Breaking News

Mengapa Hubungan Industrial Tak Pernah Berkeadilan? Ini Penyebabnya

Mengapa Hubungan Industrial Tak Pernah Berkeadilan?

Permasalahan Hubungan Industrial saat ini adalah tidak dianggap atau tidak dilibatkannya Serikat Buruh/Serikat Pekerja dalam perundingan.

 

Hal itu semakin membuat persoalan hubungan industrial Indonesia kian tidak harmonis dan tidak berkeadilan.

 

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyampaikan, permasalahan hubungan industrial di Indonesia saat ini dikonstribusikan oleh tiga persoalan utama, yaitu berkenaan dengan regulasi, implementasi dan penegakan hukum.

 

Timboel menjelaskan, untuk persoalan yang pertama yakni regulasi, banyak regulasi operasional yang bertentangan denbgan Undang Undang sehingga membuat masalah hubungan industrial tidak harmonis dan tidak berkeadilan.

 

Timboel menyebut beberapa regulasi operasional yang bertentangan, antara lain, satu, PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya pasal 44 dan 45, yang bertentangan dengan pasal 89 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.

 

“Dengan adanya pasal 44 dan 45 itu maka hak berunding Serikat Buruh/Serikat Pekerja hilang, kewenangan Gubernur menetapkan Upah Minimum pun digantikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), fungsi Dewan Pengupahan Pusat dan Daerah dikebiri oleh data BPS,” ungkap Timboel, di Jakarta, Jumat (12/05/2017).

 

Sebagai tindak lanjut dari PP 78 itu, jelas dia, hadirnya Permenaker Nomor 1 tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (SUSU). Ternyata, menurut dia, Permenaker ini pun tidak sejalan dengan PP No 78-nya.

 

“Sebagai contoh, SUSU harus dilampirkan bersamaan  dengan Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), tetapi di dalam Permenaker itu hanya diperlihatkan. Kalau hanya diperlihatkan bagaimana Disnaker mampu melakukan pengawasan pelaksanaan SUSU itu?” ujar Timboel.

 

Regulasi sejenis yang juga bertentangan adalah Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 tentang Upah Minimum, juga tidak sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015.

 

Dua, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Jaminan Hari Tua (JHT) junto Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Menurut Timboel, regulasi ini juga bertentangan dengan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

 

“PP 60 dan Permenaker itu membolehkan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)menarik dana JHT, sementara pasal 35 ayat 2 Undang Undang SJSN tidak memperbolehkannya,” ujarnya.

 

Tiga, PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang pensiun buruh. Regulasi ini juga tidak sesuai UU SJSN. Amanat UU SJSN, buruh yang pensiun ketika pensiun berhak atas penghasilan yang layak.

 

“Namun di PP 45, hal itu tidak bisa terwujud dengan baik. Tidak layaknya ada dua yaitu soal nominal dan waktu mendapatkan pensiun dengan manfaat pasti itu,” ujar Timboel.

 

Soal nominal, kata dia, dengan iuran 3 persen saat ini, dan maksimal 8 persen nantinya, kemungkinan besar upah pensiun yang didapat akan tidak mampu mendukung penghasilan yang layak di usia pensiun nanti.

 

Soal waktu mendapatkan dana pensiun, lanjut Timboel, tiap bulannya juga bermasalah. Pekerja yang saat ini (tahun 2017) usia 30 tahun, misalnya, akan pensiun 25 tahun lagi dengan asumsi usia pensiun di PP atau PKB 55 tahun. Bila pekerja terus mengiur hingga 25 tahun maka sudah melewati minimum iuran 15 tahun.

 

“Yang artinya, pekerja berhak atas manfaat pasti. Pekerja akan pensiun di tahun 2042 yaitu 25 tahun dari tahun 2017,” katanya.

 

Tetapi, lanjut Timboel, bila membaca PP 45 itu maka usia untuk mendapatkan manfaat pasti adalah 64 tahun. Hal itu dikarenakan usia pensiun mendapatkan manfaat pasti sesuai PP 45 naik setiap 3 tahun. Tahun 2015 usia pensiun utk mendapatkan pensiun 56 tahun, maka tahun 2042 usia pesiun untuk mendapatkan manfaat pasti adalah 64 tahun.

 

“Jadi ketika pekerja pensiun di usia 55 tahun di tahun 2042 maka pekerja itu harus menunggu 9 tahun atau pada saat berusia 64 tahun, untuk mendapatkan pensiun dengan manfaat pasti. Upah dari perusahaan sudah berhenti karena usia pensiun, tetapi dari BPJS Ketenagakerjaan nunggu 9 tahun lagi. Bagaimana buruh bisa hidup tanpa pendapatan selama 9 tahun? PP 45 adalah neraka bagi buruh,” ujarnya.

