Breaking News

Mengemuka di Dalam Lokakarya, Nelayan Butuh Segera Implementasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016

Implementasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dinantikan segera.

Pemerintah didesak segera mengimplementasikan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Soalnya, Undang Undang ini sangat vital bagi keberlanjutan dan pencapaian kemakmuran nelayan Indonesia.

 

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim menjelaskan, sejak disahkan pada tanggal 15 Maret 2016, pemerintah didesak untuk menjalankan pelbagai skema perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

 

Dengan mengimplementasikan UU ini, cita-cita kemakmuran nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam bisa dihadirkan negara di 10.666 desa pesisir.

 

Hal ini pun telag mengemuka di dalam Lokakarya bertajuk “Mendorong Implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam” di Ruang Rapat Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, yang diselenggarakan oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bekerja sama dengan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel, Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), dan WALHI Jawa Timur.

 

“Ada beberapa peraturan turunan pelaksana Undang Undang yang belum disusun oleh Kementerin Kelautan dan Perikanan selama 5 bulan pasca disahkan. Hal ini penting untuk disegerakan agar mandat Undang Undang bisa dijalankan demi sebesar-besar kemakmuran nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam,” ujar Abdul Halim dalam keterangan pers, Minggu (29/08/2016)n.

 

Menurut Halim, peraturan turunan dari Undang Undang itu yang harus segera disusun antara lain; Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemberian Subsidi kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; Peraturan Menteri tentang Jenis Risiko Lain yang dihadapi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; Peraturan Menteri tentang Mekanisme Perlindungan atas Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, dan Peraturan Menteri tentang Pengawasan terhadap Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

 

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Prof. Dr. H. Abdul A’la, M.Ag., mengatakan, UIN Sunan Ampel berkomitmen untuk terlibat di dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

 

”Dengan diselenggarakannya lokakarya ini, diharapkan negara lebih aktif menjalankan skema perlindungan dan pemberdayaan kepada ketiga profesi mulia tersebut. UIN Sunan Ampel melihat pendidikan bagi anak-anak pesisir adalah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan,” ujar Rektor.

 

Lokakarya ini dihadiri oleh berbagai organisasi masyarakat pesisir, seperti Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Jepara; Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI); Forum Nelayan Jepara, Serikat Nelayan Indonesia, dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Di samping itu, juga turut hadir LSM Layar Nusantara, WALHI Jawa Barat, WALHI Jawa Timur, dan akademisi dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*