Breaking News

Mutasi Promosi Anak-nya Jaksa Agung Dicurigai Ada Permainan, Anak Buah HM Prasetyo Bilang Sudah Sesuai Ketentuan

Kejaksaan Agung Bantah Mutasi Langgar Ketentuan

Diduga Ada Permainan Dalam Mutasi, Kejaksaan Agung Bilang Sudah Sesuai Ketentuan

Kejaksaan Agung menyampaikan, bahwa proses mutasi dan promosi jaksa yang diberlakukan di institusi Adhiyaksa itu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Maraknya dugaan yang menuding ada permainan dalam mutasi jaksa dibantah oleh Institusi yang kini dipimpin politisi Partai Nasdem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung itu.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Amir Yanto menyampaikan, sebut saja nama salah seorang jaksa yang telah mengalami mutasi dan promosi yakni Bayu Adhinugroho Arianto, yang diketahui merupakan putra dari Jaksa Agung HM Prasetyo sendiri. Bayu dipromosi dan dimutasi kini menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu menurut pihak Kejaskaan Agung telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pelaksanaan mutasi dan promosi tidak transparan pada institusi Kejaksaan yang dihembuskan segelintir orang itu tidak benar. Terkhusus yang dikaitkan pada mutasi dan promosi saudara Bayu Adhinugroho Arianto sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta seolah-olah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, padahal itu telah sesuai dengan ketentuan,” ujar Amir Yanto dalam keterangan persnya di Jakarta, (Rabu (27/01/2016).

Amir Yanto menjelaskan, masyarakat perlu mendapat informasi secara jelas, benar, akurat, utuh dan lengkap, terhadap persoalan tersebut.

Dipaparkan mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara itu, jaksa Bayu Adhinugroho Arianto sebelum menjabat Koordinator pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Esselon III/b) telah menjabat sebanyak telah 3 (tiga) kali pada eselon IV yaitu selaku; Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejari Subang ( type B), dari 13 Desember  2010 sampai 23 Desember 2011, Kepala Seksi Intelijen Kejari Cibinong (Type A), dari 23 Desember 2011 sampai 03 Februari 2014, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Bale Bandung (Type A), dari 03 Februari 2014 hingga 13 Mei 2015.

Sedangkan syarat pangkat dan ruang atau golongan adalah; untuk persyaratan pangkat dan ruang jabatan untuk PNS yang akan diangkat dalam jabatan struktural eselon III.b–dalam hal ini Koordinator Kejati-berpedoman pada Keputusan Kepala BKN Nomor: 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, pada angka II.A. angka 5 yang menyatakan, “Eselon dan jenjang pangkat kabatan struktural dari yang tersendah s.d yang tertinggi, adalah ssebagai berikut, Eselon III b., pangkat, golongan/ ruang terendah: Penata Tk.I , III.d, tertinggi: Pembina, IVa.  (dalam tabel no. urut 6) , pangkat, golongan/ruang tsb dalam Jaksa adalah : terendah, Jaksa Muda,  III.d dan tertinggi Jaksa Madya, IV a.”

Maka, lanjut Amir Yanto, fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah, bahwa Bayu Adhinugroho diangkat sebagai Koordinator (Jabatan Struktural eselon III.b) pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP –IV-360/C/05/2015 tanggal 13 Mei 2015, dalam pangkat, ruang/golongan. Penata Tk. I ( Jaksa Muda), III d.telah sesuai dengan ketentuan itu.

Sedangkan, terhadap Kedudukan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III atau Diklatpim III ada;ah; Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerinntah RI Nomor 100 tahun 2010, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural pada, Pasal 7 menyatakan, “Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan struktural wajib mengikuti  dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selambat-lambatnya 12 ( dua) belas bulan sejak yang bersangkutan dilantik.”

Kedua, lanjut Amir Yanto, berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor: 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, pada angka II.B. angka 6, huruf a. menyatakan,  “PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dan belum mengikuti dan lulus diklatpim yang ditentukan dalam eselonnya, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak pelantikan harus sudah mengikuti dan lulus diklatpim yang ditentukan.”

Ketiga, Nota Dinas Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan, kepada Jaksa Agung RI  Tanggal 09 Oktober 2013, Nomor B-629/C/Cp.2/10/2013 perihal Usulan Rencana Kegiatan Diklat Penjenjangan dan Diklat Pembentukan Jaksa Tahun Anggaran 2014, pada angka 1, huruf b, alenia 5 dinyatakan, “…….  akan menerapkan Sistem Pembinaan SDM dalam bentuk DUK baru DIK dimana pegawai diarahkan untuk lebih dahulu menduduki jabatan struktural eselon III , baru mengikuti Diklat Pim Tingkat III-nya  …..”.

Karenanya, papar Amir Yanto, dengan didasarkan kepada ketentuan yang berlaku, jaksa Bayu Adhinugroho Arianto pada saat diangat menjadi Koordinator pada Kejati DKI Jakarta ( eselon III.b), tanggal 13 Mei 2015, berdasarkan  Surat Keputusan Nomor: KEP –IV-360/C/05/ 2015, belum mengikuti dan lulus Diklat Pim Tk. III, tetapi yang besangkutan telah mengikuti dan lulus Diklat Pim Tk. III mulai tanggal 18 Agustus s/d 24 Nopember 2015 di Badan Diklat Kejaksaan RI.

“Dengan demikian, sangatlah jelas hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku mengingat sekitar 4 (empat) bulan setelah dilantik sebagai Koordinator, yang bersangkutan sudah mengikuti Diklat Pim Tk. III (sekitar enam bulan sejak pelantikan sebagai Koordinator sudah lulus Diklat Pim Tingkat III,” ujar dia.

Dari ketentuan yang berlaku tersebut dapat disimpulkan, lanjut Amir Yanto, bahwa pengangkatan Jaksa Bayu Adhinugroho Arianto sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta–demikian juga  dalam proses mutasi dan atau promosi pejabat eselon II dan eselon III lainnya-dilaksanakan  berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Kejaksaan Agung RI  yang terdiri dari Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung dan Para Pejabat Eselon I.

“Setelah memenuhi syarat administrasi dan  aspek Prestasi, Disiplin, Loyalitas, dan  Integritas, atau PDLI sebagai acuan promosi dan bukan kesimpulan sepihak sebagaimana pendapat beberapa narasumber yang seolah-olah yang bersangkutan adalah anak Jaksa Agung, sehingga dapat menabrak ketentuan yang berlaku,” pungkas Amir.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*