Breaking News

Merasa Mendapat Serangan Balik, Masyarakat Pro Reformasi Mau Konsolidasi Ulang

Merasa Mendapat Serangan Balik, Masyarakat Pro Reformasi Mau Konsolidasi Ulang.

Setelah 19 tahun berjalannya era reformasi, sejumlah agenda reformasi mulai menghadapi tantangan yang berat. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), penegakan hukum dan HAM, hingga hak atas kebebasan berekspresi mulai mendapat serangan balik dari elit politik, pemerintah, DPR, dan pihak-pihak yang anti reformasi. Masyarakat yang pro reformasi dihimbau agar segera mengkonsolidasi diri untuk menghadapi tantangan tersebut.

 

Direktur Amnesty Internasional perwakilan Indonesia, Usman Hamid, menuturkan setelah 19 tahun berlalu muncul kekhawatiran agenda reformasi bakal keluar jalur. Menurutnya, sejumlah pencapaian reformasi sudah terlihat nyata. “Mulai dari transisi pemerintahan militer ke sipil, pemilihan eksekutif dan legislatif secara lansung, dan jaminan kebebasan pers,” katanya di Jakarta, Minggu (21/05/2017).

 

Di era reformasi sudah banyak pelaku KKN yang diproses hukum oleh lembaga yang dihasilkan oleh reformasi, yakni KPK. Namun saat ini KPK malah mendapat banyak serangan. Mulai dari kriminalisasi pimpinan KPK, revisi UU KPK, hingga teror terhadap penyidik dan pegawai KPK.

 

Lembaga lain seperti Komnas HAM yang diharapkan menjadi motor penggerak penegakan HAM di Tanah Air juga mengalami degradasi kelembagaan. “Dukungan pemerintah kepada Komnas HAM terus berkurang, selain itu ada masalah lemahnya integritas komisionernya,” ujar Usman.

 

Pihaknya juga mengecam tindakan kekerasan dalam bentuk kriminalisasi, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap aktivis yang membela HAM, kelompok minoritas, dan lingkungan hidup. “Agenda reformasi dan kelompok pengusungnya berada dalam bahaya. Mereka yang berani kritis kepada pemerintah, membela HAM, menyelamatkan lingkungan, pegiat anti korupsi terus diancam

bahaya,” sebutnya.

 

Usman mengajak masyarakat pro reformasi untuk melakukan konsolidasi. Apalagi situasi bangsa saat ini sudah mudah dipecah belah. “Ada kemerosotan yang terus terjadi, jangan sampai agenda reformasi mengalami keraguan dalam menentukan arah ke depan,” tandasnya.

 

Sekjen Tranparency Internasional (TI) Indonesia, Dadang Trisasongko, menuturkan pada 1997 indeks persepsi korupsi Indonesia hanya 27, sementara pada 2016 lalu indeks tersebut hanya naik menjadi 37. “Dalam 20 tahun naiknya sedikit sekali, kenaikan ini sangat lambat karena reformasi 1998 tidak berlansung secara fundamental melainkan hanya tambal sulam,” ungkapnya.

 

Berdasarkan laporan Global Corruption Barometer 2016, di Indonesia DPR malah dianggap sebagai lembaga terkorup. Dadang menilai hal ini terjadi lantaran DPR punya kekuasaan yang sangat besar tapi minim akuntabilitas.

 

Ditengah kebobrokan sistem penegakan hukum, pendirian KPK membawa harapan baru. Namun reformasi di tubuh lembaga penegak hukum lainnya belum sepenuhnya berjalan. “Sekarang gara-gara penegak hukum yang lain tidak berhasil direformasi, KPK-lah yang diganggu,” katanya.

 

Dadang menekankan, pembenahan di sistem politik dan penegakan hukum belum tuntas. Buktinya, sistem pemilu yang ada saat ini masih memungkinkan orang tanpa integritas masuk ke parlemen. “Selama hal tersebut belum dibenahi ini akan terus menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar,” tandasnya.

 

Direktur eksekutif Imparsial, Al Araf, menyebutkan reformasi yang berlansung selama 19 tahun ini masih setengah hati. Buktinya, kekuasaan hanya menjadi sarana bagi elit politik untuk menguntungkan diri dan kelompoknya. “Mereka lupa kewajibannya membahagiakan masyarakat, dan ditengah realitas ini muncul dinamika korupsi yang semakin marak,” katanya.

 

Salah satu agenda reformasi adalah penegakan HAM. Tapi selama reformasi justru kasus-kasus pelanggaran HAM tidak ada yang diselesaikan. “Para aktivis yang menolak rezim Soeharto yang kemudian mereka diculik, disiksa, dan dibunuh, telah membawa Indonesia ke era reformasi sekarang ini, belakangan mereka sendiri terlupakan, kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap mereka tidak diselesaikan,” paparnya.

 

Al Araf menyesalkan dinamika politik yang masih memberikan peluang bagi para pelaku pelanggaran HAM untuk tampil di pentas politik sebagai ketua parpol bahkan calon presiden. Parpol yang bermunculan di era reformasi juga gagal membawa perubahan politik yang positif. “Sekarang malah parpolnya yang terjebak oligarki dan tidak mampu menjalankan fungsinya menampung dan menyuarakan aspirasi rakyat,” katanya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*