Breaking News

Mendag Paksakan Akan Impor Beras Khusus Sebanyak 500 Ribu Ton, Petani Kian Sengsara

Mendag Paksakan Akan Impor Beras Khusus Sebanyak 500 Ribu Ton, Petani Kian Sengsara.

Rencana pemerintah untuk mengimpor sebanyak 500 ribu ton beras khusus dipertanyakan. Apalagi, jelang tahun politik 2018-2019 ini, kebijakan itu sarat dengan permainan. Padahal, kondisi perberasan di Tanah Air sedang stabil dan musim panen dipersiapkan sedang dalam kondisi baik.

 

Sekretaris Jenderal Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Sekjen SOKSI) Firman Soebagyo menduga ada sejumlah permainan kotor yang melibatkan mafia dalam kebijakan impor beras 2018 itu.

 

“Kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton itu patut dipertanyakan. Ada apa di balik ini semua? Apalagi, sekarang-sekarang ini jelang tahun politik loh. Kenapa terkesan dipaksakan kebijakan mengimpor beras itu?” tutur Firman Soebagyo kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (12/01/2018).

 

Lebih lanjut, Ketua Umum Ikatan Keluarga Kabupaten Pati (IKKP) ini menerangkan, secarala logika saja bahwa pada Bulan Oktober adalah musim tanam, dan pada Bulan Januari ini sudah ada panen raya, yang pada puncaknya nanti pada Februari.

 

“Dan sesuai informasi yang didapat dan didukung data yang bisa dipertanggungjawabkan,  bahwa surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan. Karena faktanya Januari 2018 stok beras masih ada dimana-mana. Bahkan harga baik menjelang lebaran, natal dan tahun baru juga terkendali,” tutur Firman.

 

Lebih lanjut, pria yang merupakan anggota Parlemen di Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan itu mengaku kecewa dengan kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton yang hendak dilakukan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada tahun 2018 ini.

 

“Kebijakan impor beras itu sangat mengecewakan dan kian menyengsarakan petani,” ujar Firman Soebagyo.

 

Perlu diketahui, lanjut dia, sebagai anggota DPR di Komisi IV, pihaknya melakukan koordinasi dan monitoring beras di tingkat pasar dan petani.

 

Menurut Firman, tahun 2018 sebagai tahun politik juga harus diwaspadai sebagai tahun yang bisa diselewengkan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat Indonesia.

 

“Kebijakan tersebut juga bisa dijadikan fund raising (pengumpulan dana) untuk kepentingan tertentu. Kebijakan itu sangat janggal karena impor beras harusnya merujuk pada Undang Undang Pangan. Bilamana produk nasional dan stok nasional tidak tercukupi,  maka barulah diperbolehkan impor. Itupun harus dapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian,” tutur Firman.

 

Kejangggalan berikutnya, lanjut dia, adalah kebijakan impor beras 500 ribu ton itu diambil setelah melakukan rapat dengan para pelaku dagang tengkulak.

 

“Padahal, kita semua tahu bahwa mafia pangan selama ini  adalah mereka-mereka juga. Seharusnya yang benar adalah Mendag harus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian lebih dulu, bukan dengan pelaku dagang. Ini sangat mencurigakan dan aneh. Ada apa?” ujarnya.

 

Firman juga menyampaikan klarifikasi dan cross check ke Menteri Pertanian, apakah benar terjadi kekurangan stok beras di Tanah Air?

 

“Dan pernyataan Kementan menyampaikan bahwa stok pangan nasional lebih dari cukup. Bahkan dijelaskan untuk bulan Januari dan puncaknya Februari akan terjadi panen raya di wilayah tertentu,” ungkap dia.

 

Oleh karena itu, Firman menegaskan bahwa kebijakan impor beras yang dilakukan Mendag akan semakin mensengsarakan petani.

 

“Dan itu sangat tidak sejalan dengan Nawacitanya Pak Jokowi,” ujarnya.

 

Menurut Firman, Kementerian Perdagangan akhir-akhir ini banyak membuat kebijakan yang aneh-aneh dan tidak jelas basis pengambilan kebijakannya.

 

“Akhir-akhir ini banyak membuat kebijakan yang aneh-aneh seperti Kepmen Tata Niaga Impor Tembakau yang juga sudah dibatalkan. Ini memalukan, dan malah menunjukkan bahwa tidak profesional,” pungkas Firman.

 

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengimpor 500.000 ton beras khusus untuk memperkuat stok dalam rangka menekan harga beras di tingkat konsumen.

 

“Beras itu dari berbagai negara, yaitu Vietnam dan Thailand,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam jumpa pers usai rapat bersama distributor dan asosiasi pedagangan ritel di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis malam (11/1/2018).

 

Menurut politisi Partai Nasdem itu, impor akan dapat dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan mitra agar pemerintah bisa melakukan pengendalian.

 

Enggar  juga memastikan bahwa akhir Januari 2018 pasokan beras impor akan mulai masuk sehingga dapat mengisi kekosongan hingga musim panen pada bulan Februari dan Maret mendatang.

 

“Akhir bulan (Januari), masuk beras impornya. Kita siapkan pasokan beras impornya, kita isi sehingga Februari (harga) sudah bisa normal kembali,” ujarnya.

 

Menurut Enggar, saat ini harga beras medium sudah mulai terkendali karena tidak ada lagi lonjakan harga. Meski begitu, harga beras di pasaran belum stabil sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi.

 

Adapun kategori beras khusus khusus yang akan diimpor pemerintah, lanjut Enggar, adalah jenis beras khusus yang tidak ditanam di dalam negeri. Menurut Enggar beras yang diimpor itu bukan kategori jenis IR-64, itu bukanlah jenis beras khusus yang akan diimpor.

 

Pemerintah mengklaim akan membeli beras khusus itu dengan harga berapa pun, namun akan tetap dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium, yakni Rp9.450,00 per kilogram.

 

“Jenis berasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2018, itu kategori beras khusus yang kami bisa masukkan langsung. Harganya kita enggak peduli berapa tetapi saya jual harga medium,” ujarnya.

 

Enggar menuturkan bahwa masalah melonjaknya harga beras, terutama beras kualitas medium, sebaiknya tidak perlu dipertentangkan penyebabnya berada di hulu atau hilir.

 

Menurut dia, saat ini yang terpenting bukanlah menggali penyebabnya, melainkan memenuhi kebutuhan beras untuk rakyat.

 

Kita isi saja dahulu. Nanti sibuk cari penyebabnya malah kita lupa selesaikan masalah kebutuhan rakyat. Ini urusan perut,” ujarnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*