Breaking News

Memutasi Sesuka Hati, Kabasarnas Coreng Nawacita

Memutasi Sesuka Hati, Kabasarnas Coreng Nawacita.

Presiden Jokowi diminta menindaktegas Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsdya TNI Muhammad Syaugi, lantaran sudah dianggap keterlaluan dengan tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHAM) Anggiat Gabe Sinaga mengatakan, salah satu ukuran utama kegagalan dan betapa keterlaluannya Kabasarnas adalah dengan dibiarkannya ratusan jenazah korban Kapal Motor Sinar Bangun di Danau Toba pada Juni lalu.

Selain itu, tindakan sewenang-wenang Jenderal Bintang Tiga itu dalam melakukan mutasi  di Basarnas sudah keterlaluan juga.

“Kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba dengan dibiarkannya jenazah begitu saja di dasar danau tanpa evakuasi, adalah salah satu tolok ukur kegagalan Kabasarnas. Presiden Jokowidodo dan Panglima TNI harus memberikan tindakan tegas kepada setiap pejabat di lingkungan Basarnas,  sehingga Nawacita tidak hanya slogan dan kebohongan belaka, jangan hanya omong kosong saja. Jangan Revolusi Mental dikumandangkan hanya sekedar wacana tapi miskin dalam tataran pelaksanaan,” tutur Anggiat Gabe Sinaga, di Jakarta, Selasa (07/08/2018).

Menurut Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini, Kabasarnas kok tidak terbeban, tidak malu, dan tidak merasa bertanggung jawab dengan kegagalannya dalam peristiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba.

“Kepala Basarnas tidak mampu menyelesaikan persoalan  tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba. Sementara anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi yang canggih adalah sarana untuk menuntaskan persoalan itu. Kepala Basarnas diberikan sanksi yang tegas ajalah,” ujar Anggiat Gabe.

Terkait persoalan mutasi yang sesuka hati, Anggiat Gabe yang merupakan Ketua Senat Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini melanjutkan, dalam mekanismenya, telah ditetapkan pada Pasal  73 ayat 7 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014.

“Tidak boleh atas dasar konflik kepentingan. Apalagi, ini Kabasarnas sedikit lagi akan pensiun. Sangat jelas adanya kepentingan yang dipaksakan dalam mutasi di Basarnas itu,” ujar Anggiat.

Dia pun menilai, Kabasarnas telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, di pasal 325 ayat 10. Pasal ini menjelaskan, pengangkatan jabatan pada Aparatur Sipil Negara harus Pengangkatan PNS, dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.

“Apakah Kepala Basarnas sudah memperhatikan UU ASN dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS?” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, prestasi seseorang juga menjadi ukuran dalam melakukan mutasi. Anggiat Gabe melihat, tindakan Kabasarnas adalah cerminan buruk bagi aparatur sipil negara dan masyarakat. Selain itu, Kabasarnas dianggap telah melakukan sejenis tindakan power tend to corrupt.

“Kekuasaan itu disalahgunakan. Untuk itu, Komisi Apartur Sipil Negaa harus menindak tegas Kepala Basarnas jika terbukti melakukan mutasi tanpa mekanisme dan prosedur diatur dalam UU ASN,” ujarnya.

Bagi Anggiat Gabe, tidak hanya melanggar UU ASN, Kepala Basarnas yang seharusnya mempertimbangkan aspek etika dan moral dalam melakukan mutasi, tidak melakukannya.

“Bukan malah menggunakan kekuasaaan untuk bagi-bagi jabatan loh. Ini adalah preseden buruk. Ini menunjukkan mental pejabatnya masih gila kekuasaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima laporan Kabasarnas yang merotasi puluhan pejabat di lingkungannya. Bahkan ada yang dicopot dan dijadikan staf biasa.

Penyidik KASN Fadiyanto memastikan, sepanjang memanuhi syarat, laporan yang masuk di komisinya itu akan dikaji lebih lanjut. KASN akan menindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada.

“Iya, benar kami mendapat laporannya. Tentu kami akan proses,” kata Fadiyanto membenarkan laporan itu.

Sayangnya, dia enggan menyebut secara detail tentang proses laporan itu. Fadiyanto hanya mengatakan, laporan itu terkait dugaan sistem merit dalam pencopotan dan pengangkatan di lingkungan Basarnas.

“Ada dugaan pelanggaran merit. Hanya itu yang bisa saya sampaikan,” ujarnya.

Sistem merit itu merupakan suatu sistem kepegawaian yang mempertimbangkan dasar kompetensi bagi calon yang akan diangkat, ditempatkan, dipromosi dan dipensiun sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Penempatan jabatan itu harus mengedepankan prinsip netralitas. Tidak ada unsur kedekatan seperti keluarga, suku, daerah, almamater, agama, politik dan konglomerasi. Selain kompetensi dan netralitas, unsur kejujuran dan loyalitas yang menekankan pada ahlak juga menjadi pertimbangan bagi calon aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer.

Sesuai sistem merit, kata Fadiyanto, pejabat negara tidak boleh asal mencopot jabatan seseorang. Harus ada alasan yang sesuai dengan Undang-Undang.

“Bahkan, dalam memberikan jabatan kepada seseorang harus juga melihat latar pendidikan, pengalaman kerja, psikologisnya,” katanya.

Fadiyanto belum bisa memastikan kasus pencopotan pejabat di Basarnas. Yang pasti, KASN akan melakukan kajian terhadap laporan itu, apakah penempatan dan pencopotan pejabat di Basarnas itu sudah sesuai sistem merit dan Undang-Undang atau belum. Bila tidak, KASN akan mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat di atas Kabasarnas untuk mengubah keputusan itu. “Kalau di Kementerian, rekomendasi itu akan ditujukan kepada menterinya,” tuturnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*