 

Regulasi ketiga, pasal 21 UU SJSN yang mengamanatkan buruh yang tér-PHK berhak atas pelayanan BPJS Kesehatan maksimal 6 bulan, juga direduksi oleh Surat Edaran Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, sehingga pekerja  yang PHK tidak otomatis tetap dapat jaminan dari BPJS Kesehatan.

 

Persoalan utama kedua, masalah implementasi. Implementasi banyak ketentuan regulasi yang tidak dilaksanakan oleh pengusaha dan pemerintah seperti, satu, upah minimum yang diatur oleh pasal 90 jo. Pasal 185 UU no. 13/2003.

 

Walaupun pasal 44 PP 78 yang didukung oleh pengusaha sudah berjalan, tetapi masih banyak pengusaha yang tidak mau membayar upah minimum yang ditetapkan gubernur.

 

“Pengusaha tidak konsisten. Mau enaknya sendiri. Dan sikap inkonsisten pengusaha ini dibiarkan oleh pemerintah,” ujar Timboel.

 

Dua, berkenaan dengan kebebasan berserikat yang diatur oleh UU No. 21/2000, khususnya pasal 28 junto Pasal 43, banyak dilanggar.

 

“Para pengusaha banyak melanggar dan juga dibiarkan pemerintah, termasuk polisi,” kata dia.

 

Tiga, UU SJSN dan UU BPJS yang mewajibkan seluruh pekerja formal ikut 5 jaminan sosial, ternyata masih sedikit pekerja yang ikut.

 

Pekerja formal yang ikut BPJS Kesehatan baru 10,1 juta orang. Yang ikut Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) baru 22.6 juta orang dan yang ikut Jamian Pensiun masih sekitar 9 juta.

 

Empat, UU no. 1/1970 dan UU no.23/1992 yang mengatur tentang Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) ternyata masih banyak pengusaha yang tidak mematuhinya, sehingga pekerja buruh rentan mendapat kecelakaan kerja.

 

Lima, Pasal 155 ayat 2 UU 13/2003 jounto Putusan MK no.37 yang mengamanatkan  upah proses terus dibayar hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dinegasi oleh hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Mahkamah Agung (MA) dengan hanya membatasi upah proses selama 6 bulan.

 

Enam, masalah jabatan hakim ad hoc HI di MA yang dibatasi oleh pasal 67 ayat 2 UU No.2/2004 ternayata dilanggar dengan sadar oleh MA sendiri. MA membiarkan hakim-hakim Adhoc MA (4 orang yaitu Dwi, Horadin, Fauzan dan Buyung) yang harusnya per akhir April 2017 sudah selesai, ternayata masih terus bertugas.

 

“Secara hukum, putusan hakim ad hoc MA paska April 2017 ini cacat hukum semuanya,” kata Timboel.

 

Persoalan Utama Ketiga, Masalah Penegakan Hukum. Dalam penegakan hukum, masalah yang muncul, antara lain, satu, adanya pembiaran dari pengawas ketenagakerjaan terkait pelanggaran UU.

 

“Pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk penegakkan hukum,” ujarnya.

 

Dua, jumlah pengawas ketenagakerjaan yang belum ideal. Timboel menjelaskan, saat ini hanya ada sebanyak 1.507 orang pengawas, sementara jumlah perusahaan yang ada di 415 Kabupaten/Kota sebanyak 265.209 perusahaan.

 

“Kebutuhan pengawas untuk seluruh Kabupaten/Kota sebanyak 4.614 orang, sehingga ada kekurangan 3.107 orang pengawas,” ujarnya.

 

Selain itu, persoalan penegakan hukum juga terus terjadi dikarenakan anggaran untuk penegakan hukum juga rendah. “Pihak kepolisian juga tidak serius menangani masalah pidana ketenagakerjaan yang ada, seperti tentang upah minimum maupun union busting,” kata dia.

 

Dan terakhir, masalah keempat, sebagai masalah sisipan dan tambahan, yaitu gerakan Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang terus melemah disertai keterampilan dan pendidikan buruh yang rendah.

 

“Elit Serikat Buruh/Serikat Pekerja memimpikan kekuasaan dengan mengorbankan persatuan dan Sumber Daya Manusia (SDM) buruh,” pungkas Timboel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*