Breaking News

Menteri Tak Tahu Ada Ribuan Buruh Di-PHK? Wake-up, Men!

Menteri Tak Tahu Ada Ribuan Buruh Di-PHK? Wake-up, Men!

Bagi buruh, sungguh mengerikan rasanya bila sekelas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dan Menteri Perindustrian (Menperin) tidak mengetahui adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyayangkan adanya pernyataan anggota kabinet yang seharusnya hari-harinya mengurusi ketenagakerjaan malah tidak mengetahui adanya PHK besar-besaran.

“Sungguh ironis, Menperin dan Menaker menyatakan tidak tahu dan bahkan menyangkal tidak ada PHK ribuan buruh, menyangkal adanya penutupan dua perusahaan raksasa elektronik Jepang di Indonesia. Aneh,” ujar Said Iqbal dalam keterangan pers, di Jakarta, Rabu (03/02/2016).

Asal tahu aja, lanjut Said Iqbal, selain sudah dipublikasikan oleh media massa, jeritan buruh pun sudah jelas-jelas gencar dalam tuntutan-tuntutannya kepada pemerintah setiap kali turun melakukan aksi unjuk rasa.

“PT Panasonic dan PT Toshiba sudah mem-PHK buruh. Buruh menyerukan kepada Kemenperin dan Kemenaker, please, wake up, don’t sleep in long times. Ribuan dan bahkan puluhan ribu buruh sudah di PHK, dan lokasinya hanya sepelemparan batu dari Ibukota, yakni di Bekasi kok,” ujar Said Iqbal.

Sebaiknya pemerintah jujur dan terbuka, sebab menurut Said Iqbal, pemerintah sepertinya tak mau tahu dengan situasi ril yang terjadi di masyarakat.

“Lakukan sesuatu, atau paket kebijakan ekonomi pemerintah telah gagal atau lips service sajakah semua itu? Kok para menteri malah sibuk melakukan pembenaran dan membela diri saja,” ujarnya.

Said Iqbal memaparkan, data buruh yang dimilikinya yang telah terkena PHK. Di PT Toshiba Consumer Product Indonesia yang terletak di Jalan Citanduy Raya Park Plot 5G, Kawasan EJIP Industrial Cikarang Selatan, sebanyak 865 buruh di PHK.

“Kini, sedang mulai terjadi perundingan pesangon dengan Serikat Pekerja pada 5 Januari 2016. Dan pengusaha menyatakan penutupan perusahaan, bukan karena persoalan kenaikan upah, tapi karena daya beli masyarakat menurun secara domestik dan global. Dan menurut kami, itulah imbas dari kebijakan upah murah melalui PP Nomor 78 Tahun 2015, salah satu faktornya ya daya beli turun,” papar dia.

Said Iqbal menjelaskan, PT Toshiba ini memproduksi televisi dan mesin cuci untuk pasar domestik dan dunia. Kemudian, sebanyak 480 buruh PT Panasonic atau PT PESGMFID yang terletak di Kawasan Industri EJIP Industrial Park Plot 3D Cikarang, Kabupaten Bekasi. Perusahaan yang memproduksi alat-alat listrik dan lighting untuk mayoritas pasar domestik itu pun oleng.

“Diperkirakan, akhir Februari 2016 ini akan selesai perundingan nilai pesangonnya. Perusahaan ini juuga tutup bukan karena persoalan kenaikan upah,” ujar Said Iqbal.

Ketiga, sebanyak 800 buruh PT Panasonic atau PT PLI di Kawasan Industri PIER, Jalan Rembang Industri Raya 47 Pasuruan juga kena PHK. Perusahaan yang memproduksi lighting untuk pangsa pasar domestic dan global ini pun sudah selesai melakukan perundingan pesangonnya pada September 2015 lalu.

“Dan Serikat Pekerja resmi melaporkan ke FSPMI bahwa semua sudah selesai pada Januari 2016,” ujar Said Iqbal.

Jadi, lanjut Said Iqbal, total buruh ter-PHK di dua perusahaan elektronik Jepang ini adalah sebanyak 2145 buruh.

“Apakah Menperin dan Menaker masih mau tetap mau bilang tidak tahu ada perusahaan tutup? Atau, tidak ada PHK ribuan buruh? Bahkan, informasi yang diperoleh KSPI, ketika seorang anggota Komisi Sembilan DPR mengkonfirmasi tentang berita PHK ini ke Menaker, Menaker malah menjawab dengan entengnya, tidak ada PHK buruh dan tidak ada perusahaan tutup, itu hanya omongan pimpinan Serikat Buruh saja kok,” ungkap dia.

