Breaking News

Menkumham Kembali Digugat

Kisruh Kepengurusan Organisasi Kian Marak

Yusril Menggugat Menkumham

Sejumlah kisruh kepengurusan organisasi, baik di partai politik (parpol), yayasan, maupun organisasi lainnya, dirasakan memperkeruh berjalannya organisasi. Karena itu, Kementerian Hukum dan HAM pun kembali mendapat gugatan atas kisruh kepengurusan, sebab Kementerian yang kini dipimpin Yasonna H Laoly itu mengeluarkan surat yang dianggap sebagai biang kerok kisruhnya organisasi-organisasi itu.

Advokat senior Yusril Ihza Mahendra kembali menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kali ini, SK yang digugat bukan terkait kepengurusan Partai Golkar, melainkan kepengurusan yayasan Vihara Dharma Bakti.

Adapun SK Menkumham yang digugat Yusril kali ini bernomor AHU0010296.AH.01.04 Tahun 2015 tertanggal 3 Agustus 2015. Dalam perkara ini, Yusril selaku kuasa hukum Yayasan Vihara Darma Bakti yang diketuai oleh Hindharto Budiman.

Yayasan Vihara Darma Bakti yang diketuai Hindharto Budiman ini telah berdiri sejak 17 Oktober 1972 sesuai akta nomor 12 dibuat dihadapan Koerniatini Karim, notaris di Jakarta dan perubahan terakhir dengan akta nomor 6 tanggal 18 Juni 2015 dibuat dihadapan Hasnah, notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan sebagaimana surat Dirjen AHU Nomor AHU-AH.01.06-1281 tanggal 14 September 2015.

“Bahwa klien kami adalah yayasan yang masih aktif menjalankan kegiatan yayasan sampai sekarang, tidak pernah berakhir status badan hukumnya dan tidak pernah dihapus dari daftar yayasan, walaupun pernah mengalami kebakaran di tahun 2015,” ujar Yusril Ihza Mahendra saat jumpa pers di kantornya, Mal Kota Casablanca, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Dia menjelaskan, Menkumham Yasonna Laoly melalui surat keputusan nomor AHU0010296.AH.01.04 Tahun 2015 tertanggal 3 Agustus 2015 tiba-tiba mengesahkan sebuah yayasan dengan nama yang sama, Yayasan Vihara Dharma Bakti atau bisa disebut sebagai yayasan tandingan.

Mantan Mensesneg ini mengungkapkan, SK Menkumham tentang pengesahan yayasan tandingan itu jelas melanggar ketentuan larangan penamaan yayasan‎ dengan nama yang sama, yang telah dimiliki yayasan lain sebagaimana ditentukan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Pasal itu menyebutkan bahwa yayasan tidak boleh  memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain.

“Secara prosedural surat keputusan (Yayasan tandingan) tersebut juga bertentangan dengan ketentuan‎ pasal 2 ayat (1) dan (2) Juncto pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan, nama yayasan yang telah didaftar dalam daftar yayasan tak boleh dipakai oleh yayasan lain,” tutur Yusril.

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan SK Menkumham nomor AHU 0010296.AH.01.04 Tahun 2015 atau yayasan tandingan itu telah menyebabkan terjadi kepengurusan ganda atas yayasan Vihara Dharma Bakti antara pengurus yang sah diketuai Hindharto Budiman dan pengurus yayasan tandingan diketuai Tan Adipranata.

“Dengan demikian, pengesahan yayasan tandingan itu sangat merugikan klien kami karena menyebabkan kekacauan dalam kepengurusan Yayasan Vihara Dharma Bakti yang sah berdasarkan akta pendirian yayasan tanggal 17 Oktober 1972 dan berimbas pada terjadinya kebingungan di kalangan umat,” ujar dia.

Menurut Yusril, seharusnya Menkumham Yasonna Laoly menolah pengesahan yayasan tandingan itu, karena memiliki kesamaan nama dengan kliennya yang telah terdaftar lebih dahulu dalam daftar yayasan. “Tindakan pengesahan itu telah melanggar asas kecermatan atau kehati-hatian karena mengetahui bahwa telah ada yayasan dengan nama yang sama dalam daftar yayasan, tetapi tak menolak permohonan pengesahannya,” katanya.

Namun sebaliknya, Menkumham justru menerbitkan surat pengesahan atas yayasan tandingn itu. Selain itu, tindakan Menkumham itu juga dinilai telah melanggar asas kepastian hukum, melanggar asas profesionalitas dan menyimpangi asas akuntabilitas karena tak dapat dipertanggungjawabkan dan merugikan yayasan lain yang telah berdiri secara sah.

“Karena itu kami melakukan gugatan Tata Usaha Negara‎ di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan surat keputusan itu, karena telah dipakai untuk kepentingan yang merugikan klien kami, diantaranya dengan meminta sumbangan dari toko-toko di kawasan perdagangan Pasar Pagi,” ungkapnya.

Yayasan tandingan itu juga saat ini menguasai Vihara Dharma Bakti, bahkan mengambil aset Vihara yang berasal dari sumbangan umat, serta melakukan pemberhentian karyawan Vihara.

“Kami berharap dengan adanya gugatan yang sedang diperiksa di Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta itu semua pihak menghargai lembga peradilan dan tak melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu jalannya proses sampai dengan adanya putusan tetap pengadilan,” ujar Yusril.

Termasuk, apabila Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan melakukan peletakan batu pembangunan kembali Vihara, pihaknya memohon untuk membatalkan atau setidaknya menunda rencana itu sebagai wujud penghormatan atas proses peradilan yang sedang berlangsung.

Diketahui, Vihara Dharma Bakti beralamat di Kemenangan III Nomor 13 RT003 RW002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*