Breaking News

Naikkan Iuran BPJS, Rakyat Kaget, Jokowi Salah Mulu Bikin Perpres

Kenaikan Iuran BPJS Menyalahi Undang Undang

Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan diberlakukan per 1 April 2016 membuat masyarakat kaget. Selain tidak siap dengan banyaknya pengeluaran yang terjadi, masyarakat pun melihat bahwa kebijakan kenaikan iuran BPJS dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan itu bersalahan alias Jokowi salah lagi dalam mengeluarkan kebijakan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, aturan yang dikeluarkan Jokowi itu sudah menyalahi ketentuan Undang Undang.

“Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang kenaikan iuran BPJS itu kok secara tiba-tiba saja muncul. Ini cukup membuat kaget tentunya bagi masyarakat, terutama para peserta mandiri BPJS yang per 1 April 2016 harus membayar iuran BPJS,” ujar Timboel dalam keterangan pers, di Jakarta, Sabtu (12/03/2016).

Diungkapkan Timboel, dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan pada Kamis, 10 Maret 2016 itu tidak patuh pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011.

“Perpres ini tidak patuh pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengamanatkan keterlibatan stakeholdersdalam proses penyusunan regulasi. Sampai saat ini, Serikat Pekerja, Serikat Buruh tidak dilibatkan dalam proses penyusunan Perpres Nomor 19 Tahun 2016 itu. Jadi, ada cacat formil dalam proses pembuatan Perpres ini,” ungkap Timboel.

Lebih lanjut, Timboel mengungkapkan, dari sisi substansi, banyak hal yang harus dikritisi daro Pepres Kenaikan Iuran BPJS itu.

Pertama, batas PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dinaikkan menjadi 8 juta atau sama dengan 2 PTKP. “Untuk mendukung aspek gotongroyongnya maka plafon iuran itu dinaikkan menjadi 3 PTKP atau sekitar 12 juta. Sebaiknya patokan tetap pakai PTKP bukan angka nominal. Bila PTKP naik maka otomatis plafon iuran akan naik juga sehingga bisa mendukung peningkatan iuran,” ujarnya.

Kedua, besaran iuran mandiri kelas 3 menjadi Rp 30.000 kelas 2 menjadi Rp 51.000 dan Kelas 1 Rp 80.000 berlaku 1 april 2016. “Kenaikan ini tidak adil bila dibandingkan dengan PBI (Penerima Bantuan Iuran) maupun PPU (Pekerja Penerima Upah),” ujar Timboel.

Ketiga, iuran Klas 2 bagi peserta mandiri dengan jumlah anak 3 maka peserta mandiri akan membayar 5 x 51.000 = 255.000. Sementara PPU dengan upah Rp 2.000.000 maka iuran yang dibayarkan 5% x 2.000.000 = 100.000. Jumlah iuran 100.000 ini sudah mencakup 5 orang (suami istri dan 3 anak).

“Ini enggak adil bagi peserta mandiri yang harus bayar 2,5 kali lipat dibandingkan PPU,” ujarnya.

Keempat, untuk Klas 1,  peserta mandiri dengan 3 anak maka per bulan harus membayar 5 x 80.000 = 400.000. Sementara PPU dengan upahRp 5 juta maka iuran per bulannya 5% x 5 juta  = 250.000 termasuk 3 anak dan 1 istri atau suami.

“Ini enggak adil bagi peserta mandiri yang membayar lebih mahal daripada pekerja formal atau PPU,” ujarnya.

Kalau menilik lebih jauh antara peserta mandiri dan PPU, lanjut dia,  sebenarnya justru Peserta Mandiri-lah yang tidak memiliki kepastian memperoleh pendapatan, sementara PPU relatif mempunyai kepastian income.

Oleh karena itu untuk menjamin keadilan, lanjut dia, seharusnya Perpres 19 ini mengatur Paket Iuran untuk peserta mandiri. Misalkan klas 2 untuk peserta mandiri bagi 5 orang maka paketnya sebesar Rp 150.000. Klas 3 bagi peserta mandiri sebesar Rp 30.000 sementara PBI sebesar Rp 23.000.  “Ini tidak adil. Harusnya Iuran PBI itu Rp 30.000 per bulan,” kata Timboel.

