Breaking News

Minta Hentikan Privatisasi Air Malah Diciduk, Aktivis Desak Aparat Stop Kriminalisasi Masyarakat

Serikat Tani Nasional (STN): Minta Hentikan Privatisasi Air Malah Diciduk, Aktivis Desak Aparat Stop Kriminalisasi Masyarakat.

Aparat penegak hukum di desak menghentikan upaya kriminalisasi terhadap masyarakat yang terdiri dari kaum ulama, santri, petani, masyarakat pengguna air. Upaya kriminalisasi itu terjadi lantaran masyarakat menolak keras langkah privatisasi air di wilayah mereka.

 

Ketua Komite Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional (KPW STN) Provinsi Banten M Ibnu Zakaria menyampaikan, pemerintah dan aparat hukum harus menghentikan adanya upaya kriminalisasi terhadap warga masyarakat. Menurut dia, masyarakat yang bersuara dan menolak adanya privatisasi air di masyarakat Banten malah diperlakukan secara diskriminatif, ditangkapi dan dituduh dengan berbagai dalil hukum palsu.

 

“Pemerintah dan aparat harus menghentikan upaya menciduk dan menahan warga. Aparat hukum kok malah melakukan sweeping di kampung-kampung warga atas aksi unjuk rasa yang dilakukan warga pada 6 Februari 2017 lalu,” ujar Ibnu Zakaria dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Senin (13/02/2017).

 

Ibnu Zakaria mengungkapkan, aparat hukum di wilayah itu telah menangkapi beberapa orang santri dan ulama serta anggota masyarakat biasa, lantaran turut menyuarakan penghentian privatisasi air di wilayah mereka.

 

Dia mengatakan, permintaan warga, adalah dihentikannya upaya koorporasi yang dengan menggunakan segala daya upayanya agar menguasai dan mengusir werga atas penguasaan air.

 

“Hentikan kriminalisasi ulama dan santri, segera bebaskan 3 (tiga) orang yang hari ini ditahan oleh pihak Polres Pandeglang. Kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Serang, Pandeglang agar segera mengusung Raperda Wilayah Kearifan Lokal untuk pendidikan salafiyah, ulama dan santri agar membentengi wilayah tersebut dari koorporasi perampas tanah dan air,” ujar Ibnu.

 

Selain itu, lanjut dia, perusahaan perampas hak atas air dan tanah milik warga pun harus ditindak tegas. Dia berharap, aparat pemerintah dan aparat hukum di wilayah itu jangan malah berpihak kepada koorporasi yang jelas-jelas merampas hak warga masyarakat.

 

“Kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang-Serang, untuk mencabut izin perusahaan PT Tirta Fresindo Mayora Group, dan mengusir perusahaan tersebut dari wilayah Cadas Air Baros,” ujarnya.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional (Sekjen KPP STN) Yoris Sindhu Sunarjan menjelaskan gerakan penolakan dan pengusiran terhadap perusahaan PT Tirta Fresindo Mayora Group dari Cadas Sari-Baros, merupakan sikap bijak seluruh komponen masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut.

 

“Kejahatan aktivitas perusahaan ini bukan tudingan keliru tanpa fakta. PT Tirta Fresindo Mayora Group dinilai hanya memprivatisasi human properti yaitu sarana kepentingan umum yakni air, jelas mengganggu aktivitas sektor kehidupan masyarakat Cadas Sari, Baros,” ujar Yoris.

 

Dia memaparkan, berdasarkan fakta lapangan, dimulai dari keberadaan kedatangan perusahaan yang ingin melakukan peningkatan ekonomi masyarakat di dua wilayah Kabupaten Serang-Pandeglang, Cadas Sari-Baros, PT Tirta Fresindo Mayora Group berencana akan membangun gudang diwilayah tersebut, sehingga 17 hektare areal persawahan dari rencana 32 hektare yang akan dibangun perusahaan diperuntukkan sebagai gudang dinilai hanya sebagi modus dan manipulasi.

 

Kenyataan di lapangan, lanjut Yoris, luas area tanah pertanian yang dibeli perusahaan ini, izinnya seketika itu berubah menjadi pabrik pengelolaan air minum kemasan berdasarkan SK No. 600/548.b/SK-DTKP/XII/2013.

 

“Kenyataan ini juga melanggar ketentuan RTRW dua Kabupaten dan Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 3 tahun 2011 Pasal 35,  dimana kawasan Cadasari merupakan kawasan lindung geologi, yang memiliki beberapa titik mata air,” ujar Yoris.

 

Dia menegaskan, PT Tirta Fresindo Mayora Group jelas menyalahi aturan yang fatal dari sisi ekologi lingkungan. Keberadaan perusahaan ini juga dinilai mengancam kebutuhan air publik, kekeringan di sektor pertanian karena bagian dari pertahanan air Serang-Tangerang, bahkan dinilai  merusak tatanan kearifan lokal masyarakat Cadas Sari-Baros, yang mana wilayah ini dikenal sebagai wilayah basis pemukiman, pendidikan pondok pesantren salafiyah, tempat berkumpulnya ulama dan santri.

