Breaking News

Minta Diangkat Sebagai ASN, Guru Honorer Demo ke DPR

Minta Diangkat Sebagai ASN, Guru Honorer Demo ke DPR.

Ratusan Guru Honorer yang tergabung dalam Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PB PGSI) menggeruduk kantor DPR di Senayan, Jakarta. Aksi yang mereka lakukan adalah mendesak agar segera diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Koordinator Aksi Mohammad Fatah menyampaikan, sebanyak 500-an guru honorer menggelar aksi. Dia mengatakan, selama ini para guru honorer telah mengalami diskriminasi dan bahkan kriminalisasi.

“Kami menyatukan tekad bersama untuk menyuarakan apa yang menjadi harapan kami, dan semoga anggota DPR terketuk hatinya untuk merevisi UU ASN,” tutur Mohammad Fatah, dalam orasinya di Depan Gedung DPR, Selasa (27/03/2018).

Dia pun menegaskan, para anggota DPR hendaknya berpihak kepada para guru, dan memperjuangkan nasib mereka.

“Kami guru-guru yang mengantarkan anda menjadi wakil rakyat, maka hargailah kami,” ujarnya.

Dikatakan dia, aksi kali ini adalah aksi yang digelar PGSI untuk yang kesekian kalinya.

“Dengan tuntutan yang sama yaitu guru honorer agar diangkat derajatnya menjadi aparatur sipil negara,” ujarnya.

Fatah menjelaskan,  tahun ini pemerintah berencana mengangkat 150.000 ribu pegawai menjadi ASN, dia pun berharap dari jumlah itu yang diangkat adalah guru swasta.

“Di negeri ini perlu diluruskan karena ada yang tidak lurus. PGSI adalah guru Indonesia, kenapa kita tidak menjadi aparatur negara?” ujarnya.

Dengan menggelar orasi-orasi dan spanduk, para guru honorer yang melaksanakan unjuk rasa dikawal ketat oleh aparat kepolisian.

Dalam spanduk-spanduk yang dibentangkan, tergambar juga tuntutan-tuntutan para guru honorer. Beberapa spanduk yang digelar yakni, Pengurus Daerah Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Pasawaran Lampung “NKRI Harga Mati, Jadi ASN Tak Boleh Ditawar Lagi” Puluhan Tahun Kami mengabdi, Loyalitas Sudah Terbukti, Mengapa Tetap Miskin Begini Hanya Rp. 200.000/Bulan Gaji Kami; Persatuan Guru Seluruh Indonesia PC. PGSI Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung: Segera Revisi UU ASN Guru Honorer Sertifikasi Di Swasta 100% Tanpa Sisa; Di Negeri Ini, Guru Swasta Didiskriminasi oleh Mereka Yang Tidak Punya Hati, Sampai Mati; Angkat Guru Swasta Menjadi Guru Negeri; PGSI Purbalingga: Guru Madarasah Swasta  ASN-kan !!!

Dalam siaran persnya, Perwakilan Guru Honorer yang melakukan aksi Ahmad Sholeh menjelaskan, perlakuan diskriminasi dan praktek ketidakadilan dipertontonkan secara tidak konstitusional oleh Negara kepada guru-guru swasta di sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

Dia mengatakan, diskriminasi itu terus terjadi sejak disahkannya PP No 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS dan diberlakukannya PP No 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS. Kemudian, dengan terbitnya UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diskriminasi terus terjadi. Bahkan diperparah lagi rencana DPR merevisi uu No 5 Tahun 2014.

“Dalam peraturan perundang-undangan tersebut jelas-jelas memperlakukan guru swasta di sekolah swasta secara tidak adil. Dalam kandungan perundangan tersebut, tenaga honorer atau guru-guru yang mengajar di sekolah negeri, secara otomatis diangkat menjadi CPNS ataupun ASN,” katanya.

Padahal, amanah UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maupun di PP No 74 tahun 2008 tentang Guru, tidak membedakan guru.

“Tidak membedakan, apakah guru tersebut mengajar di sekolah swasta atau di sekolah Negeri,” ujar Sholeh.

Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa pemerintah telah mendikotomikan guru. Seharusnya, semangat dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah agar dalam melaksanakan tatanan kehidupan menjunjung tinggi norma-norma yang belaku.

Dia pun menyebut pemerintah gagal mengemban amanah Pancasila, khususnya sila ke-5 dan UUD tahun 1945 pasal 28 D ayat (2).

“Seolah sumber hukum tersebut hanya slogan belaka,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, PGSI memohon kepada pemerintah dan DPR untuk mengakomodir guru swasta dalam revisi UU No 5 tahun 2014 tentang ASN.

“Menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan, dengan cara mengangkat guru swasta menjadi ASN, karena punya tujuan yang sama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

Dalam tuntutannya, PGSI juga mendesak dihentikannya sikap dikotomi dan pengkotak-kotakan profesi guru. “Karena jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Pemerintah dan DPR pun diminta mensejahterakan guru. “Menuntaskan persoalan-persoalan sertifikasi guru dan innpassing,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*