Breaking News

Mendagri Hapuskan Ribuan Perda Bermasalah

Mendagri Tjahjo Kumolo: Pemerintah juga tengah mengevaluasi perda maupun peratuaran kepala daerah yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinekaan dan persatuan Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri menghapuskan ribuan Peratudan Daerah (Perda) bermasalah.

Tak kurang dari 3.143 perda bermasalah di tingkat provinsi, kabupaten/kota serta peraturan mendagri dibabat habis oleh kementerian yang kini dipimpin politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo itu.

Dijelaskan Tjahjo, langkah penghapusan ribuan perda itu dilakukan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, siapa pun masyarakat yang ingin mengetahui aturan yang telah dibatalkan bisa mengunduhnya.

“Tujuan dari pembatalan perda untuk memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi. Perda itu merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, hambat investasi, dan kemudahan berusaha,” ujar Tjahjo, di Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Selain mengunggah aturan yang dibatalkan, Kemendagri juga sedang mengevaluasi perda yang dinilai bertentangan dengan konsitusi atau pun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ke depan, Kemendagri akan melihat sejauh mana regulasi yang ada, apakah sesuai dengan Pancasila, UUD45 dan undang-undang yang berada di atasnya.

“Pemerintah juga tengah mengevaluasi perda maupun peratuaran kepala daerah yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinekaan dan persatuan Indonesia,” ujarnya.

Untuk mengunduh aturan yang telah dibatalkan, masyarakat dipersilahkan membuka kolom tautan di laman resmi Kemendagri. Tautan itu berada di sebelah kanan, setelah barisan kolom berita.

Pada kolom itu akan muncul pembatalan perda. Setelah diklik, akan langsung terlihat daftar perda yang dibatalkan.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riatmadji mengatakan, pihaknya baru dapat mengunggah 3.143 peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota dan peraturan Mendagri yang dibatalkan, Selasa (21/6/2016). Alasan baru diunggah karena masih perlu pengecekan terlebih dahulu sejak diumumkan Presiden Joko Widodo, pekan kemarin.

Pengecekan perlu dilakukan secara berulang-ulang, untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. “Misalnya seperti penomoran, lalu memastikan jumlah perda yang dibatalkan Mendagri dan dibatalkan gubernur. Secara keseluruhan data sudah benar, namun masih ada satu dua angka yang masuk ke dalam daftar lain,” ujar Dodi.

Selain itu, pembatalan perda dan perkada kata Dodi, juga tak semuanya mengandung unsur pembatalan secara keseluruhan. Hal tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Jadi kalau cuma pasal per pasalnya saja, bukan berarti perdanya langsung tidak berlaku. Namun perlu kajian dan pembahasan bersama DPRD, bagaimana memperbaharui pasal ini,” ujarnya.

Masalah lain, terkait penomoran perda yang terkadang tidak sesuai dengan judul perda itu sendiri. Karena itu menurut Dodi, verifikasi perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

“Kalau memang masih ada kesalahan dalam penomoran, judul perda, dan data ganda, harap dimaklumi. Sebab, data ini masih proses penyempurnaan. Meski sudah diunggah ke laman resmi Kemendagri, tetap ada kesalahannya. Ini human eror saja, makanya masih dalam proses penyempurnaan. Tim masih cek satu per satu,” ujar Dodi.

Data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperlihatkan Jawa Timur sebagai yang paling banyak dibatalkan peraturan daerahnya. Jumlahnya mencapai 242 dari total 3.143 aturan yang secara resmi dibatalkan, beberapa waktu lalu. Rinciannya, 6 Perda tingkat provinsi, 136 tingkat kabupaten/kota dan 94 perda dicabut atau di revisi gubernur.

Di urutan kedua ditempati Jawa Tengah dengan total 207 perda. Rinciannya, 5 perda tingkat provinsi, 118 tingkat kabupaten/kota dan 84 perda dicabut atau di revisi gubernur.

Jawa Barat menempati urutan ketiga dengan total 166 perda dibatalkan. Rinciannya, 3 perda tingkat provinsi, 133 tingkat kabupaten/kota dan 30 perda dicabut atau di revisi gubernur.

Dari Sulawesi Selatan diketahui terdapat 143 perda yang dibatalkan. Dengan rincian 6 perda tingkat provinsi, 115 perda kabupaten/kota dan 22 perda dicabut atau di revisi gubernur.

Sumatera Barat menempati urutan kelima dengan total 138 perda dibatalkan. Rinciannya, 7 perda tingkat provinsi, 53 perda tingkat kabupaten/kota dan 78 perda dicabut atau di revisi gubernur.

Kemudian Sumatera Utara 133 perda (6 perda tingkat provinsi, 127 perda tingkat kabupaten/kota). Kalsel 132 (8 perda tingkat provinsi, 59 tingkat kabupaten/kota, 65 perda dicabut atau di revisi gubernur).

Lampung 118 perda (12 tingkat provinsi, 28 tingkat kabupaten/kota, 78 perda dicabut atau di revisi gubernur). Nusa Tenggara Barat 116 perda (9 tingkat provinsi, 44 tingkat kabupaten/kota dan 63 perda dicabut atau di revisi gubernur). Nusa Tenggara Timur 114 (6 tingkat provinsi, 39 tingkat kabupaten/kota dan 69 perda dicabut atau di revisi gubernur). Kemudian Maluku 109 perda (8, 17, 84), Kalimantan Tengah 109 perda (4, 69, 36).

Dari data yang diperoleh, DKI Jakarta merupakan daerah yang paling sedikit peraturan daerahnya dibatalkan. Hanya 2 perda tingkat provinsi. Sementara Aceh 65 perda (6,59,0), Riau 85 perda (4,49,32), Kepulauan Riau 54 perda (3,25,26), Jambi 86 perda (4,39,43), Sumsel 82 perda (3,57,22), Bangka Belitung 85 (5,38,42). Bengkulu 54 (5,28,21).

Kemudian Banten 78 (13,23,42), DI Yogyakarta 70 (2,41,27), Bali 95 (1,22,72), Papua 65 (9,25,31), Papua Barat 48 (2,17,29), Sulawesi Utara 45 (0,11,35), Sulawesi Barat 13 (3,10,0). Sulawesi Tengah 50 (2,26,22), Sulawesi Tenggara 95 (5,44,46).

Gorontalo 13 (1,4,8), Maluku Utara 66 (3,17,46), Kalimantan Barat 69 (5,64,0). Kaltim 72 (9,57,6) dan Kaltara 21 perda (0,4,17).(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*