Breaking News

Mutu Rendah dan Belum Pro Rakyat, Revisi Undang Undang Pendidikan Kedokteran Harus Buka Ruang Bagi Rakyat Miskin

Mutu Rendah dan Belum Pro Rakyat, Revisi Undang Undang Pendidikan Kedokteran Harus Buka Ruang Bagi Rakyat Miskin.

Sampai saat ini mutu pendidikan kedokteran Indonesia masih rendah. Sudah bermutu rendah, biaya pendidikan dokter sangat mahal, tidak bisa dijangkau oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah, atau rakyat miskin.

Untuk itu, dalam revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang sedang digodok di DPR, hendaknya membuka ruang bagi masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan ekonomi kurang mampu agar bisa sekolah kedokteran dengan baik.

Komite Bersama Para Dokter yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI) menyampaikan hal itu dalam audiensi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Komite Bersama memberikan sejumlah masukan kepada Baleg terkait revisi UU Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Koordinator Komite Bersama yang juga Ketua Umum IDI, Ilham Oetama Marsis menyampaikan, pendidikan kedokteran harus ditransformasi agar dapat menjawab dan menyelesaikan sekian banyak permasalahan pendidikan serta pelayanan kedokteran di masa kini dan mendatang.

“Pendidikan kedokteran harus dapat dirasakan oleh anak orang miskin yang memiliki potensi untuk menjadi dokter yang bermutu yang kelak melayani masyarakat. Saat ini pendidikan kedokteran adalah pendidikan termahal dan terlama dari seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (02/04/2018).

Menurut dia, perlunya tranformasi pendidikan kedokteran di Indonesia, pemerataan akses, hingga masalah keterjangkauan sistem pendidikan kedokteran di Indonesia sangat urgen. Dengan adanya tantangan yang tidak mudah, sektor kesehatan akan semakin kompleks dikarenakan perubahan pola distribusi penyakit, gaya hidup dan lingkungan, juga semakin menguatnya perdagangan bebas, globalisasi dan ledakan teknologi 4.0, sehingga membutuhkan transformasi pendidikan kedokteran di Indonesia.

Untuk itu diperlukan undang-undang yang mendukung sebagai fondasi strategi kebijakan pendidikan kedokteran. Sementara sistem pendidikan saat ini belum mampu menjamin pemerataan akses dan keterjangkauan bagi anak bangsa yang mampu tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.

“Undang-Undang Pendidikan Kedokteran belum dapat menjamin sepenuhnya mutu pendidikan kedokteran. Untuk itu, perlu adanya penyempurnaan sehingga menghasilkan lulusan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan siap menghadapi tantangan globalisasi,” katanya.

Komite Bersama juga mengingatkan, tantangan abad 21 dimulai dengan adanya General Agreement of Trade in Services (GATS), Mutual Recognition Agreement (MRA), Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pengakuan mutu pendidikan kedokteran baik nasional, regional dan internasional, yang banyak memengaruhi dan memerlukan kesiapan dari sistem pendidikan kedokteran di Indonesia.

Selain itu, permasalahan tumpang tindih UU Pendidikan Kedokteran dengan undang-undang lain dan pelaksanaannya juga merugikan banyak pihak.

“Kami berkomitmen akan bersama-sama mengawal revisi ini untuk Indonesia yang lebih baik,” ujar Marsis.

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan revisi UU no. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok) telah masuk ke dalam Prolegnas tahun 2018. Pihaknya berjanji bakal mempelajari dokumen naskah akademik dan RUU yang telah disusun oleh Komite Bersama, jika masih ada kekurangan akan diperbaiki oleh Baleg.

“RUU ini adalah inisiatif Baleg DPR maka draft awal tentunya akan disusun oleh Baleg untuk selanjutnya akan dilakukan harmonisasi,” ujarnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*