Breaking News

Meski Perekonomian Lagi Sulit, Jaminan Sosial Penting Bagi Pembangunan Ekonomi Nasional

Ekonomi lagi sulit, BPJS Ketenagakerjaan berharap para pekerja masuk BPJS tidak dipersulit.

Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam menopang ekonomi nasional sangatlah diperhitungkan. Hal ini dikarenakan masih dibutuhkannya jaminan sosial bagi masyarakat terkhusus para pekerja.

Kepala Divisi Humas BPJS Ketenagakerjaan, Abdul Latief menyatakan, saat ini semakin besar tanggungjawab BPJS dalam menopang ekonomi nasional, sehingga sangat dibutuhkan optimalisasi partisipasi masyarakat. Apalagi, mandat yang diberikan kepada BPJS lebih besar lagi karena sekarang landasan hukum keberadaan BPJS berdasarkan konstitusi.

“Di dalam pembukaan UUD 1945 jelas disebut bahwa negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,” katanya saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Wilayah Masyarakat Peduli BPJS (Rakorwil MP BPJS), Se-DKI Jakarta, di Jakarta, Sabtu (18/6/2016).

Latief mengatakan perlunya dukungan makro ekonomi yang kondusif dalam menjalankan jaminan sosial. Menurut dia, kondisi keuangan negara yang mengkhawatirkan saat ini bisa berpengaruh pada kestabilan penyelenggaraan jaminan sosial.

“Saat ini Pajak tak memenuhi target, pembangunan infrastruktur perlu biaya. Itu nanti akan berdampak pada jaminan sosial. Oleh karena itu perlu kondisi makro ekonomi yang bagus, seperti pertumbuhan ekonomi bagus, anggaran pemerintah sehat,” katanya.

Padahal, lanjutnya, Indonesia saat ini amat kondusif untuk membangun jaminan sosial karena sampai tahun 2030, bisa menikmati bonus demografi. Artinya lebih banyak orang produktif bekerja, sehingga bisa menyisihkan dana untuk keperluan jaminan sosial.

“Jadi jaminan sosial itu fungsi utamanya mencegah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya jika sampai tahun 2030 hanya sebagian kecil yang terdaftar jaminan sosial, maka akan menjadi bencana demografi,” terangnya.

Latief menambahkan, dengan strategisnya peran jaminan sosial bagi pembangunan ekonomi nasional, maka misi utama BPJS Ketenagakerjaan adalah bertekad melindungi seluruh peserta yang jumlahnya 19,5 juta. Untuk itu menurutnya diperlukan peranan semua pihak demi meningkatkan partisipasi.

“Kalau pekerja formal sekarang berjumlah 40 juta, maka yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga kini belum mencapai setengahnya. Apalagi ditambah jumlah pekerja informal yang berjumlah lebih dari 70 juta,” katanya.

Ditempat yang sama, Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (Kornas MP BPJS) Hery Susanto menyatakan, civil society harus pro aktif meningkatkan partisipasi dan mendukung program BPJS.

“Kami siap mendorong peningkatan konsolidasi organisasi guna meningkatkan kesadaran urgensi jaminan sosial dan meningkatnya kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat,” katanya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*