Breaking News

Mengaku Tak Diberikan Surat Kuasa, Kejaksaan Agung Diamkan Kasus Yang Membelit Perusahaan Negara

Mengaku Tak Diberikan Surat Kuasa, Kejaksaan Agung Diamkan Kasus Yang Membelit Perusahaan Negara.

Gugatan Perdata antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemenneg BUMN) yakni PT Hotel Indonesia Natour (Persero) terhadap PT Cipta Karya Bumi Indah (PT CKBI) yang merupakan anak perusahaan Djarum Grup, tidak kunjung dikerjakan oleh Kejaksaan Agung. Alasannya, institusi Adhiyaksa belum menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar bisa melakukan gugatan itu.

 

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Bambang Setyo Wahyudi mengatakan, SKK tersebut diperlukan jaksa supaya gugatan terkait adanya dua bangunan yakni Menara BCA dan Apartemen Kempinski di luar dari perjanjian yang dibangun PT CKBI bisa segera dilakukan.

 

Bambang Setyo Wahyudi mengatakan, SKK tersebut masih dalam proses dan saat ini sudah memberikan surat permohonan.

 

“Belum ada SKK itu, sedang proses, baru permohonan, nanti kita kaji, setelah itu akan kita tindaklanjuti,” ujar Bambang di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (07/03/2017).

 

Bambang mengaku sudah mempelajari dokumen perjanjian antara PT HIN dengan PT CKBI untuk mengetahui dan menghitung berapa nominal yang harus dibayar PT CKBI ke negara atas dua bangunan yang diluar perjanjian.

 

“Untuk nominal belum, nominalnya nanti dulu ,dokumennya baru dikirim, kita akan pelajari dulu,” ucapnya.

 

Sebelumnya, ‎Kejagung memutuskan kasus dugaan korupsi kerja sama pemanfaatan lahan antara PT HIN dengan PT CKBI serta PT Grand Indonesia (GI) adalah kasus perdata. Karena kasusnya sudah dinyatakan bukan perkara korupsi, maka penyelesaiannya kini berada di bawah Kementerian BUMN. Karena itu, dia meminta Kementerian BUMN bisa segera mengajukan gugatan atau memberikan SKK kepada Kejagung untuk mengajukan gugatan perdata agar proses pengembalian uang negara bisa segera dilaksanakan.

 

Terkait kasus ini, Kejagung sudah meningkatkan kasus tindak pidana korupsi kerja sama pemanfaatan lahan antara PT HIN dengan PT CKBI serta PT GI ini ke penyidik setelah menemukan dua bukti permulaan yang cukup terjadinya dugaan tindak pidana korupsi.

 

Kejagung meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-10/F.2/Fd.1/02/2016, tanggal 23 Februari 2016. Kasus korupsi ini diduga berawal setelah PT CKBI menjadi pemenang lelang pengelolaan Hotel Indonesia dan dilaksanakan perjanjian kerja sama dengan PT HIN.

 

Kerja sama tersebut menggunakan sistem Built, Operate, and Transfer (BOT) atau membangun, mengelola, dan menyerahkan. Ini merupakan bentuk hubungan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam rangka pembangunan suatu proyek infrastruktur.

 

Pada tahun 2004, PT Cipta Karya Bumi Indah telah membangun dan mengelola gedung menara BCA dan Apartemen Kempinski yang tidak ada dalam perjanjian BOT antara kedua belah pihak.

 

Akibatnya dari tindakan itu, diduga tidak diterimanya bagi hasil yang seimbang atau tidak diterimanya pendapatan dari operasional pemanfaatan kedua bangunan tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian negara sekitar 1,2 triliun rupiah.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*