Breaking News

Mengganjal Capres Kepala Daerah, Jokowi Diminta Batalkan PP Nomor 32 Tahun 2018

Mengganjal Capres Kepala Daerah, Jokowi Diminta Batalkan PP Nomor 32 Tahun 2018.

Presiden Jokowi diminta membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018, yang dianggap memuat pelarangan atau mengganjal Capres Kepala Daerah. Peraturan itu pun dianggap telah melanggar Undang Undang Pemilu.

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto mengatakan, Bab II Pasal 3 dalam Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Namun, menurut dia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2018 melenceng dari asas pelaksanaan pilpres yang menyatakan bahwa Kepala Daerah yang mencalonkan diri sebagai presiden harus melalui izin presiden dalam batas waktu selama 15 hari.

“Karena Peraturan Pemerintah tersebut tidak sejalan dengan asas pelaksanaan pilpres menurut UU 42 Nomor 2008, maka sudah seharusnya peraturan pemerintah tersebut dibatalkan,” ujar Adri Zulpianto, dalam siaran persnya, Jumat (27/07/2018).

Dia menjelaskan, Peraturan tersebut diteken Jokowi sebagai langkah reaktif terhadap isu pencalonan Anies yang belakangan namanya santer diusung oleh partai yang berlawanan dengan kubu Jokowi.

Selain itu, lanjutnya, dengan ditekennya PP tersebut merupakan bentuk Neo Otoriter dan Neo Diktator ala rezim yang sedang berkuasa.

“Rezim Jokowi ingin membentuk rezim demokrasi kekuasaan, bukan menjalankan sistem demokrasi terpimpin, yang justru menjadi kontras atas semangat demokrasi tersebut,” ujarnya.

Karena, menurutnya, kendati pasal 7 dalam UU 42 tahun 2008 menyatakan bahwa kepala daerah yang maju mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden harus melalui izin presiden, tapi dalam peraturan tersebut tidak ditentukan lamanya waktu, seperti dalam peraturan pemerintah yang diteken Jokowi pada tanggal 18 Juli 2018.

Selain itu, Peraturan Pemerintah tersebut bertentangan dengan undang-undang pemilu. “Seseorang yang ditetapkan sebagai capres-cawapres adalah setelah seseorang tersebut melampirkan berkas persyaratan ke KPU, barulah setelah berkas tersebut terverifikasi dinyatakan sebagai capres maupun cawapres, bukan setelah minta izin kepada presiden,” ujarnya.

Oleh karena itu, Adri menegaskan, peraturan pemerintah tersebut hanya membuat gaduh suasana di masa politik serta membuat pemilu menjadi tidak berkualitas.

“Karena sarat dengan kepentingan kekuasaan, bukan bertujuan untuk membangun negeri yang sehat dengan mengajarkan anak bangsa dengan logika hokum yang sehat,” ujarnya.

Menurutnya,  pembatalan peraturan pemerintah tersebut wajib dilaksanakan, sebab tahun 2024 mendatang pemilu akan dilaksanakan secara serentak dari Pilgug, Pilwalkot, Pilbup, Pileg, dan Pilpres.

“Sehingga pembatalan peraturan pemerintah ini akan meredam konflik dan kegaduhan yang dimunculkan,” pungkas Adri.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*