

Praktik perampasan lahan dan laut masyarakat pesisir maupun masyarakat adat pun masih terus terjadi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia yang berdaulat harus hadir untuk membela masyarakat pesisir.

“Keberpihakan pemerintah harus kepada masyarakat pesisir bukan kepada koorporasi dan investor,” ujarnya.

Mengenai impor garam, Susan menuntut Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pujiastuti agar memihak pada masyarakat pesisir. Ia mengatakan, meski pengaturan tata kelola garam dari Kementerian Perdagangan, namun menjadi peran KKP bisa menentang kebijakan yang tidak adil tersebut.

“Ibu Susi harus berdampingan bersama masyarakat pesisir untuk menentang kebijakan tersebut,” ujar Susan.

Masyarakat pesisir harus difasilitasi teknologi untuk menunjang hasil panen garam, agar garam masyarakat pesisir berkualitas baik dan dapat bersaing dengan garam impor.

Susan juga menuntut pemerintah memberikan solusi untuk kasus gagal panen udang yang disebabkan penyakit white faces disease.

“Deklarasi ini akan kami kirimkan ke Kementrian, Kelautan, dan Perikanan (KKP), Kementrian Perdagangan (kemendag), Kementrian Priwisata, serta akan kami usahakan tembus ke Presiden Jokowidodo, untuk segera diproses segala tuntutan kami,” ujar Susan.

Jumiati salah satu Nelayan dari Serdang Bedagai, Medan, Sumatera Utara mengatakan, melalui acara Temu Akbar Masyarakat Pesisir Indonesia, ia bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah mengenai keresahan masyarakat pesisir dan nelayan.

Selain itu, menurutnya melalui acara ini ia dapat bersilaturahmi dengan masyarakat pesisir lainnya. “Kita jadi tahu bahwa banyak nelayan yang memperjuangkan nasib yang sama.  Yaitu memperjuangkan hak hidup dan memperjuangkan ekosistem laut untuk generasi yang akan datang,“ ujar ibu dari tiga anak itu.

Seperti Susan, Jumiati juga berharap segala tuntutan masyarakat pesisir segera diproses dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. “Kiranya pemerintah mendengarkan dan melakukan,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*