Breaking News

Menaker Dianggap Tak Faham Aturan, Buruh Lancarkan Kecaman Keras

Tak faham Undang Undang, buruh kecam Menaker.

Buruh melancarkan kecaman terhadap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi lantaran mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah telah memutuskan kenaikan Upah Minimum 2017 sebesar 8,25 persen sebelum 1 November 2016.

 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, tindakan Menaker itu telah melanggar ketentuan Undang Undang tentang penetapan upah.

 

“Kami mengecam keras tindakan itu. Jelas hal ini melanggar Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 88 dan pasal 89 yang menyatakan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kota ditetapkan oleh Gubernur. Dan dalam Permenaker disebutkan bahwa penetapan kenaikan upah minimum tersebut dinyatakan oleh Gubernur 60 hari sebelum berlaku upah minimum 2017 yang baru akan jatuh pada tanggal 1 November,” ujar Said Iqbal dalam siaran pers, (Kamis, 27/10/2016).

 

Jadi, ditegaskan Said Iqbal, jelas secara aturan Undang Undang, penetapan kenaikan upah minimum adalah oleh Gubernur yang diumumkan per 1 November 2016.

 

“Jadi ya bukan diumumkan oleh Menaker sebelum 1 November 2016 pula. Pernyataan Menaker ini provokatif, menabrak Undang Undang sehingga terlihat sekali figur menteri yang tidak paham Undang Undang dan takut kehilangan jabatan,” ujar Said Iqbal.

 

Saat ini, lanjut Said Iqbal, para buruh sedang melakukan aksi unjuk rasa di berbagai daerah, untuk menuntut dilakukannya kenaikan upah minimum.

 

Sehingga, menurut Said Iqbal, upaya yang dilakukan Menaker dengan menyatakan telah adanya kenaikan upah minimum itu, dianggap sebagai upaya menekan para gibernur di seluruh Tanah Air.

 

“Menaker menekan dan menganggap para gubernur seolah-olah sebagai bawahannya. Tindakan itu juga dapat kita sebuat sebagai abuse of power, hanya karena ketakutan yang berlebihan dan tidak menghormati Gubernur,” ujarnya.

 

Dengan pernyataan Menakertrans yang seperti itu, Said Iqbal mengatakan bahwa pernyataan Menaker ini akan lebih memancing aksi buruh yang lebih massif.

 

“Karena jelas sekali Menaker melindungi kepentingan para pemodal yang berlindung di balik Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015, dan jelas sekali sejarah akan mencatat sepanjang Indonesia ini ada maka Menaker inilah yang paling bertanggung jawab terhadap kembalinya rezim upah murah dan memiskinkan buruh, ya buruh lebih miskin melebihi kemiskinan di rezim Soeharto,” ujar Said Iqbal.

 

Oleh karena itu, lanjut Said Iqbal,buruh mendesak agar Presiden Jokowi segera mencopot Menaker yang sudah salah dan tak faham Undang Undang serta tidak berpihak kepada Nawacita itu.

 

“Buruh menuntut sebaiknya Menaker mundur. Dan meminta dengan segala hormat agar para Gubernur dan Bupati memutuskan upah minimum yang layak demi mengejar ketertinggalan dengan upah buruh di Vietnam, Malayisa, Filipina, Thailand, dimana usulan buruh kenaikan upah minimum 2017 Rp 650 ribu, seperti di DKI Jakarta agar UMP nya menjadi Rp 3,8 juta dan di Bekasi menjadi Rp 3,85 juta dan seterusnya,” ujarnya.

 

Dia mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 hanya mengatur nilai paling minimal dalam menaikan upah minimum. Dengan demikian, lanjut Said Iqbal, tidak salah dan tidak melanggar aturan bila gubernur dan bupati/walikota boleh menaikan nilai upah minimum di atas nilai yang diatur PP tersebut.

 

“Demi meningkatkan kesejahteraan buruh di daerahnya masing-masing, tidak usah dengerin menaker yang tidak tahu Undang Undang itu. Dia itu hanya menteri yang berlagak “mengancam seperti boss” yang punya negeri ini. Gak usah didengerin dia,” pungkas Said Iqbal.

 

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri meminta, para gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dengan PP tersebut, kenaikan UMP 2017 sebesar 8,25 persen.

 

Dengan perhitungan, upah minimum yang ditetapkan sama dengan upah minimum tahun depan, ditambah inflasi nasional yang digunakan untuk penetapan upah minimum tahun 2017 sebesar 3,07 persen dan pertumbuhan ekonomi yang dipakai untuk penetapan upah minimum 2017 yaitu 5,19 persen.

 

“Jadi pertumbuhan 5,18 persen dan penetapan upah sebesar 3,07 persen sehingga jumlahnya sebesar 8,25 persen. Formula sudah jelas. Jangan dibulatin ke bawah dan ke atas atau bawah, aturan adalah aturan. Tidak ada toleransi,” ujar Hanif di Kantor Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Selasa, 25 Oktober 2016.

 

Ketentuan tersebut, menurut Hanif, harus dilakukan oleh semua gubernur dari 34 provinsi yang ada di Tanah Air. Rencananya, pengumuman akan dilakukan pada 1 November 2016. “Mohon bantuan dinas sosial untuk menyampaikan ke gubernur,” kata Hanif.

 

Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yang digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2017 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (RI).

 

Untuk penetapan UM tahun 2017 data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi nasional sebesar 3,07 persen dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto/PDB) sebesar 5,18, persen.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*