Breaking News

Mau Cari Sensasi? KPK Jangan Mengumbar Pernyataan Bombastis Dalam Kasus Korupsi E-KTP

Mau Cari Sensasi? KPK Jangan Mengumbar Pernyataan Bombastis Dalam Kasus Korupsi E-KTP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)diingatkan agar tidak secara serampangan mengumbar pernyataan-pernyataan bombastis.

 

Menurut Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi jangan terlalu sering mengumbar pernyataan bombastis. Tindakan konkrit akan lebih bermakna daripada mengeluarkan sebuah pernyataan yang terkesan hanya untuk menarik perhatian media dan publik.

 

“Pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa ada nama orang-orang besar yang terkait kasus korupsi e-KTP, terkesan sangat bombasitas dan politis. Karena di mata hukum, semua warga negara kedudukannya sama. Siapa pun yang terbukti melakukan korupsi maka harus ditindak tanpa memadang jabatan yang bersangkutan,” ujar Sya’roni, di Jakarta, Senin (06/03/2017).

 

Dia menyampaikan, pernyataan yang bombastis bisa menjadikan publik kecewa jika pada akhirnya tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Sya’roni mengingatkan, pada peristiwa sebelum-sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Syarif juga pernah menyampaikan pernyataan yang bombastis yaitu terkait kasus korupsi reklamasi. Menurutnya bahwa kasus reklamasi Teluk Jakarta bisa dikategorikan sebagai Grand Corruption.

 

“Namun seiring berjalannya waktu, kasus itu seakan dipetieskan dan hanya cukup menjerat seorang anggota DPRD Jakarta dan 2 orang dari Agung Podomoro. Ekspektasi publik yang terlanjur melambung tinggi dan berharap KPK mampu membongkar kasus reklamasi hingga ke aktor utamanya, harus menerima kekecewaan,” ujar dia.

 

Sya’roni mengungkapkan, Bos Besar Agung Podomoro Sugianto Kusuma alias Aguan dan Staf Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaja yang sempat dicekal juga tidak jelas kelanjutannya.

 

Akhirnya, kata dia, bisa disimpulkan bahwa pembubuhan label grand corruption pada kasus reklamasi hanya sebagai sensasi belaka.

 

“Sebaiknya ke depan, pimpinan KPK tidak lagi mengumbar pernyataan bombastis. Publik menunggu kerja-kerja konkrit, bukan pernyataan bombastis yang belum tentu ditindaklanjuti,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, bahwa dalam pengusutan dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP ada sejumlah nama besar pejabat yang terlibat dan akan diungkapkan pada persidangan.

 

Agus Rahardjo pun meminta, agar tidak terjadi guncangan politik jika nama-nama besar itu diungkapkan di persidangan nantinya. Hal itu diungkapkan Agus Rahardjo usai bertemu pejabat Istana, di Kompleks Istana Negara.

 

“Mudah-mudahan tidak ada goncangan politik yang besar ya, karena namanya yang akan disebutkan memang banyak sekali,” ujar Agus di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat  sore (3/3/2017).

 

Dia mengiyakan, dalam perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar. Nama-nama besar itu, lanjut Agus, dapat publik lihat dan dengar langsung dalam persidangan perkara itu.

 

Sidang perkara itu sendiri akan digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dalam waktu dekat ini. Saat ini, pengadilan masih menentukan komposisi majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

 

“Nanti Anda tunggu. Kalau Anda mendengarkan dakwaan dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya disebut di sana. Anda akan terkejut,” kata Agus.

 

Dia mengatakan, penyebutan nama-nama besar yang terlibat perkara itu berarti juga akan membuka kembali penyelidikan yang baru.

 

“Nanti secara periodik. Kami (laksanakan) secara berjenjang, ini dulu, habis ini siapa, (proses) itu ada ya,” ujarnya.

 

Kasus  dugaan korupsi KTP elektorni akan masuk persidangan ini terdiri dari dua tersangka, yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman.

 

Keduanya dikenakan Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHAP. Menurut KPK, proyek pengadaan ini senilai Rp 6 triliun. Namun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 2 triliun.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*