Breaking News

Mini Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) Sudah Hadir, Pemerintah Segera Seriusi Poros Matirim Dunia Dan Mega Proyek Listrik 35000 Megawatt

Mini Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) Adalah Model Penerangan Listrik Yang Efektif Untuk Pulau-Pulau Terpencil dan Wilayah Nelayan Kecil

Nelayan tak suka kegaduhan politik.

Pemerintah diminta segera melakukan akselerasi dan semakin serius mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta perwujudan penerangan listrik 35 ribu Megawatt.

Soalnya, kini bukan hanya isapan jempol belaka, bahwa kemampuan anak-anak bangsa sendiri mampu menciptakan Mini Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair yang bisa dioperasikan di pulau-pulau dan daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia, terutama di basis-basis nelayan kecil.

Wakil Ketua Komite Tetap Hubungan Dengan Lembaga Legislatif Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia, Siswaryudi Heru menyampaikan, kini mimpi menjadi kenyataan. Nelayan kecil dan masyarakat Indonesia yang menghuni dan beraktivitas di pulau-pulau kecil dan terpencil bisa segera diterangi dengan listrik. Selain itu, pengembangan sektor nelayan bisa dengan lebih baik diwujudkan. Hal itu disampaikannya usai mendampingi Presiden Jokowi meninjau lokasi Mini Terminal LNG Pertama di Indonesia di Benoa, Bali, Sabtu (11 Juni 2016).

“Itu bagian dari proses mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ini bukan mimpi lagi. Pemerintah mestinya segera mengakselerasikannya dan mewujudkannya di setiap pulau-pulau terluar dan pulau-pulau terpencil di seluruh Indonesia. Nelayan kecil tidak akan terus-terusan terisolasi dan hilang sudah hidup segan mati tak mau yang selama ini mendera mereka,” papar Siswaryudi Heru.

Dikatakan pria yang juga Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini, dengan mengembangkan dan memenuhi kebutuhan listrik penduduk nelayan di pulau-pulau, akan memperkuat posisi dan daya tahan Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sedang berlangsung.

Biaya untuk mewujudkan ketersediaan listrik bagi penduduk nelayan di pulau-pulau pun tidak mahal. Sebab, dikatakan Heru, dengan ukuran kapal-kapal terapung untuk listrik yang terjangkau, mobilitasnya pun sangat baik untuk menjangkau pulau-pulau.

Menurut dia, pemerintah bisa mewujudkannya dengan meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bisa bekerja sama dengan penduduk nelayan, dan pihak-pihak yang sudah memiliki potensi untuk mewujudkannya segera.

“Listrik sekarang sangat terjangkau. Hanya sekitar Rp 63 per watt. Pihak Jepang saja mau membantu Indonesia dengan cuma-cuma agar listrik bagi nelayan di pulau-pulau terpencil bisa terpenuhi. Jepang mau menyediakan mesin listrik milik mereka. Banyak investor yang akan bantu kok. Ya sekarang , tinggal bagaimana pemerintah kita mewujudkannya,” ujar Siswaryudi Heru.

Sebagai contoh konkrit, lanjut Heru, saat ini di Bali yakni di Pulau Benoa, sudah dioperasikan listrik dengan mempergunakan kapal terapung, Floating LNG Storage Power Plant berkapasitas 200 MegaWatt. Pengerjaannya dilakukan atas kerja sama PT Pelindo 3 (Persero) dengan Indonesia Power.

“Nah, apabila hal yang serupa bisa dilakukan di pulau-pulau terpencil, tentu saja akan mudah mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, karena ketersediaan listrik bagi nelayan di sana sudah bisa diwujudkan,” ujar Heru.

Lagi pula, lanjut dia, dengan ketersediaan listrik di pulau-pulau, nelayan Indonesia bisa mewujudkan pengembangan industri perikanan yang lebih baik. Sebab, misalnya, untuk menyimpan ikan hasil tangkapan mereka sendiri pun nelayan butuh listrik di cold storage atau gudang-gudang es. Demikian pula untuk membuat es itu sendiri, dibutuhkan listrik. Dengan ketersediaan listrik, nelayan di pulau-pulau terpencil juga bisa membuat air bersih untuk kebutuhan mereka.

Lebih lanjut, dengan ketersediaan listrik, nelayan pun bisa mengembangkan jenis industri olahan perikanan dan hasil laut lainnya, mulai dari bisnis rumahan ataupun usaha perikanan menengah atas.

“Akan mengurangi pengangguran, terjadilah padat karya. Semua ini membutuhkan tenaga kerja Indonesia dan juga masyarakat nelayan akan semakin maju,” ujarnya.

Kemudahan lainnya, lanjut Siswaryudi Heru, pengadaan listrik dengan kapal terapung ini tentu saja tidak butuh penggusuran lahan, karena menggunakan kapal. Dalam 6 hingga 7 bulan sudah bisa langsung dinimakti hasilnya. Tentu, pengadaan listrik dengan kapal terapung ini pun sangat ramah lingkungan, sebab penggunaan bahan bakarnya mempergunakan gas yang ramah lingkungan.

