Breaking News

Melanggar Konstitusi, Melabrak Undang Undang, Pengangkatan Pejabat Gubernur Ala Mendagri Tjahjo Kumolo Salah

Melanggar Konstitusi, Melabrak Undang Undang, Pengangkatan Pejabat Gubernur Ala Mendagri Tjahjo Kumolo Salah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dinilai telah dengan semena-mena menunjuk Pejabat Gubernur di Provinsi yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 ini.

 

Seperti yang terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Barat, mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengajukan dua nama petinggi Kepolisian Republik Indonesia untuk menjadi Pejabat Gubernur Sumatera Utara.

 

Menurut Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mustafa Fakhri, langkah yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu sudah melabrak ketentuan Undang Undang.

 

“Kami dari Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan bahwa jabatan penjabat Gubernur dari unsur kepolisian bertentangan dengan Undang Undang Pilkada dan Konstitusi Republik Indonesia, serta berdampak pada pudarnya netralitas Polri sebagai amanat dari reformasi,” tutur Mustafa Fakhri, dalam keterangan persnya, Sabtu (27/01/2018).

 

Mustafa merinci sejumlah kesalahan yang dilakukan Mendagri dalam upaya penentuan Pejabat Gubernur itu, yakni, pertama, jabatan pelaksana tugas atau penjabat Gubernur harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana diatur di dalam Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada.

 

“Wacana Mendagri untuk menunjuk perwira tinggi Polri yang masih aktif sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan wacana yang tidak berdasarkan hukum yang justru telah mencederai semangat reformasi,” ujar Mustafa.

 

Kedua,  Mendagri merujuk kepada Permendagri No. 1 Tahun 2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah, namun Permendagri tersebut justru bertentangan dengan materi muatan UU Pilkada.

 

Dia melajutkan, di dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut memuat norma yang menyatakan bahwa yang menjadi penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi.

 

“Dari dasar inilah kemudian Mendagri mengasumsikan bahwa perwira tinggi Polri merupakan jabatan yang setingkat dengan pimpinan tinggi madya. Padahal, di dalam ketentuan Undang Undang Pilkada telah diatur secara limitatif bahwa hanya pejabat pimpinan tinggi madya saja yang dapat menjadi penjabat Gubernur,” urainya.

 

Ketiga, wacana menjadikan perwira tinggi Polri yang masih aktif untuk menjadi pelaksana tugas atau penjabat Gubernur merupakan langkah mundur proses reformasi yang telah bergulir selama hampir 20 tahun ini.

 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan apabila terdapat anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian maka itu dapat dilakukan setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

 

“Artinya, bila Mendagri ingin mengusulkan perwira tinggi sebagai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur harus mengusulkan polisi yang telah pensiun atau telah mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Dengan demikian, netralitas Polri tetap terjaga dan tidak menimbulkan “dwifungsi” Polri sebagaimana dwifungsi ABRI pada zaman Orde Baru,” ujar Mustafa.

 

Keempat, penunjukan pelaksana tugas atau penjabat Gubernur dari unsur kepolisian secara tidak langsung menjadikan daerah tersebut nyaris serupa dengan daerah darurat sipil.

 

Bila mengacu kepada UU Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya maka diatur mengenai darurat sipil. Di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Presiden menetapkan Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) yang terdiri atas Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang komandan militer tertinggi, seorang kepala Polri, dan seorang pengawas/kepala kejaksaan di daerah tersebut.

 

Padahal, seperti diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara sedang dalam kondisi damai serta terkendali, tanpa potensi gangguan keamanan.

 

“Oleh karena itu, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia PSHTN menganggap bahwa wacana Mendagri tersebut justru berpotensi menimbulkan suasana yang tidak kondusif untuk berlangsungnya pilkada di daerah yang bersangkutan,” ujar Mustafa.

 

Atas pertimbangan tersebut, dia pun mendesak Presiden Jokowi untuk tidak menerbitkan Keputusan Presiden mengenai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur dari kalangan non sipil (TNI/Polri).

 

Sebab, ditegaskan Mustafa, hal ini agar semangat reformasi yang mengutamakan supremasi sipil dan telah berlangsung selama hampir 20 tahun ini tetap terjaga.

 

“Kami juga mengingatkan kembali kepada Pemerintah untuk senantiasa mengelola negeri ini sesuai dengan koridor hukum yang berdasarkan Konstitusi. Jangan sampai kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah justru menghidupkan kembali rezim otoritarianisme baru dan mematikan kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang telah diperjuangkan oleh rakyat Indonesia,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan, nama Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen M Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Pejabat Gubernur Sumatera Utara, telah diusulkan kepada Presiden joko Widodo.

 

Menurut dia, hanya tinggal menunggu surat Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengetahui apakah usulan tersebut diterima atau tidak.

 

“Sekarang sudah diajukan keppresnya. Kan saya mengajukan, enggak boleh mendahului, terserah presiden (disetujui atau tidak,red),” ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (26/1/2018).

 

Tjahjo mengaku, tidak mungkin membohongi presiden dengan menyusupkan agenda tertentu, di balik pengajuan dua nama jenderal tersebut. Apalagi jika disebut-sebut demi pemenangan nama pasangan bakal calon tertentu.

 

Politisi PDIP itu menegaskan, usulan semata-mata demi menjaga stabilitas daerah dan mengingat keterbatasan pejabat berstatus eselon I di Kemendagri.

 

“Untuk Jabar dan Sumut itu masa periode kepala daerahnya baru berakhir Juni mendatang. Jadi, Pj juga menjabatnya di bulan tersebut. Sangat tidak mungkin bermain, karena pemungutan suara dilakukan Juni juga,” ucapnya.

 

Untuk diketahui, masa jabatan Gubernur-Wakil Gubernur Sumut Periode 2013-2018 berakhir pada 17 Juni mendatang. Kemudian Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat berakhir 13 Juni 2018.

 

Pejabat Gubernur kedua provinsi baru diangkat saat masa jabatan pejabat sebelumnya berakhir. Sementara pemungutan suara serentak Pilkada 2018 digelar 27 Juni mendatang.

 

“Mepet sekali waktunya kalau mau dituduh mau bermain. Enggak mungkin saya membohongi presiden, kecuali (kalau sekarang dilantik,red) bisa saja dituding macam-macam,” pungkas Tjahjo.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*