Breaking News

Masyarakat Tak Butuh Sosok Ketua Dewas BPJS Yang Kontroversial

Presiden Jangan Pilih Ketua Dewan Pengawas BPJS Yang Menimbulkan Kontroversi.

Sosok yang kontroversial ditolak untuk duduk memimpin Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Dewas BPJS).

Koordinator Nasional Forum Masyarakat Peduli BPJS Hery Susanto menyampaikan, figur Ketua Dewas BPJS hendaknya  sosok yang diterima secara sehat di masyarakat.

Jika yang kontroverisal, lanjut dia, selain akan sibuk sebagai perdebatan publik, sosok yang kontroversial ini pun akan sarat dengan kecurigaan secara politis, yang pada akhirnya membuat kinerjanya tidak optimal.

“Ketua Dewas BPJS itu harus mampu mengakomodasi segenap stakeholders BPJS. Tugas utamanya yakni bagaimana menakhodai aspek pengawasan yang komprehensif terhadap pengelolaan BPJS oleh direksi, bukan sebagai tukang stempel atau malah menjadi alat perpanjangan tangan direksi BPJS,” ujar Hery di Jakarta, Rabu (03/02/2016).

Menurut Hery, sangat diharamkan bagi seseorang yang akan duduk di Dewas BPJS yang hanya berperan sebagai agen dari kepentingan kelompok tertentu.

“Jangan sampai sama dengan kinerja Dewas BPJS yang lama, yang kiprah mereka sama sekali kurang dirasakan oleh masyarakat,” ujar Hery.

Harus diakui, lanjut dia, hingga kini di ranah publik, stigma BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dinilai buruk.

Hery mengingatkan, proses seleksi Dewas BPJS sudah melampaui tahapan seleksi yang ketat melalui Panitia Seleksi (Pansel), serta telah pula menjalani serangkaian fit and proper test di DPR. Karena itu, akan sangat malu dan dipecundangi, bila yang memimpin Dewas BPJS itu malah sosok yang tidak bersih alias kontroversial.

“Jangan sampai Dewas BPJS yang terpilih itu malah berkinerja lemah,” ujarnya.

Karena itulah, figur Ketua Dewas BPJS yang tepat harus dipenuhi sesuai harapan publik.

Dikatakan Hery, berdasarkan Perpres Nomor 81 tahun 2015, pada pasal 32 ayat 2, ditegaskan bahwa salah seorang dari Anggota Dewas Yang Terpilih akan ditetapkan sebagai Ketua Dewas oleh Presiden.

“Artinya, tidak ada keharusan konstitusi bahwaSi  Ketua Dewas harus berasal dari unsur pemerintah,” ujarnya.

Dia berharap, Presiden Jokowi akan memilih Ketua Dewas BPJS yang sehat kinerja dan penerimaan masyarakatnya. “Itu memang hak perogeratif Presiden. Kita berharap, Ketua Dewas bisa dari unsur manapun dengan tetap mempertimbangkan secara khusus agar bukan sosok yang kontroversial. Kami sebagai stakeholders BPJS menyampaikan aspirasi ini kepada Presiden Jokowi, agar mempertimbangkan hal itu,” pungkas Hery.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*