Breaking News

Menang Praperadilan, La Nyalla Tetap Akan Disidik, Fadli Zon Protes Jaksa

Perpanjang saja Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

Gugatan praperadilan Ketua Umum Persatuan Sepak  Bola Seluruh Indonesia (PSSI) La Nyalla Mattalitti dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Seharusnya, dengan putusan Pengadilan itu, status tersangka La Nyalla gugur dan tidak bisa diperiksa untuk perkara itu.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, status tersangka La Nyalla otomatis dicabut, dinyatakan bebas, dan yang dituduhkan kepadanya itu tidak terbukti.

“Karena kasusnya sendiri merupakan kasus yang sudah disidangkan dan bersifat incracht, tapi kenyataannya Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur membuat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru, hanya dalam waktu 4 Jam,” lanjut Fadli usai menerima Sekjen PSSI dan Tim Advokad Kadin, di Komplek Parlemen, Kamis (14/4/2016).

Selain itu, karena gugatan praperadilan La Nyalla Matalitti dikabulkan oleh Pengadilan, lanjut Fadli, seharusnya tidak dituntut lagi.

“Karena sprindik yang diajukan adalah sprindik yang sama saksinya juga sama tidak ada bukti-bukti baru,” ujar dia.

Politisi Partai Gerindra itu menilai, ada kepentingan politik terhadap penanganan hukum terhadap Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur itu.

“Saya kira ini adalah suatu kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Kajati Jawa Timur dan juga pihak Kejaksaan Agung. Ini menginjak-injak hukum, tidak bisa hukum dibawa kepada kepentingan politik atau kepentingan yang lain,” tegas dia.

Fadli juga mengungkapkan bahwa, paspor La Nyalla dicabut  adalah penggaran Hak Asasi yang sangat mendasar, karena La Nyalla adalah tersangka bukan terpidana.

“Saya kira harus dikembalikan paspor itu, jadi pihak Kemenkumham tidak boleh sewenang-wenang menjadikan hukum ini sebagai alat politik. Paspor itu harus dikembalikan, karena itu adalah pelanggaran terhadap hukum. Itu adalah hak dari setiap warga negara,” ujar Fadli.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan,  jangan sampai adalagi kasus yang sebetulnya bukan kasus yang besar, kemudian menjadikan hukum sebagai alat kepentingan politik.

“Saya kira penegakan hukum semakin amburadul dalam beberapa kasus seperti yang terjadi pada La Nyalla Matalitti,” ungkap dia.

Meski begitu, tindak lanjut dari pengaduan ini, Pimpinan DPR akan merekomendasikan kepada Komisi III untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil Jaksa Agung, Kajati Jawa Timur, dan pihak-pihak terkait.

“Saya juga akan menyurati pihak-pihak terkait, karena ini adalah tugas dari DPR untuk mengawasi Pemerintah,” ujar Fadli Zon.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*