Breaking News

Mengutuk Pembubaran Diskusi & Demonstrasi Penolakan Annual Meeting IMF-World Bank di Bali

Sekretaris Jenderal Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional Demokratik (LMND) Muhammad Asrul.

Masyarakat dan seluruh elemen mahasiswa harus bersolidaritas terhadap aksi penolakan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia yang digelar di Bali.

Sekretaris Jenderal Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional Demokratik (LMND) Muhammad Asrul menyampaikan, terhadap pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia yang digelar 8-14 Oktober 2018 di Bali mendapat penolakan dari berbagai kelompok organisasi gerakan.

Kelompok-kelompok yang menolak pertemuan IMF-Bank Dunia itu melakukan diskusi dan aksi demonstrasi sebagai antithesis dari pertemuan itu.

“Diskusi dan aksi demonstrasi ini mendapat pembubaran dari aparat kepolisian sebagai aparatus negara. Pembubaran terhadap diskusi dan gerakan protes adalah sebuah pembungkaman atas demokrasi,” ujar Asrul, Jumat (12/10/2018).

Dia mengatakan, kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik sudah menjadi hak bagi seluruh rakyat Indonesia yang diatur dalam UUD 1945.

Namun, apa yang menjadi cita-cita dan semangat reformasi dalam mewujudkan kebebasan berpendapat dan berserikat hari ini selalu direpresi oleh aparat kepolisian. Padahal, polisi mestinya hadir sebagai pengayom dan pelindung rakyat, bukan kembali anti terhadap protes-protes tersebut.

Perlu ditegaskan, menurut Asrul, protes yang dilakukan oleh beberapa gerakan demokratik ini memiliki tujuan untuk kepentingan bangsa dan negara.

International Monetery Fund (IMF) dan Word Bank (Bank Dunia) sebagai lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak dibentuk pada bulan Juli tahun 1944, di Bretton, Amerika Serikat, dengan tujuan membentuk kerangka pembangunan ekonomi yang lebih stabil di dunia serta mengentaskan kemiskinan.

“Hari ini di tengah-tengah krisis kapital dunia dan sejak bediri, lembaga Bretton ini telah gagal memenuhi tujuannya,” ujarnya.

Bukannya membangun kestabilan dan kesetaran ekonomi global, lanjut Asrul, tetapi menyebabkan ketimpangan ekonomi global dan kemiskinan terhadap negara-negara berkembang.

Pembangunan ekonomi ala IMF dan Word Bank dengan mengedepankan liberalisasi ekonomi memaksa dan bahkan mendikte kepentingan ekonomi nasional bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Krisis ekonomi kapital di belahan negara Eropa dan Amerika memaksa lembaga ekonomi Bretton ini mencari alternatif ekonominya. Caranya, dengan menjadikan negara-negara berkembang sebagai penyedia bahan baku, tenaga kerja dan pasar komoditas bagi negara-negara kapitalis.

“IMF dan Word Bank telah gagal dalam memenuhi tujuannya dan hanya menciptakan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan eksploitasi,” ujarnya.

Menurut dia, IMF dan Word Bank bertolak belakang dengan semangat konstitusi dan dasar negara dalam penerapan liberalisasi ekonomi lewat liberalisasi investasi, perdagangan dan tenaga kerja.

Proses liberalisasi ini menjadikan bangsa Indonesia tidak berdaulat secara politik, tidak mandiri secara ekonomi dan tidak berkepribadian dalam budaya.

“Serta membuat kita selalu didikte oleh kepentingan negara-nagara imperialisme. Untuk itu, tidak ada alasan bagi kekuatan-kekuatan demokratik untuk menerima pertemuan tahunan IMF dan Word Bank di Bali,” ujarnya.

Dia juga mendesak kepada aparat kepolisian dan pemerintah agar tidak membungkam aktivitas gerakan. Asrul menyampaikan, polisi dan pemerintah harus berhenti menangkap para  aktivis gerakan.

“Bukakan ruang seluas-luasnya dalam membangun narasi-narasi demi kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

Asrul menyampaikan, penolakan terhadap IMF-Bank Dunia itu harus dilakukan oleh semua kalangan, yang sadar akan keberlanjutan Indonesia sebagai Negara dan sebagai Bangsa yang berdaulat.

“Aksi menentang dan menolak IMF dan Word Bank di Bali dalam semangat persatuan nasional, anti imperialisme, harus tetap diluaskan dan digalakan bagi seluruh kekuatan demokratik,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*