Breaking News

Minta Pembatalan Revisi Undang Undang Migas, Jokowi Disurati

Evaluasi Harga BBM, Pemerintah Harus Perbaiki Sistem

Tidak jelasnya arah dan kebijakan pemerintahan Jokowi dalam mengelola energy dan mineral di Indonesia membuat gerah. Pengelolaan sektor migas yang amburadul itu pun mendorong Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean pun menyurati Presiden Jokowi.

Dalam rilisnya yang diterima redaksi, Ferdinand menyampaikan, Undang Undang MIGAS yang akan direvisi, kabarnya akan membagi 3 BUMN disektor Migas, di Hulu ada BUMNK jelmaan SKK MIGAS, di Hilir ada Pertamina, dan di Gas ada PGN.

Menurut Ferdinand, dengan membuat 3 BUMN di sektor yang sama artinya adalah memecah yang besar menjadi kecil, yang tentu akan melemahkan daya saing kita karena hanya menjadi perusahaan skala kecil yang kelak untuk kordinadi saja harus berbelit belit, mengingat disetiap sumur minyak pasti ada gasnya, dan Pertamina tidak lebih nantinya dari sekedar calo atau pedagang yang menjual BBM dan ambil untung dari selisih pembelian dengan penjualan.

Dia pun meminta dengan tegas agar revisi Undang Undang Migas dibatalkan jika isinya hanya membuat Indonesia hanya bergantung kepada pihak asing.

“Amburadul semua. Inikah yang diinginkan oleh pemerintah Yang Mulia Presiden? Apakah memang pemerintahan bapak bertujuan melemahkan daya saing kita? Mestinya yang pecah pecah itu digabungkan menjadi satu, supaya besar dan kuat dan memiliki daya saing yang besar dan kuat pula,” ujar Ferdinand, kemarin (Kamis, 18/02/2016).

Menurut dia, Perusahaan Gas Negara (PGN) dan SKK MIGAS harus dilebur menjadi anak usaha Pertamina dan Pertamina menjadi holding yang meregulasi sektor ini.

“Belum lagi keberadaan PGN yang sahamnya hampir 50 persen milik asing, apakah harta bangsa ini akan bapak serahkan kepada pihak asing dengan gratis? Mohon dipikirkan dengan seksama wahai Yang Mulia Presiden supaya rencana pelemahan itu harus dibatalkan,” ujar Ferdinand.(JR-1)

 Berikut, Surat Terbuka Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean kepada Presiden Republik Indonesia Jokowidodo.

 

Surat terbuka,

Kepada Yang Mulia Presiden,

Bapak Ir.H. JOKO WIDODO

Di

Tempat

 

Perihal : Pemerintahan Bapak Sedang Menuju Perusakan Sistem Energi, Tambang dan Migas

Assalamualaikum

Yang Mulia Bapak Presiden, Salam Sejahtera bagi Bapak, semoga bapak diberikan kebijaksanaan oleh Sang Maha Pencipta agar bapak bisa melihat dengan jernih segala masalah yang timbul dinegara ini, dan dengan kebijaksanaan jugalah bapak Presiden bisa menyelesaikan segala masalah yang menghujam kejantung bangsa.

Yang Mulia Bapak Presiden, saya sebagai warga negara Republik Indonesia, yang lahir sebagai putra pribumi dan cinta negeri ini, merasa sangat terganggu dan sangat resah atas sikap pemerintahan bapak secara khusus di sektor energi, tambang dan migas. Kenapa saya sangat terganggu dan resah, karena kebetulan saya menggeluti dan mengamati sektor ini.