 

Selanjutnya, kata Yoris, perlawanan masyarakat yang dipimpin ulama, santri, petani dan masyarakat Cadas Sari-Baros sudah dimulai dari tahun 2013 hingga kini. Gelombang perlawanan itu diisi dengan aksi-aksi penolakan yang terhitung sudah beberapa kali dilakukannya aksi massa, sehingga pada tahun 2014, desakan itu akhirnya berhasil untuk menghentikan aktivitas perusahaan. Sehingga keluarlah keputusan Bupati Erwan Kurtubi (Mantan Bupati Pandeglang) yang mengeluarkan pembatalan izin Perusahaan tersebut dengan (SK 0454/1669-BPPT/2014).

 

“Bersama itu juga, DPRD Provinsi Banten mengeluarkan pokok-pokok penyelesaian sengketa konflik antara warga dan perusahaan, dimana dalam pokok pikiran tersebut, dihimbau agar perusahaan menghentikan aktivitasnya. Namun, kenyataan dilapangan aktivitas perusahaan malah masih beroperasi, saat ini saja perusahaan tengah membangun gedung pabrik dan kantor di area tersebut,” terang dia.

 

Atas dasar tersebut, lanjut Yoris, warga merasa kecewa dibodohi oleh pihak perusahaaan. Sehingga puncaknya, pada tanggal 6 Pebruari 2017 warga yang tergabung Cadas Sari-Baros, kembali bergerak menuju pendopo Bupati Pandeglang. Kedatangan massa kurang lebih 300 orang tersebut ingin berdiskusi kepada Bupati Pandeglang. “Namun, kedatangan warga tidak digubris oleh Bupati Irna,” katanya.

 

Kerena merasa dicuekin, warga kembali pulang. Namun, kekesalan warga tertumpah di lokasi perusahaan PT Tirta Fresindo Mayora Group. Tanpa komando dan perintah, spontanitas warga menggeruduk pabrik perusahaan yang memang sedang beraktivita di lokasi pabrik tersebut terlihat escavator yang tengah bekerja meratakan tanah. Dan memang, pabrik tersebut sudah terbangun infrastruktur dasar, seperti gedung kantor dan pabrik. Massa yang menggeruduk dilokasi tersebut, secara spontanitas mengeluarkan emosi sehingga terjadi kerusakan aset perusahan berupa 1 unit esakavalator yang terbakar dan gedung kaca yang pecah.

 

Atas aksi tersebut, usai peristiwa, Bupati Irna merasa kecewa namun tak beralasan. “Irna mengatakan bahwa kenapa warga Baros tidak secara baik-baik datang dan diskusi bersama saya. Namun ketika warga datang pada waktu aksi, Irna sendiri tidak menggubris massa. Maka atas peristiwa ini, eksitensi Bupati Irna dinilai hanya untuk kepentingan perusahaan, kerena beliau sendiri mengatakan, ‘Tolong hormati kepentingan masyarakat Pandeglang. Pandeglang butuh investasi untuk memperluas lapangan kerja’ pernyataan Irna di salah satu media,” ujar Yoris.

 

Pasca Konflik  6 Pebruari 2017, lanjut Yoris, warga Baros dibuat resah dengan pencidukan oleh aparat kepolisian pada tanggal 7 Pebruari 2016. “Warga Cadas Sari-Baros resah dengan tindakan kepolisian yang diduga telah melakukan pencidukan terhadap warga dengan gaya premanisme. Kritik ini sudah disampaikan oleh salah satu lembaga bantuan hukum masyarakat dimana dalam pengembangan penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian diduga terkesan menyampingkan azas praduga tak bersalah,” beber Yoris.

 

Berdasarkan laporan warga di dua wilayah Cadas Sari-Baros, lanjut Yoris, oknum intel kepolisian bergentayangan di kampung-kampung menciduk nama-nama warga yang terlibat dalam kerusuhan di perusahaan PT Tirta Fresindo Mayora Group. Diawali dengan pemanggilan pada siang hari kepada tokoh ustadz di Baros oleh pihak Kepolisian Polres Pandeglang, Polres Serang.

 

Bahkan, kata dia, adanya laporan masyarakat terkait pencidukan salah satu warga yang berprofesi sebagai tukang cukur. Proses penangkapan warga dinilai sebagai sebagai pencidukan dan penahanan yang tidak prosedural dan melanggar KUHAP Pasal 17,18 ayat (3).

 

“Hingga kini 3 warga sudah mendekam di Polres Pandeglang. Oleh karena itu, atas  dasar persoalan konflik itu, kami meminta agar dihentikan upaya ciduk menciduk terhadap warga. Lepaskan warga yang sudah sempat diciduk, hentikan kriminalisasi ulama dan santri,” pungkas Yoris.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*