Breaking News

Menurut Pengamat Ini, Eks Koruptor Maju Sebagai Kontestan Pemilu Tidak Masalah, Asalkan Sudah Selesai Menjalani Hukumannya

Menurut Pengamat Ini, Eks Koruptor Maju Sebagai Kontestan Pemilu Tidak Masalah, Asalkan Sudah Selesai Menjalani Hukumannya.

Tidak masalah jika seorang koruptor atau pelaku tindak pidana korupsi kembali lagi ke arena politik dan bertarung dalam Pemilihan Umum. Sebab, menjadi hak semua orang untuk berpolitik dan maju sebagai calon, itu sesuai dengan nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan esensi demokrasi.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menyampaikan, kurang adil jika para koruptor yang sudah menjalankan hukuman diakhiri hak memilih dan hak dipilihnya dalam Pemilu.

“Sebab hal ini terkait dengan hak asasi. Kalau dia sudah menjalani hukuman, maka semestinya hak politiknya bisa dipulihkan,” ujar Jeirry, dalam siaran persnya, Sabtu (07/04/2018).

Justru, kata dia, penegakan hukumlah yang harus membersihkan seseorang untuk dilakukan dengan tegas, dan setelah itu hak-hak politiknya dipulihkan kembali.

Kan itulah salah satu esensi mengapa adanya hukuman itu,” ujarnya.

Menurut dia, penegakan hukum kepada koruptor juga diasumsikan bahwa setelah menjalani hukuman di rumah tahanan, seseorang akan mengalami perubahan sikap dan perilaku. Dia menjadi pribadi yang baru untuk hidup kembali dalam dan bersama masyarakat.

“Sehingga harus dipulihkan juga hak politiknya dalam Pemilu, untuk memilih dan dipilih,” ujarnya.

Terkait reaksi dan juga tudingan terhadap koruptor dan eks koruptor, menurut dia, jika pun ditumpahkan dalam wujud benci, marah, bahkan mengutuk kejahatan korupsinya adalah hal yang wajar dan manusiawi saja.

Akan tetapi, lanjut Jeirry, jika seseorang telah menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan karena satu kasus kejahatan korupsi yang dilakukan, maka mestinya hak politiknya bisa dipulihkan.

“Bisa juga pemulihan hak politik itu diatur juga dalam kurun waktu tertentu. Tapi kupikir tak boleh dimatikan, sebab hak politik itu juga adalah hak asasi yang tak boleh dimatikan atau diakhiri secara permanen,” katanya.

Soal kemungkinan mantan koruptor terpilih lagi dan lalu berkuasa, kata dia, biarlah itu diserahkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Dan dalam Pemilu, lanjutnya, latar belakang orang yang bersangkutan tak boleh juga ditutup-tutupi, malah harus dibuka agar masyarakat tahu.

“Itulah yang disebut dengan kampanye negatif. Masyarakat harus tahu bahwa orang tersebut di masa lalu pernah melakukan kejahatan korupsi. Atas dasar itu, biarlah rakyat menentukan apakah akan memilih yang bersangkutan atau tidak,” ujarnya.

Memang bisa memahami, lanjutnya, ada potensi yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan korupsi lagi jika kembali berkuasa. Kekhawatiran itu juga manusiawi. Karena itu, seharusnya fungsi kontrol dari masyarakat dan penyelenggara pemilu harus ketat dan tegak. Aparat penegak hukum harus menegakkan hukum dan keadilan.

“Itulah kekuatiran banyak orang. Makanya harus diawasi dan dibuat mekanisme supaya hal itu tidak terjadi atau dihalangi agar tak terjadi,” ujarnya.

Dalam berpolitik, lanjutnya, mematikan hak politik untuk dipilih dalam Pemilu dan Pilkada merupakan sebuah solusi yang tak manusiawi dan tidak bermartabat.

“Penyelesaian seperti itu rasanya kurang bijak dan etis, karena melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Kemanusiaan adalah nilai tertinggi yang harus dihargai dan dihormati dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada,” pungkas Jeirry.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*