“Tidak perlu ada pembebasan lahan, tidak rumit, murah dan ramah lingkungan dengan mempergunakan gas. Ini sejalan dengan program Kementerian Lingkungan Hidup juga untuk mewujudkan program ramah lingkungan. Tentu juga ini akan mempermudah terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebagaimana cita-cita Pak Jokowi,” ujar Heru.

Untuk mewujudkan kebutuhan listrik nasional, Presiden Jokowi sudah menyatakan keseriusannya mengejar target pembangunan listrik berkapasitas 35. 000 Megawatt. Untuk itu, Jokowi sendiri berjanji akan turun tangan langsung bersama para menteri untuk mewujudkannya.

Salah seorang Direktur Pelindo Energi Logistik (PEL) Gembong Primajaya menyampaikan, mini terminal liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair yang sudah dioperasikan untuk pertama kali di Teluk Benoa, Bali, merupakan sebuah langkah besar bagi terwujudnya program Poros Maritim milik Jokowi. Selain itu, terminal jenis ini juga langkah nyata untuk mewujudkan proyek 35 000 Megawatt yang sedang dicanangkan oleh Presiden Jokowi sendiri.

“Ini langkah besar, dan ini merupakan bagian dari program besar yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Sebagai supporting energy primer yang mempergunakan pembangkit gas. Program ini sangat layak dan bisa diterapkan di pulau-pulau terpencil dan pulau-pulau terluar di seluruh wilayah Indonesia,” papar Gembong Primajaya.

Selain untuk mempermudah masyarakat di pulau-pulau terpencil mendapat penerangan yang memadai, banyak hasil tangkapan nelayan dan pengembangan sumber daya manusia nelayan di pulau-pulau dikembangkan dengan mempergunakan energi ini. Seperti untuk kebutuhan belajar, pengembangan pendidikan dan kesehatan, pengolahan hasil tangkapan dan lain sebagainya.

Teknologi ini pun, lanjut Gembong, merupakan hasil karya anak bangsa Indonesia sendiri, dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia seperti Institut Teknologi Surabaya (ITS) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Ke depan, juga akan terjadi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat pulau.

“Sebab, sumber daya manusia yang akan mengoperasikannya adalah masyarakat lokal, masyarakat pulau-pulau itu sendiri. Jadi terus akan terjadi proses belajar dan proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujar Gembong.

Dua tahun ke depan, lanjut dia, daerah-daerah pulau terluar dan pulau terpencil terutama di wilayah Lombok, Kupang, pesisir Sulawesi Utara, Gorontalo akan dapat menikmati penerangan listrik dan pengembangan nelayan.

“Ini adalah sebuah konsep dan teknologi milik bangsa sendiri dan lebih pasti, dengan mempergunakan terminal mini berbahan bakar gas untuk menerangi pulau-pulau Indonesia. Program yang sedang dirancang Pak Presiden Jokowi yakni listrik 35000 Megawatt juga bisa segera diterapkan ke pulau-pulau dengan model ini,” papar Gembong.

Presiden Joko Widodo beserta rombongan meninjau pengoperasian Benoa LNG Terminal sebagai Mini LNG terminal pertama di Pelabuhan Benoa pada Sabtu siang (11 Juni 2016). Menurut Presiden, pemerintah akan mempertimbangkan pengalihan penggunaan bahan bakar diesel dengan LNG jika operasional PLTGU Pesanggaran berjalan baik.

“Sangat efisien, ini memang kita lihat kalau nanti ini baik, saya kira yang diesel yang di pulau-pulau itu satu persatu akan kita pindahkan, kita transfer ke gas,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi menyatakan apresiasinya karena fasilitas tersebut dikerjakan oleh sejumlah insinyur lulusan perguruan tinggi dalam negeri. Kapal LNG tersebut dikerjakan bersama oleh tiga BUMN, yaitu Pelindo, PLN dan Pertamina.

Menurut Presiden, total biaya yang dibutuhkan untuk membangun PLTGU Pesanggaran sebesar Rp2 triliun. Kendati demikian, Presiden menjelaskan, biaya penggunaan PLTGU dan kapal penyalur gas masih lebih mahal ketimbang menggunakan sumber batubara. Presiden Jokowi menjelaskan seluruh kalkulasi terkait biaya penggunaan PLTGU akan dihitung oleh PLN.

“Pertama kita ingin mempercepat, yang kedua masalah biaya kita lihat agar lebih efisien dan yang ketiga juga masalah energi baru terbarukan juga menjadi catatan,” kata dia.

Dalam kegiatan itu, Presiden didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno serta Menteri ESDM Sudirman Said, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Dirut PLN Sofyan Basir.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*