Breaking News

Merugi, Petani Sawit Protes ke Kemenko Perekonomian

Merugi, Petani Sawit Protes ke Kemenko Perekonomian.

Merasa telah dirugikan oleh kebijakan pemerintah berupa produk hukum yang dianggap cacat, yakni pungutan atas Crude Palm Oil (CPO), petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit (APPKSI) protes ke Kemenko Perekonomian.

 

Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit (APPKSI) M.A.Muhamadyah menyampaikan, pihaknya telah menyampaikan kekecewaannya atas dana pungutan ekspor sawit ke Kementerian itu, namun tidak mendapat tanggapan.

 

“Kami sudah ke Kemenko Perekonomian. Dan, kami juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP nomor 24 tahun 2015 dan Perpres 24 tahun 2016 yang merupakan produk Hukum yang cacat dan banyak merugikan pelaku usaha perkebunan salah satunya adalah para Petani sawit,” ujar Muhamadyah dalam siaran persnya.

 

Dia mengatakan, akibat pungutan ekspor CPO selama ini meyebabkan turunnya harga Tandan Buah Segar sawit yang diterima oleh Petani saat menjual ke Pabrik Kelapa Sawit untuk diolah menjadi CPO.

 

Dia juga mendesak KPK segera menyidik adanya penyelewengan penggunaan dana Perkebunan sawit yang disalurkan untuk susbsidi biofuel kepada Industri biofuel .

 

“Sebab, akibat tidak digunakannya Dana penghimpunan Perkebunan secara tepat untuk promosi Industri Perkebunan sawit secara tepat maka akibatnya Parlemen Uni Eropa melarang ekspor CPO dari Indonesia,” ujarnya.

 

Muhamadyah memaparkan, dalam UU Perkebunan No 39 Tahun 2014 diamanatkannya penghimpunan dana yang dipungut dari para pelaku perkebunan yang dalam pelaksanaannya diambil dari Dana pungutan ekspor CPO dan Produk produk dari perkebunan sawit.

 

Sangat jelas, dana Perkebunan dalam UU Perkebunan dalam pasal 93 ayat 4 pengunaan dana tersebut untuk pengembangan SDM, penelitian, peremajaan Kebun sawit, promosi dan pembangunan sarana dan prasarana di areal Perkebunan.

 

Dan kemudian, lanjut dia, untuk pelaksanaan atas UU no 39 tahun 2014 pasal 9 ayat 4 tentang penghimpunan Dana perkebunan diterbitkan PP 24 Tahun 2015 Ttg Penghimpunan dana perkebunan dan Pepres 24 Tahun 2016 yang kemudian juga dibentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan-Kelapa Sawit ( BPDP-KS).

 

Namun, di dalam PP dan Perpres ada ditambahkan tentang pengunaan Dana yang dihimpun untuk subsidi Industri biofuel, dan ini jelas merupakan peyelewengan yang dilegalkan melalui PP dan Perpres penghimpunan Dana Perkebunan, Dana pungutan CPO tahun lalu saja dipakai untuk menutupi subsidi biodiesel.

 

“Tahun 2016 pungutan CPO yang dihimpun BPDP Sawit sebesar Rp 11,7 triliun,” ungkapnya.

 

Dia mengatakan, pemerintah sepertinya tidak peduli dengan kondisi petani sawit Indonesia yang sedang morat-marit karena kebijakan yang dikeluarkan itu.

 

“Sangat miris lagi dana perkebunan digunakan untuk menambal defisit APBN 2017. Ini jelas melanggar amanat pengunaan pungutan ekspor CPO,” ujar Muhammadyah.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*