Breaking News

Moratorium Sawit Dan Tambang Ala Jokowi, Kontradiktif!

Moratorium Belum jadi solusi, hentikan eksploitasi.

Rencana Presiden Jokowi untuk melakukan moratorium perluasan lahan sawit dan tambang dianggap kontradiktif.  Ada keinginan untuk melindungi lingkungan, namun di sisi lain proses pembangunan dan perluasan infrastruktur sawit dan tambang itu tetap dibiarkan terjadi.

Kepala Unit Riset Walhi dan Koordinator Kampanye Batubara Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Pius Ginting menyampaikan, moratorium yang dirancang oleh Jokowi itu tidak jelas arahnya.

“Karena tak diikuti dengan langkah atau kebijakan-kebijakan lainnya. Malah moratorium ini bisa menjadi sia-sia saja jika tidak diikuti dengan langkah konkrit,” ujar Pius Ginting dalam keterangan pers di Kantor Greenpeace, Mega Plaza Bulding Lantai 5, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, (22/04/2016).

Pembangunan infrastruktur yang bertolak belakang dengan rencana moratorium yang dicanangkan Jokowi itu, lanjut dia, malah terus digenjot oleh pemerintah. Jika memang serius untuk melakukan pencegahan kerusakan lingkungan, lanjut Pius, maka pemerintah harus membuat langkah strategis dengan mengeluarkan ragulasi yang mengikat.

“Akan menjadi persoalan baru jika tak ada aturan hukum yang mengikat. Sudah ada ribuan ijin (pertambangan dan perluasan lahan sawit) yang dikeluarkan. Jadi, saya kira, ya langkah ini sama sajalah dengan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, di mana ketika Presiden SBY mengeluarkan moratorium soal hutan, tetapi dalam aplikasinya sangat tidak jelas, tetap saja kerusakan hutan terjadi,” papar Pius.

Upaya moratorium tak jujur, sebab menurut Pius, langkah itu tidak diikuti dengan pembatalan pembangunan infrastruktur yang mendukung eksploitasi tambang batubara yang belakangan ini semakin masif.

Lihat saja, lanjut dia, rencana pembangunan rel kereta api untuk babaranjang (gerbong batubara) di Lahat, Sumatera Selatan dan di banyak titik di Kalimantan. Jika infrastruktur berupa transportasi angkut batubara ini tersedia, maka ijin pertambangan baru batubara akan banyak yang dikeluarkan.

“Seperti jalan kereta api ganda di Sumsel, jalan kereta api di Kalimantan. Moratorium ini hanya angin lalu saja, kalau tetap dilanjutkan kedua proyek infrastruktur batubara ini,” ujar Pius.

Jika infrastruktur ini tersedia, lanjut dia, maka hutan-hutan baru di Sumatera dan Kalimantan akan terkena dampak ijin tambang batubara. Dengan begitu kebijakan pemerintah membangun sarana pendukung untuk eksploitasi batubara, makin tidak sesuai dengan konsen internasional yang mengkampanyekan pengurangan produksi batubara.

“Hutan di Kalimatan dan Sumatera Tengah masih bagus, namun terancam jika ada rel kereta api batubara baru. Pemerintah Jokowi makin jauh dari upaya global mengatasi perubahan iklim,” kata dia.

Pius menyampaikan, pulau Kalimantan saat ini tengah terancam statusnya sebagai paru-paru dunia, karena eksploitasi batubara yang tengah masif disana. “Seperti di Kalimantan Tengah, Kabupaten Murung Raya. Makin tinggi eksploitasi batubara di Indonesia, makin mengancam hutan-hutan Indonesia,” ujarnya.

Kerusakan ini akan makin cepat lantaran didukung oleh rel kereta api pengangkut batubara di Kalimatan Tengah dan Kalimantan Timur yang dibangun untuk mempermudah pengangkutan batubara dari hulu menuju dermaga atau tepi laut.

Menurut Pius, moratorium harus diprioritaskan untuk tambang batu bara. Sebab, komoditas itu penyumbang terbesar emisi karbon. Di sisi lain, pertambangan batubara ini malah sudah mulai ditinggalkan banyak negara.