Iuran PPU komposisi Pengusaha 3 persen dan pekerja 2 persen, menurut Timboel, komposisi ini berpotensi menimbulkan penolakan massif dari Serikat Pekerja dan Serikat Buruh. Seharusnya, kata dia, komposisi 4 persen pengusaha dan 1 persen pekerja tetap dipertahankan. “Bahwa sebelum era BPJS ini pengusaha membayar seluruh iuran kesehatan pekerja dan keluarganya,” ujarnya.

Kemudian, pembayaran iuran Pemda dipertegas. Selama ini pembayaran Pemda tidak jelas, nah dengan adanya Perpres, ini maka Pemda punya kewajiban yang jelas. “Hal ini sangat baik untuk memastikan seluruh Pemda berperan serta  untuk mengikutsertakan Jamkesdanya ke BPJS,” kata Timboel.

Serikat Pekerja Nasional (SPN) menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diberlakukan mulai 1 April 2016. Kenaikan iuran tersebut tertuang dalam Perpres No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan yang dikeluarkan pemerintah Jokowi.

“Kalau isinya hanya akan menimbulkan masalah baru bagi para pekerja dan buruh, Sebagai contoh yang berkaitan dengan iuran yang dinaikkan, denda keterlambatan, kami dengan tegas menolak keberadaan aturan tersebut,” ujar Ketua Umum DPP SPN Iwan Kusmawan dalam rilisnya.

Menurut dia, dalam aturan tersebut iuran dinaikkan untuk kelas III, naik dari Rp25.500 per orang per bulan, menjadi Rp30.000 per orang per bulan. Untuk kelas II, naik dari Rp42.500 per orang per bulan menjadi Rp51.000 per orang per bulan. Dan kelas I naik dari Rp59.500 per orang per bulan menjadi Rp80.000 per orang per bulan.

Seharusnya, menurut Iwan, pemerintah lebih konsen pada Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di mana pada Undang Undang itu telah diamanatkan bahwa negara melalui APBN dapat memberikan subsidi 5 persen dan APBD 10 persen.

“Hal ini sebetulnya yang harus menjadi perhatian pemerintah,” kata dia.

Pemerintah juga harus sungguh-sungguh dengan pemberian dana bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Semua harus terkontrol dengan baik sehingga tepat sasaran, karena masih ada masyarakat yang belum mendapatkan haknya dari negara.

Hal tersebut dikarenakan belum mengetahui dan masih kurang sosialisasi serta 47 juta sektor formal belum terjamah dengan atau belum menjadi peserta.

“Kenapa pemerintah tidak tegas terhadap para pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya menjadi peserta BPJS kesehatan. Hal ini yang seharusnya menjadi konsentrasi pemerintah bukan terus memeras para pekerja/buruh agar iurannya dinaikan,” ujar Iwan.(JR-1)

Berikut perubahan yang terjadi dalam Perpres 19/2016 antara lain:
1. Peserta PPU dapat mendaftarkan sendiri
2. Sanksi bagi badan usaha yang tidak mendaftarkan dipertegas
3. Batas PTKP menjadi Rp8 juta
4. Besaran iuran mandiri kelas 3 Rp30.000 kelas 2 Rp51.000 kelas 1 Rp80.000 berlaku 1 april 2016
5. Iuran PPU komposisi pengusaha 3% dan pekerja 2%
6. Kewajiban setor iuran bagi pengusaha paling lambat tanggal 10
7. Pembayaran Pemda dipertegas
8. Denda keterlambatan naik menjadi 2,5%
9. Pasal 21 adanya aturan promotif dan preventif
10. Pasal 22 penegasan bentuk pelayanan kesehatan yang dijamin.
11. COB sudah diatur di pasal 24 dan 27 tetapi hanya untuk non medis
12. Pasal 36a mengatur tentang pelarangan menarik biaya pelayanan kepada peserta di luar paket.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*