Breaking News

Masyarakat Tolak Pembiayaan Proyek Pariwisata Dari Utang ke World Bank

Masyarakat Tolak Pembiayaan Proyek Pariwisata Dari Utang ke World Bank.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyoroti pendanaan proyek pariwisata dari utang yang diberikan oleh World Bank atau Bank Dunia.

Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati menuturkan, dana utang pariwisata yang diberikan World Bank merupakan jebakan bagi masyarakat pesisir Indonesia. Proyek yang didanai utang, menurut dia, akan berakhir pada perampasan ruang hidup dan ruang kelola.

Susan mengungkapkan, pada 30 Mei 2018 lalu, World Bank memutuskan untuk memberikan pinjaman atau utang kepada pemerintah Indonesia sebesar 300 juta Dolar Amerika atau setara dengan 4,2 triliun Rupiah.

Utang itu disebut untuk mendukung pembangunan Infrastruktur Pariwisata di tiga kawasan, yaitu, Danau Toba, Mandalika, dan Borobudur. Dana itu juga rencananya akan dipakai untuk daerah wisata di sekitar Jawa Tengah bagian selatan.

Infrasturktur pendukung ini berupa pembangunan jalan baru, bandara baru, dan lain sebagainya. World Bank mengklaim, akan ada 3 juta masyarakat Indonesia yang akan menerima manfaat dari pembangunan pariwisata.

Dalam siaran persnya, Rabu (10/10/2018), Susan Herawati menuturkan, dana utang pariwisata yang diberikan oleh World Bank takkan sedikitpun membangun perekonomian masyarakat pesisir, yang menjadi target pembangunan pariwisata.

Selain itu, dengan dibangunnya banyak infrastruktur pariwisata, hal ini membuktikan bahwa proyek pariwisata itu ekstraktif serta tidak ramah terhadap lingkungan.

“Masyarakat pesisir telah menderita akibat proyek pariwisata karena tanahnya dirampas. Pariwisata, pesisir khususnya, merupakan modus baru perampasan ruang hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil,” katanya, pada acara People’s Summit on Justice and Equality, yang digelar di Hotel Inna Grand Beach, Bali.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2018) mencatat, perampasan tanah untuk kawasan pariwisata dijustifikasi oleh Peraturan Presiden yang memandatkan pembentukan Badan Otorita Pariwisata (BOP) yang akan mengelola kawasan pariwisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui skema Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Sebagai contoh, hal ini dapat ditemukan di dalam Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Di dalam Pasal 23 ayat 3 disebutkan bahwa BOP Danau Toba memiliki Hak untuk menyewakan dan/atau mengadakan kerja sama penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dengan pihak ketiga serta menerima uang pembayaran pembayaran sewa dan/atau uang keuntungan hasil usaha kerja sama.

Fakta di lapangan membuktikan bahwa perampasan ruang, khususnya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil benar-benar terjadi.

“Di Mandalika, ada 300 keluarga nelayan yang harus terusir dari tanahnya. Mereka harus meninggalkan kawasan tangkap yang selama ini menjadi daerah tangkapnya. Ini bukti bahwa proyek pariwisata merampas tanah masyarakat pesisir,” tegas Susan.

Di tempat lain, akan terjadi praktek perampasan tanah serupa karena proyek pariwisata dengan skema KSPN terdapat di 10 kawasan di Indonesia, yaitu, Labuah Bajo-Flores, Wakatobi, Morotai, Tanjung Lesung Banten, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, dan Bromo Tengger-Smeru.

“Labuah Bajo Flores, ada 1700 keluarga nelayan yang terusir dari tanahnya. Perampasan tanah masyarakat akan terus terjadi di kawasan pariwisata,” ujar Susan.

Dia menegaskan, proyek pariwisata berbasis utang tidak perlu dibangun oleh pemerintah. “Karena masyarakat di Indonesia terbukti mampu membangun pariwisata berbasis komunitas dan terbukti mampu membangun kesejahteraan ekonomi tanpa tergantung pada utang,” pungkas Susan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*