Breaking News

Miliaran Rupiah Duit Negara Dikorupsi di BPS Telah Dilaporkan, Jampidsus Sudah Naikkan ke Penyidikan

Jampidsus Dr Arminsyah: Sudah di tahap penyidikan, akan kita usut sampai tuntas.

Pihak Kejaksaan Agung sudah meningkatkan pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan di Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) yakni terkait proyek pengadaan barang berupa tas, rompi dan ATK (Alat Tulis Kantor) Tahun Anggaran 2015.

 

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Dr Arminsyah Munir menyampaikan, proses pengusutan dugaan korupsi di BPS itu sudah naik ke tahap penyidikan.

 

“Sudah ditahap penyidikan. Akan kita usut sampai tuntas,” ujar Arminsyah ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Minggu (04/06/2016).

 

Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) ini mengatakan, sebaiknya para pejabat BPS dan pihak-pihak yang terkait bersikap kooperatif agar proses pengusutan dan penuntasan dugaan korupsi itu berjalan lancar. “Ya kita akan telusuri terus. Tersangkanya belum kita umumkan. Tunggu saja dalam waktu dekat ini ya,” pungkasnya.

 

Hal yang sama ditegaskan Direktur Penyidikan (Dirdik) di Jampidsus Fadhil Jumhana. Menurut Fadhil, di Gedung Bundar Kejaksaan Agung kasus itu sudah naik ke tahap penyidikan. Saat ini, para penyidik yang berada di bawah koordinasinya masih menelusuri beberapa informasi lainnya untuk melengkapi berkas.

 

“Jadi, ya sudah ditingkatkan ke penyidikan. Tunggu saja, kita masih berproses,” ujar Fadhil.

 

Sebelumnya, Ketua Jakarta Procurement Monitoring (JPM) Ivan Parapat melaporkan adanya rekayasa dan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan barang berupa tas, rompi dan ATK (Alat Tulis Kantor) Tahun Anggaran 2015 di BPS RI itu ke Kejaksaan Agung pada 18 Februari 2016 lalu.

 

Ivan parapat mengungkapkan, JPM menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek tersebut. Diantaranya pemenang lelang dalam paket pengadaan tas dan Alat Tulis Kantor (ATK) senilai Rp 27 miliar lebih adalah perusahaan yang sebelumnya pemenang pada lelang pertama yang telah dinyatakan memalsukan dokumen lelangnya.

 

Kok bisa pula pemenang sudah nyata memalsukan dokumen malah masih dijadikan pemenang?” ujar Ivan, Minggu (04/06/2016).

 

Pada hal, dikatakan Ivan, Kabag Perlengkapan BPS Muryadi Jaka Pratama sendiri yang mengaku bahwa PT PKM yang memenangkan lelang kedua paket tas dan rompi sebelumnya itu telah memalsukan dokumen lelangnya.

 

“Sesuai pengakuan Pak Jaksa saat lelang pertama atau saat paketnya masih disatukan, ada perusahaan yang memalsukan dokumen kwitansi. Nyatanya, perusahaan itu tidak di-black list dan justru bisa ikut lelang pada lelang kedua saat paket dipecah, bahkan PT PKM itu menang. Ini ada apa?” tanya Ivan.

 

Awalnya panitia atau pokja proyek dengan nilai HPS Rp 81 miliiar lebih ini telah menetapkan pemenang lelang yakni PT CBJ dengan harga penawaran Rp 68 miliar lebih, meskipun ada penawaran terendah yakni PT PKM senilai RP 52 milliar lebih. PT PKM tidak menang karena pokja menemukan bukti adanya pemalsuan kwitansi kepemilikan mesin.

 

Pada lelang kedua atau pada saat proyek dipecah, ternyata paket-paket tas dan ATK dimenangkan oleh PT PKM senilai Rp 27 miliar lebih. Sedangkan pengadaan proyek rompi dan topi dimenangkan oleh CV EB senilai Rp 26 miliar lebih.

 

“Selain itu, ada banyak kejanggalan dan pelanggaran fatal yang dilakukan pihak BPS dalam proyek ini. Semua datanya sudah saya serahkan ke Pidsus Kejagung pada saat kami laporkan pada 18 Februari 2016 lalu,” ujar Ivan.

 

Ivan menyampaikan, dalam laporannya disertai data-data pendukung yang bisa dijadikan penyilidik Pidsus Kejagung untuk menuntaskan kasus yang berpotensi merugikan Negara hingga miliaran rupiah itu.

 

Adapun pihak yang ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek diantaranya Kepala BPS, Suriamin selaku Pengguna Anggaran (PA) serta Arie Sukarya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

 

“Seperti yang sudah saya katakan, Kepala BPS Pak Suryamin dalam proyek ini selaku KPA bertanggung jawab atas dugaan adanya kongkalikong sehingga berpotensi merugikan Negara hingga puluhan miliar rupiah,” tandas Ivan.

 

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Arie Sukarya mengatakan tidak ada masalah dalam pelaksanaan proyek tersebut. Saat ini, pihaknya belum membayarkan sejumlah dana untuk pengadaan rompi dan topi.

 

“Karena, penyedia tidak bisa memenuhi sesuai batas waktu kontrak dan akan dikenakan denda maksimum,” ujar Arie dalam klarifikasinya yang diterima wartawan.

 

Menurut dia, BPS pun masih menunggu clearance dari auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk membayar tunggakan yang dananya akan dimasukkan dalam anggaran 2016.

 

“Jadi, silahkan saja dilapor jika ada persoalan. Kami dari pihak BPS siap kok menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi,” tutur Arie.

 

Sebelumnya, ditemukan kejanggalan dalam proyek tersebut. Diantaranya, pemenang lelang dalam paket pengandaan tas dan Alat Tulis Kantor (ATK) senilai Rp 27 miliar lebih adalah perusahaan yang sebelumnya dinyatakan oleh panitia atau pokja pengadaan telah memalsukan dokumen lelangnya.

 

Awalnya panitia atau pokja proyek senilai HPS Rp 81 miliiar itu telah menetapkan pemenang lelang yakni, PT CBJ dengan harga penawaran Rp 68 miliar lebih, meskipun ada penawaran terendah yakni dari PT PKM senilai Rp 52 miliar lebih. Kali itu, PT PKM tidak menang karena Pokja menemukan bukti adanya pemalsuan kwitansi kepemilikan mesin.

 

Lelang pun dibatalkan dan akhirnya paket proyek dipecah menjadi dua oleh Pokja atas sejumlah alasan. Menurut Kabag Perlengkapan BPS Muryadi Jaka Pratama, pembatalan lelang dan paket proyek yang awalnya satu, lalu dipecah dua itu, sesuai saran LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah).

 

Salah satu alasan  lelang pertama dibatalkan, karena banyak diprotes peserta lelang. Pasalnya, Pokja melakukan uji laboratorium pada barang yang dilelang, padahal hal itu tidak tercantum dalam RKS.

 

Selain itu, PT PKM melakukan kesalahan fatal dengan memalsukan salah satu dokumen lelangnya. “Karena itu kami konsultasi ke LKPP. Dan, LKPP menyarankan agar lelang sebaiknya dibatalkan. Alasannya, kami harusnya meminta klarifikasi dari perusahaan yang diduga memalsukan dokumen itu,” papar Jaka.

 

Pada lelang kedua atau saat paket proyek dipecah, ternyata paket-paket tas dan ATK dimenangkan oleh PT PKM senilai Rp 27 miliar lebih. Sedangkan proyek pengadaan rompi dan topi dimenangkan oleh CV. EB senilai Rp 26 miliar lebih.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*