Yang Mulia Presiden, saya tidak sedang menceritakan saya ke bapak, tapi saya sedang ingin menyampaikan kepada Bapak, yang mungkin bapak sadari atau tidak sadari, kebijakan pemerintahan bapak sedang menuju perusakan sistem disektor energi, tambang dan migas. Kementrian ESDM sedang menjadi pion utama untuk merevisi UU MIGAS dan UU MINERBA. Kedua UU ini sangat sakral bagi nasib bangsa wahai Yang Mulia Presiden, UU ini akan menjadi penentu nasib bangsa apakah akan jadi bangsa budak dinegeri sendiri atau menjadi bangsa yang terhormat, pemilik sah sumber daya alam diperut bumi ibu pertiwi. Yang Mulia Presiden mestinya memahami ini dengan baik karena bapak adalah Presiden Republik Indonesia, sebuah bangsa yang besar dan bukan bangsa jajahan tapi bangsa yang merdeka.

Yang Mulia Presiden, entah apa yamg sedang dipikirkan dan dilakukan oleh Kemenko Maritim dan Kem ESDM yang membawahi sektor ini, UU MIGAS yang akan direvisi kabarnya akan membagi 3 BUMN disektor Migas, di Hulu ada BUMNK jelmaan SKK MIGAS, di Hilir ada Pertamina, dan di Gas ada PGN. Membuat 3 BUMN disektor yang sama ini artinya adalah memecah yang besar menjadi kecil, yang tentu akan melemahkan daya saing kita karena hanya menjadi perusahaan skala kecil yang kelak untuk kordinadi saja harus berbelit belit, mengingat disetiap sumur minyak pasti ada gasnya, dan Pertamina tidak lebih nantinya dari sekedar calo atau pedagang yang menjual BBM dan ambil untung dari selisih pembelian dengan penjualan. Inikah yang diinginkan oleh pemerintah Yang Mulia Presiden? Apakah memang pemerintahan bapak bertujuan melemahkan daya saing kita? Mestinya yang pecah pecah itu digabungkan menjadi satu, supaya besar dan kuat dan memiliki daya saing yang besar dan kuat pula. Hemat kami, PGN dan SKK MIGAS harus dilebur menjadi anak usaha Pertamina dan Pertamina menjadi holding yang meregulasi sektor ini. Belum lagi keberadaan PGN yang sahamnya hampir 50% milik asing, apakah harta bangsa ini akan bapak serahkan kepada pihak asing dengan gratis? Mohon dipikirkan dengan seksama wahai Yang Mulia Presiden supaya rencana pelemahan itu harus dibatalkan.

Yang Mulia Presiden, di sektor tambang juga tidak kalah derasnya pelemahan negara kita, dengan alasan mempermudah investor maka pemerintahan bapak berencana menghapus kewajiban smelter dari UU MINERBA dan memasukkan syarat ijin seumur hidup bagi pengelolaan tambang. Yang Mulia Presiden, saat ini lebih dari 85% sumber daya alam kita dikuasai asing, bila semua itu kelak akan dikuasai seumur hidup, maka anak cucu bangsa ini kelak dapat apa? Apakah bapak akan biarkan negara ini menjadi bangsa jajahan sebagaimana yang dilakukan VOC terhadap negara kita sejak tahun 1600 an? Yang Mulia Presiden, kami mohon dengan sangat kepada bapak untuk menghentikan semua proses perusakan ini, sebelum bangsa ini hanya tinggal sebuah nama dan hilang dari daftar bangsa.

Yang Mulia Presiden, kami tidak ingin menulis terlalu panjang, karena kami tau bapak kurang suka membaca yang panjang panjang. Kami hanya menohon dengan sangat, hentikan upaya pelemahan bangsa disektor ini, batalkan pemecahan BUMN disektor Hulu, Hilir dan Gas, dan batalkan rencana penghapusan kewajiban smelter dari UU Minerba serta batalkan rencana pemberian ijin seumur hidup bagi perusahaan tambang. Kami sangat berharap bahwa Yang Mulia Presiden tidak akan membiarkan semua itu terjadi, kecuali memang Yang Mulia Presiden justru yang memberikan perintah pelemahan.

Demikian Yang Mulia Presiden, semoga berkenan.

 Jakarta, 18 Pebruari 2016

Ferdinand Hutahaean

Dir. Eksekutif Energy Watch Indonesia

Leave a comment

Your email address will not be published.


*