Anehnya, lanjut dia, pemerintahan Jokowi-JK malah menempatkan sektor pertambangan batubara sebagai  salah satu sumber pendapatan ekonomi nasional,  dan berencana membangun pembangkit listrik 35.000 Megawatt yang  lebih dari 60 persen diantaranya akan menggunakan energi kotor batubara.

Menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Hendrik Siregar, batubara merupakan bahan bakar fosil terkotor di dunia, secara global batubara bertanggung jawab terhadap lebih dari separuh emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim.  Daya rusak  dan jejak kehancuran yang disebabkan oleh batubara terjadi sejak dari penambangan , pengangkutannya,  sampai ke pembakaran batubara di pembangkit listrik.

“Pilihan pada batubara pada situasi saat ini, bukan semata-mata untuk kepentingan energi nasional. Kuasa politik bersinergi dengan modal merendahkan derajat keselamatan rakyat kini dan akan datang. Ruang-ruang produktivitas rakyat hanya dihargai pada statistik makro yang tak sebanding dengan penghancuran yang diwariskan”  ujar Hendrik Siregar.

Kalangan industri batubara dan pemerintah yang kerap  menggadang-gadang batubara sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan sumber pendapatan ekonomi Indonesia, menurut Hendrik, ternyata juga tidak lebih dari propaganda dan omong kosong.

“Jejak Kehancuran eksploitasi batubara jauh lebih besar ketimbang manfaat yang diberikannya, baik terhadap  masyarakat, lingkungan, maupun negara ini,” ujarnya.

Masyarakat di sekitar kawasan pertambangan batubara, umumnya transmigran dan penduduk lokal, selama ini  sering dijanjikan pekerjaan agar mau melepaskan ruang hidup mereka yang lestari dijadikan kawasan pertambangan batubara. Namun kini lebih dari satu juta orang di PHK setelah harga batubara jatuh dalam 3 tahun terakhir. Dan yang tersisa lubang-lubang tambang yang tak mendukung perekonomian setempat.

Sementara itu, menurut Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Arif Fiyanto, pemerintahan Jokowi telah mempermudah segala hal terkait perijinan dan pembebasan lahan untuk memuluskan proyek ambisius ini.

Menurut dia, kunjungan Presiden Jokowi ke China dan Jepang adalah untuk mengundang investor dari kedua negara itu agar menanamkan modalnya dalam pembangunan pembangkit listrik baru.

Menurut Arief, visi Jokowi-JK untuk mencapai kedaulatan energi mustahil tercapai jika masih menempatkan energi kotor batubara sebagai sumber energi nasional.

Batubara merupakan sumber energi kotor yang tak terbarukan. “Alih-alih mencapai kedaulatan energi, yang akan terjadi justru kehancuran lingkungan massif yang disebabkan oleh eksploitasi batubara yang juga massif di negeri ini, Jokowi dan JK seharusnya memimpin revolusi energi di Indonesia dengan beralih dari energi kotor batubara ke sumber-sumber energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan, dan itu harus diawali dengan perubahan paradigma kebijakan energi nasional,” kata Arif.

Presiden Jokowi sedang menyiapkan moratorium untuk lahan kelapa sawit dan lahan tambang. Hal itu dikemukakan Jokowi dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Rangka Hari Hutan Internasional, di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Kamis (14/4/2016).

“Siapkan moratorium kelapa sawit, siapkan wilayah moratorium wilayah-wilayah pertambangan,” kata Jokowi melalui keterangan resmi Tim Komunikasi Presiden.

Presiden menjelaskan, lahan kelapa sawit yang telah ada saat ini sudah cukup. Lahan kelapa sawit yang ada juga dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi yang ada.

“Lahan yang sekarang sudah ada asal bibitnya itu betul, bibitnya benar, sudah mungkin produksi bisa lebih dari dua kali, ini kalau bisa dikerjakan itu bisa naik,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Demikian halnya dengan lahan tambang, Jokowi tidak akan memberikan izin kepada perusahaan tambang untuk membuka lahan untuk perluasan wilayahnya. “Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya tidak usah,” ujar mantan Walikota Solo itu.

Menurut Presiden, Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sebagai paru-paru dunia. Atas dasar itu, dia mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian alam. Sebab, harapan dunia dan masa depan alam bergantung pada kelestarian alam Indonesia.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*