Breaking News

Menuju Kursi DKI 1, Jakarta Butuh Pemimpin Yang Konektif

Masyarakat Hendaknya Memilih Kepala Daerah Sesuai Kebutuhan, Bukan Karena Keinginan-Keinginan Semata

Majelis Pertimbangan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta, Sandi Ebenezer Situngkir: Banyak Jaksa Nakal berkeliaran, harus dibersihkan dan ditindak tegas!

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah daerah pada 2017 ini, masyarakat pemilih kembali diingatkan agar memilih Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang di hadapi masyarakat dan daerah itu sendiri.

Direktur Eksekutif Institut Keadilan Indonesia (IKI) Sandi Ebenezer Situngkir menyampaikan, rasionalitas berpolitik pemilih di berbagai daerah masih rendah. Selain karena pilihan politiknya yang  masih gampang dibelok-belokkan berdasarkan keinginan-keinginan sesaat, para pemilih pun dibiarkan sibuk dengan hal-hal yang tidak substansial dalam berdemokrasi, bermasyarakat dan mengelola tata pemerintahan di wilayahnya masing-masing.

“Seharusnya masyarakat pemilih itu jeli dan membangun dasar berpikir bahwa memilih Kepala Daerah itu berdasarkan ukuran-ukuran kebutuhan rasional, bukan karena keinginan-keinginan semata. Saya melihat, bahwa masyarakat cenderung terjebak dalam euphoria yang kesannya demokratis, sibuk berdebat, saling serang menyerang, tetapi tidak berbasis pada kebutuhan mereka sebagai masyarakat,” papar Sandi di Jakarta, Kamis (17/03/2016).

Menurut Anggota Majelis Pertimbangan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta ini, pendidikan politik yang rasional harus terus dilakukan kepada masyarakat pemilih.

Dia mencontohkan, untuk kondisi Provinsi DKI Jakarta saat ini, menjelang Pilkada 2017, animo dan cara masyarakat menyikapi proses demokratisasi dan berpolitik di Ibukota pun cenderung tidak rasional.

Selain tidak membuat ukuran yang rasional sesuai kebutuhan masyarakat Jakarta secara keseluruhan, sejumlah politisi, para calon yang hendak bertarung di Pilkada, dan bahkan kelompok-kelompok masyarakat di Jakarta yang sangat plural itu pun sudah terpecah dalam bentuk-bentuk keinginan-keinginan sesaat yang malah cenderung merusak tatanan hukum, tatanan bernegara dan jauh dari harapan sebagai masyarakat yang rasional.

Loh, katanya masyarakat Jakarta sudah rasional, tetapi kok faktanya untuk urusan Pilkada DKI Jakarta, sekarang ini ya, hampir tiap hari kita bisa menemukan pertengkaran demi pertengkaran yang tidak perlu. Kalau secara rasional diukur, semua pertengkaran itu malah jauh dari substansi dari sebenarnya sebuah Pilkada dilakukan. Malah merugikan masyarakat itu sendiri,” ujar Sandi.

Mantan Aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang kini menjalani profesi sebagai Advokat ini menyampaikan, sebaiknya, kekuatan-kekuatan politik yang ada di Jakarta, terutama partai politik (parpol), agar membuat daftar kebutuhan masyarakat Jakarta yang bisa diperjuangkan dan dilakukan secara rasional.

Demikian pula para calon Kepala Daerah yang akan bertarung di DKI Jakarta, lanjut Sandi, juga harus memberikan pendidikan politik yang rasional sesuai kebutuhan dan realitas yang ada.

“Tidak cukup hanya meributkan urusan like and dislike terhadap calon tertentu, tidak juga cukup hanya bertengkar mengenai isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan). Jakarta tentu memiliki persoalan yang kompleks, dengan kebutuhan-kebutuhan ril masyarakatnya yang juga kompleks. Jangan malah sibuk meributi sesuatu yang tak jelas juntrungannya,” pungkas Sandi.

Analis Data Perhimpunan Indonesia Muda Melkior Wara Mas menyampaikan, bagi dunia yang kompleks, beragam, dan saling bergantung, seperti DKI Jakarta, sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing, DKI Jakarta membutuhkan pemimpin yang berjiwa konektif.

Menurut mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) ini, Kepala Daerah atau Gubernur berjiwa pemimpin yang konektif, adalah pemimpin yang memiliki kecerdikan politik yang etis.

“Pemimpin konektif mempunyai segudang kecerdikan politik dibumbui dengan rasa etis yang kuat. Pandai memanfaatkan diri sendiri, orang lain, dan semua sumber daya yang dikumpulkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan,” ujar Melkior.

Diungkapkan Melkior, Kota Jakarta juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan, sehingga harus mampu menggunakan kepentingan sumber daya ini secara terang-terangan, etis, dan mengutamakan kepentingan orang lain.

“Kecerdikan politik ini merupakan senjata rahasia yang dipakai pemimpin konektif untuk merangkai perbedaan dan saling ketergantungan,” ujarnya.

Selain itu, Jakarta membutuhkan seorang Gubernur berjiwa pemimpin konektif, yang menggunakan kekuatan pribadi orang lain, dan juga jaringan, untuk memecahkan masalah masyarakatnya, bukan untuk memperbesar kekuasaan sendiri.

“Mereka terhubung secara emosional dengan pemberi suara melalui simbol-simbol yang dramatis dan tak terduga, serta gerak tubuh yang bertentangan dengan intuisi,” ujarnya.

Lagi pula, lanjut dia, para pemimpin konektif memperkuat kemampuan pendukung mereka dan memastikan loyalitas para pendukung dengan mempercayakan tugas-tugas yang menantang.

Dalam prosesnya, para pemimpin konektif seperti itu akan memacu pertumbuhan individu dari orang-orang yang dipercayai. Negosiasi dan persuasi adalah bagian dari penampilan politik mereka.

“Demikian pula kemampuan untuk membangun koalisi yang berubah, dengan memanfaatkan pendukung mereka sendiri dan pendukung kolega,” ujar Melkior.

Secara tradisional, kata dia, seorang pemimpin konektif pastinya akan menolak untuk memanfaatkan orang lain sebagai alat karena itu adalah manipulasi yang tidak etis.

“Meskipun demikian, melepaskan hal yang mempromosikan diri sendiri dan pengetahuan untuk berpolitik sangatlah relevan bagi dunia yang kompleks, beragam, dan saling bergantung,” pungkasnya.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*