Atas jawaban itu, lanjut dia, Si Anggota DPR hanya bisa mengelus dada saja. Bagi Said Iqbal, mental pejabat seperti itu perlu dipertanyakan. Menurut dia, Kebijakan Pemerintah yang mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi dan PP Nomor 78 Tahun 2015 hanya retorika di atas kertas belaka.

“Implementasinya loyo, lemah. Apalagi pengawasannya sangat amburadul,” ujar Said.

Dia memprediksi, angka buruh ter-PHK pada 2016 ini akan bertambah besar dengan tambahan buruh yang sudah ter-PHK di PT Starlink sebanyak 452 buruh dan di PT Samoin sebanyak 1166 buruh pun telah putus kerja.

“Kedua perusahaan ini beralamat di Kawasan Industri Jababeka 4, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Serta masih ada PT Harliburton yang bergerak di perminyakan yang telah mem-PHK pekerjanya sebanyak 10 persen atau sebanyak 200 orang di bulan ini,” ungkap Said Iqbal.

Kemudian, ada PT Ford Indonesia yang sudah mem-PHK pekerjanya dan sudah menyatakan diri tutup. “Sebanyak 800 buruh di PHK di PT Philips Indonesia di Jalan Berbek Industri 1 Kavling 5-19 Sidoarjo pada September 2015. Selain itu, pabrikan Mobil Opel juga berpotensi mem-PHK buruhnya. Juga, potensi puluhan ribu buruh akan PHK di sektor industri elektronik, komponen otomotif, perminyakan dan garmen. Gelombang PHK ribuan buruh jilid 2 sudah lampu merah, akibat gagalnya paket kebijakan ekonomi pemerintah,” ujar Said Iqbal.

Perlu ditegaskan, lanjut dia, daya beli masyarakat yang terus terjun bebas merupakan salah satu imbas utama dari kebijakan PP Nomor 78 Tahun 2015.

“Buruh meminta pemerintah mengambil langkah cepat menghentikan PHK ini dengan mendesak pengusaha tidak mem-PHK pekerjanya, seperti mengurangi jam kerja, kerja shift dan hari kerja atau merumahkan karyawan sampai situasi ekonomi membaik,” ujarnya.

Karena tidak mungkin mendiamkan situasi seperti ini terjadi, lanjut Said Iqbal, pihaknya tetap akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran ke Istana Negara.

“Aksi 20 ribu buruh ke Istana pada 6 Februari 2016 akan kami gelar sebagai protes terhadap kondisi yang menghimpit kehidupan buruh dan masyarakat kecil,” pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin membantah banyak industri melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dia bahkan menantang balik soal kebenaran data yang dikeluarkan sejumlah pihak, yang menyebutkan ada PHK besar-besaran.

Sampai saat ini, menurut Menperin, pihaknya belum menerima data resmi PHK di industri-industri Indonesia. Dia pun menanyakan, data tersebut sumbernya darimana.

“Siapa yang bilang (PHK banyak)? Ayo PHK yang dibilang banyak industrinya apa? Lokasinya dimana? Saya tanya balik deh sekarang. Kalau memang benar di daerah yang disebutkan kayak di Jawa Barat, Jawa Tengah, nama industrinya apa?” ujarnya, sambil tersenyum di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Saleh menyatakan, akan mendatangi pabrik yang katanya melakukan PHK besar-besaran guna membuktikan apakah yang dikabarkan selama ini oleh asosiasi fakta atau bukan.

“‎Jangan asal sebut, sekarang ungkapkan saja nama industrinya apa. Biar sama-sama dicek. Jangan dunia maya begini. Nama pabriknya di mana? lokasinya dimana? Kita datangi, benar enggak itu dia PHK,” ujarnya.

Menperin meyakini PHK yang selama ini diberitakan belum tentu benar. Dia bersama Kementerian Tenaga Kerja akan berkoordinasi mengecek berita PHK besar-besaran tersebut.

“Kalau ada pelaporan PHK, langsung saja ke kita, nanti kita koordinasi dengan Kemenaker,” ucap politisi Partai Hanura itu.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*