Breaking News

MP BPJS: 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Kinerja BPJS Kesehatan Gagal

Rajin Berpolemik, Direksi BPJS Kesehatan Diminta Mundur Saja.

Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (MP BPJS) menyatakan selama 3 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kinerja Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan gagal dalam memberikan jaminan kesehatan terhadap masyarakat.

Koordinator Nasional (Kornas) MP BPJS, Hery Susanto mengatakan, BPJS Kesehatan yang merupakan badan hukum publik di bawah tanggung jawab Presiden itu hanya mampu melakukan program pencitraan dan menutup-nutupi kegagalan yang sudah kian menumpuk.

“Kami meminta agar Presiden Jokowi melakukan evaluasi total terhadap kinerja jajaran Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan. Juga, perlu ada punishment dengan mengganti jajaran elitenya,” kata Hery dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (21/10/2017).

Hery juga mendesak agar segera dilakukan Revisi Undang-Undang (RUU) BPJS tentang pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Dan revisi target Universal Health Coverage atau UHC, hingga perbaikan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan dan rumah sakit,” ujarnya.

Hery menegaskan, jika tidak dilakukan evaluasi dan pemberian sanksi yang tegas kepada jajaran Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan, maka pihaknya akan melakukan pembangkangan.

“Jika tidak dilakukan segera, maka kami serukan pembangkangan sipil guna menolak program JKN yang salah urus itu,” tegas Hery.

Menurut Hery, selama ini Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan tidak menjalankan peran dan fungsi secara baik dan tidak sesuai spirit program JKN.

“Selama ini, hanya orientasi target kuantitas kepesertaan, namun pelayanan buruk. Jajaran Direksi tidak kreatif dan tidak inovatif, selalu defisit dan meminta bantuan pemerintah hingga upaya menaikkan iuran BPJS,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, dengan jumlah peserta sebanyak 180 juta pengelolaan dan pelayanan BPJS Kesehatan sudah carut marut, apalagi jika sudah mencapai UHC dengan kepesertaan seluruh rakyat Indonesia.

“Fasilitas kamar Rumah Sakit dari semua kelas BPJS Kesehatan tidak akan pernah kosong dan selalu penuh, kecuali yang diambil menjadi pasien umum atau kelas VIP yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Begitu juga ketersediaan obat dan lainnya menjadi mata rantai problem yang tidak pernah putus,” kata Hery.

Belum lagi, kata Hery, tunggakan iuran di level warga, pemberi kerja Pemerintah Daerah juga sukar diraih. Selama ini, tidak ada langkah efektif dari petugas BPJS Kesehatan untuk menangani problem tunggakan itu.

“Meski ada kader JKN dari warga yang mereka rekrut pun tak jalan karena warga kader JKN tidak mau menjadi bumper BPJS. Masyarakat banyak protes sebab pelayanan buruk. Ditambah lagi, saat ini daya beli masyarakat rendah, jangankan untuk JKN untuk kebutuhan harian mereka saja susah. Dengan besaran iuran yang berlaku sekarang banyak yang menunggak, apalagi jika iuran BPJS Kesehatan naik,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Hery, pemberian subsidi PBI oleh pemerintah hingga kini tidak jelas distribusinya. “Banyak yang tidak tepat sasaran. Ini beresiko buat kesenjangan warga saja,” katanya.

Untuk itu, Hery meminta agar evaluasi total dan pemberian sanksi tegas kepada jajaran Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan tidak ditunda-tunda lagi.

“Sekali lagi harus diberikan sanksi tegas. Kalau tidak, ya kita akan melakukan pembangkangan,” tandasnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*