Breaking News

Mau Bikin Tol Laut dan Poros Maritim Dunia, Pemerintah Mesti Pro Pelayaran Nasional Dong!

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto: Wujudkan Poros Maritim Dunia dan Hadapi Persaingan MEA, Pemerintah Diminta Pro Pelayaran Nasional.

Presiden Joko Widodo diminta mengutamakan dan melibatkan secara aktif usaha pelayaran daerah Indonesia untuk menghadapi era persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) demi terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebagaimana diimpikan oleh Jokowi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menyampaikan, keterlibatan usaha pelayaran daerah di seluruh Indonesia, menjadi salah satu motor utama penggerak ekonomi Nasional.

“Untuk mewujudkan persaingan perdagangan bebas seperti Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA, pemerintah harus pro kepada usaha pelayaran nasional, terutama usaha pelayaran daerah. Hal ini pula sebagai motor untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebagaimana dipersiapkan oleh pemerintah,” ujar Carmelita Hartoto, di Jakarta, Jumat (03/02/2017).

Menurut Carmelita, tanpa keberpihakan kepada usaha pelayaran nasional, terutama usaha pelayaran di daerah-daerah Indonesia, Poros Maritim Dunia yang dirancang oleh Indonesia bisa gagal total. Sebab, lanjut dia, sesungguhnya tulang punggung perekonomian nasional di sektor pelayaran dan dengan model maritim atau negara kepulauan seperti Indonesia, usaha pelayaran daerahlah yang selama ini diandalkan.

“Kita harus melindungi dan bahkan harus terus mengembangkan usaha pelayaran nasional kita, tentu saja dengan tetap bersinergi bersama Pemerintah,” ujar Carmelita.

Perempuan pertama yang menjadi Ketua Umum DPP INSA ini menyampaikan, pemerintah hendaknya terus menggalang kekuatan dan potensi pelayaran nasional demi tercapainya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Salah satunya lagi, lanjut dia, yakni dengan membuat regulasi yang pro kepada usaha pelayaran nasional Indonesia. Sebab, menurut Carmelita, regulasi itu adalah salah satu instrumen utama dalam menjalankan roda perekonomian nasional agar sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

“Regulasi harus mendung tumbuh dan berkembangnya industri pelayaran nasional kita. Itu juga sebagai langkah kita menggerakkan perekonomian Indonesia yang mandiri, juga harus melindungi armada nasional,” ujar perempuan yang juga Direktur Utama PT Andhika Lines ini.

Oleh karena itu, Carmelita Hartoto menyampaikan, keterlibatan secara nyata semua usaha pelayaran nasional dan daerah, seperti INSA, adalah sebuah keniscahyaan bagi terwujudnya cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

“Tentu saja usaha pelayaran daerah harus mendapat peluang dan dilibatkan serta berperan aktif dalam program tol laut dan poros maritim dunia itu,” pungkas Carmelita.

Untuk lima tahun ke depan, pemerintahan Joko Widodo menargetkan pembangunan 24 pelabuhan dan pembelian 609 kapal untuk pendukung program tol laut. Target ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Jokowi mengatakan, program tol laut akan menjadi bagian penting jalur maritim dunia. “Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia yang berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Hindia,” ujar Jokowi dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Myanmar.

Pembangunan tol laut juga sejalan dengan usulan Presiden China, Xi Jinping, untuk membangun kembali konektivitas pelayaran Jalur Sutra. Jalur tersebut nantinya akan menghubungkan Afrika, Hindia, hingga Asia Timur. Pintu masuk penting dari jalur tersebut ada di Indonesia yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Pulau Wetar.

Presiden Jokowi juga menyebut bahwa pembangunan tol laut diharap dapat memperlancar konektivitas antar daerah, memperkuat jaringan pelayaran dan memangkas ongkos logistik nasional hingga 15 persen.

Saat ini, biaya logistik di Indonesia termasuk yang termahal di dunia dengan kisaran hingga 27 persen dari produk domestic bruto atau PDB. Sebagai bandingan, biaya logistik terhadap PDB di Amerika sebesar 9,9 persen, Malaysia 15 persen dan China 16 persen.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*