Breaking News

Menyalahi Undang Undang, Pejabat BPJS Yang Rangkap Jabatan Harus Ditertibkan!

Untuk menghindari konflik kepentingan, Ketua Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diminta segera menertibkan adanya rangkap jabatan di BPJS itu.

Koordinator Nasional Forum Masyarakat Peduli BPJS (FMP BPJS) Hery Susanto mengungkapkan, sejumlah anggota Dewan Pengawas BPJS yang terpilih mengalami rangkap jabatan.

Karena itu, para pejabat BPJS yang masih mengalami rangkap jabatan sebaiknya segera mundur dari jabatan-jabatan lainnya. Sebab, jika masih terus mempertahankan semua jabatan yang didudukinya, selain akan membenturkan kepentingan, situasi itu juga melanggar ketentuan Undang Undang.

Dijelaskan Hery Susanto, di dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, pada pasal 52 poin b dan poin d sangat terang benderang menjelaskan bahwa pejabat BPJS tidak diperbolehkan rangkap jabatan.

“Dijelaskan, pejabat BPJS tidak boleh rangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program Jaminan Sosial, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya. Poin f, mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan program Jaminan Sosial. Jadi aturannya sudah jelas,” ujar Hery di Jakarta,  kemarin.

Dikatakan Hery , beberapa anggota Dewas BPJS Kesehatan yang sampai saat ini masih rangkap jabatan seperti, Misbahul Munir yang masih merupakan seorang dokter aktif unsur pemberi kerja. Munir disebut telah mendirikan badan usaha dan mengelola klinik kesehatan yang mendapatkan kapitasi dari BPJS Kesehatan per bulan nya hingga 1 miliar rupiah.

“Munir itu sudah sangat jelas melanggar poin b, d, dan f. Jadi harus segera di tertibkan agar tidak melanggar Undang  Undang,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, Michael Latuwael dan Roni Febrianto yang juga terpilih sebagai anggota Dewas, merupakan pengurus elite organisasi serikat pekerja.  Michael Latuwael dari FSPMI sedangkan Roni Febrianto dari KSPI.

“Sejak mereka menjadi anggota Dewas BPJS Kesehatan mestinya sudah bukan lagi milik serikat pekerja yang digelutinya. Mereka berdua sudah merupakan representasi seluruh serikat pekerja lainnya, sehingga harus lepaskan diri dari organisasi serikat,” ujarnya.

Anggota Dewas lainnya, Karun, yang sebelumnya menjabat Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan sampai sekarang masih aktif bekerja di instansi pemerintah.

“Dia harus segera mundur dari jabatan Irjen Kemensos. Selain itu juga ketika ditarik ke belakang yang bersangkutan itu merupakan unsur pemerintah tapi kok masuknya sebagai Dewas BPJS kesehatan dari unsur masyarakat, ini agak aneh,” ujar Hery.

Hery mendesak pihak yang berwenang agar segera menertibkan persoalan rangkap jabatan tersebut. “Itu sudah diatur dalam UU BPJS, jangan sampai ada konflik interest dalam menjalankan amanah sebagai Dewas BPJS. Ini penting karena sebagai Dewas mereka sudah terpilih sejak lama dibanding dengan Direksi BPJS. Jangan sampai ada kepentingan dalam rangkap jabatan itu,” pungkasnya.

Presiden RI Jokowi resmi mengangkat Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan periode 2016-2021 berdasarkan berdasarkan Keppres 25/P/2016.

Agus Susanto resmi menjadi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan yang baru menggantikan Elvyn G. Masassya.  Di hari yang sama setelah pelantikan, Selasa (23/02 bertempat di Gedung Menara Jamsostek Jakarta, Elvyn G Masassya dan Direksi serta Dewan Pengawas periode sebelumnya melakukan serah terima jabatan kepada Agus Susanto selaku Direktur Utama dan jajaran Direksi yang baru periode 2016-2021.

Mulabasa Hutabarat selaku Ketua Dewan Pengawas periode sebelumnya juga melakukan serah terima jabatan kepada Guntur Witjaksono selaku Ketua Dewan Pengawas Periode 2016-2021.

Pada kesempatan itu, Agus Susanto mengucapkan terima kasih kepada para Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode sebelumnya atas kerja keras dan pencapaian yang diperoleh hingga saat ini.

“Semoga ke depannya, BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi jembatan menuju masyarakat yang sejahtera, memiliki ketahanan sosial yang tangguh dengan kualitas hidup lebih baik”, kata Agus.

Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan periode 2016-2021 adalah Agus Susanto sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dengan jajaran direksi antara lain Krishna Syarif, Evi Afiatin, Enda Ilyas Lubis, Amran Nasution, Sumarjono dan Naufal mahfudz.

Adapun jajaran Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang baru antara lain Guntur Witjaksono selaku Ketua Dewan Pengawas diikuti oleh Syafri Adnan Baharuddin, Eko Darwanto, Rekson Silaban, M Aditya Warman, Inda D Hasman dan Poempida Hidayatulloh sebagai Anggota Dewan Pengawas.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*