Breaking News

Menuju Zero Tunggakan Perkara, Di Bawah Pimpinan Sudung Situmorang Kejati DKI Gencarkan Kerjasama Penanganan Hukum

Kejati DKI, Sudung Situmorang

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang menggencarkan kerjasama penegakan hukum dengan instansi-instansi pemerintahan. Targetnya, untuk mengusut tuntas semua perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Sesuai arahan Kejaksaan Agung, kita harus lakukan zero tunggakan perkara. Harus dituntaskan semua,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang, saat diwawancara di ruang kerjanya, usai melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Tinggi DKi Jakarta dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK-GBK), di Aula Kejati DKI, Jalan HR Rasuna Said Nomor 2, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (03/03/2016).

Menurut mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau ini, di DKI Jakarta banyak perkara yang harus diselesaikan. Selain memerlukan strategi dan kesiapan personil, Kejati DKI Jakarta juga menjadi barometer dalam penegakan hukum bagi Kejaksaan.

“Perkara-perkara besar pun sedang kita tangani, dan harus tuntas. Perkara-perkara baru di semua bidang, baik di Pidsus, Pidum, Datun pun banyak dan itu semua harus diselesaikan. Harus zero tunggakan,” ucap Sudung.

Terkait MoU yang dilakukan, mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan ini mengatakan, upaya penegakan hukum harus juga dilakukan secara bersama-sama oleh instansi-instansi lainnya. Sesuai amanah yang tertera pada Pasal 30 ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dikatakan Sudung, pihaknya memiliki tugas dan kewenangan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dengan mempergunakan Kuasa Khusus, jaksa dapat bertindak di dalam dan di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

Dipaparkan pria kelahiran Desa Janji Kecamatan Harian Samosir, Sumatera Utara ini, tugas dan fungsi kejaksaan di bidang Perdata bukanlah hal yang baru. Sebab, berdasarkan staatblad nomor 522 tahun 1922, kejaksaan diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan fungsi  di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Fungsi itu pun diperkuat dengan berbagai aturan perundang-undangan lainnya dalam mewakili negara/pemerintah, yakni, pertama, guugatan Perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi (pasal 32 dan 33 pada Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; kedua, gugatan pembatalan perkawinan (pasal 26 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan); ketiga, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) pasal 146 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; keempat, permohonan kepailitan terhadap orang/badan hukum dengan alasan kepentingan umum (pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 4 tahun 1998 junto pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan.

“Landasan hukum itu akan dijabarkan di dalam struktur organisasi dan Tata Kejaksaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penegakan, bantuan, pelayanan, pertimbangan dan tindakan hukum lainnya,” ujar Sudung.

Dalam implementasinya, lanjut mantan Kasubdit pada Jampidum Kejagung ini, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diwujudkan dalam bentuk penerbitan naskah kerjasama atau MoU Kejaksaan di tingkat pusat maupun di daerah, dengan penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan.

“Sebagai gambaran singkat, PPK GBK sebagai pengelola Komplek Gelora Bung Karno adalah sebuah layanan umum yang menyediakan fasilitas bagi masyarakat umum yang ingin melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi,” ujar dia.

Dijelaskan Sudung, Komplek Gelora Bung Karno memiliki luas area 284,2 hektar, yang terdiri dari kawasan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota yang berfungsi sebagai resapan air.

“Dalam menyediakan semua fasilitas dan sarana, pihak pengelola Komplek GBK juga memiliki kerjasama dengan beberapa mitra, di mana semua fasilitas dan sarana yang ada dikelola secara profesional,” ujar Sudung.

Sebagai informasi, Kejati DKI Jakarta tahun 2016 ini telah melakukan kerjasama (Mou) sebanyak 5  MoU diantaranya dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), PD Pasar Jaya dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Dan pada tahun 2016 ini juga, lanjut dia, kejaksaan telah mendapat 28 SKK yang berasal dari Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, PT Jakpro, PAM Jaya dan PT. Sucofindo.

Sudung menyampaikan, dengan adanya Surat Kuasa Khusus atau SKK itu, maka Kejaksaan dapat mewakili pihak-pihak dalam menyelesaikan permasalahan di dalam pengadilan (Ligitasi) maupun di luar pengadilan (Non-Ligitasi).

“Diharapkan setelah penandatanganan naskah kerja sama  atau MoU dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan SKK,” pungkasnya.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*