Breaking News

Masyarakat Sipil Melawan; Kehidupan Tanpa Bank Dunia, Wujudkan Kedaulatan Pangan dan Tegakkan Keadilan Sosial!

Masyarakat Sipil Melawan; Kehidupan Tanpa Bank Dunia, Wujudkan Kedaulatan Pangan dan Tegakkan Keadilan Sosial!

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerak Lawan, mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk melakukan gugatan dan melawan hegemoni utang oleh Bank Dunia (World Bank).

Koordinator Gerak Lawan Muhammad Reza Sahib menyampaikan, dari Bali, tempat pertemuan tahunan Bank Dunia dan International Monetery Fund (IMF), juga pertemua Masyarakat Sipil, menyatakan gugatannya yakni kehidupan tanpa Bank Dunia, wujudkan kedaulatan pangan dan tegakkan keadilan sosial.

Dia mengatakan, IMF dan Bank Dunia adalah dua lembaga yang kehadirannya sama sekali tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi rakyat dunia.

“IMF adalah sebuah kenihilan, kesia-siaan yang hakiki atas kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat dunia. Tak ada hal siginifikan yang berguna dilakukannya selama lembaga ini eksis di muka bumi. Yang miskin tetap saja miskin, malah makin miskin. Kedaulatan negara digerogoti,” tuturnya, dalam siaran pers, Rabu (10/10/2018).

Oleh karena itu, lanjut Reza, selama lima hari ke depan, Gerak Lawan akan melakukan serangkaian kegiatan mulai dari aksi damai, diskusi, dan pertunjukan budaya untuk menyuarakan penolakan atas kedua lembaga ini.

David Calleb Otieno dari Kenyan Peasants League (Organisasi Petani Kenya) menyatakan, di negaranya, IMF memaksakan paket reformasi yang terus menguntungkan para kreditor di Kenya.

“Rasio utang Kenya pada PDB saat ini adalah sekitar 70 persen. Jadi hampir semua diprivatisasi air, telekomunikasi, transportasi. Kenya bahkan punya ATM Air. Petani jadi kehilangan otonomi terutama atas benih dan kebijakan pertanian karena semuanya didorong untuk pencarian laba dan cash crops. Kebijakan ini semuanya didorong oleh Bank Dunia dan IMF,” paparnya.

Anggota Koordinator Internasional La Via Campesina, Zainal Arifin Fuad menambahkan, IMF dan Bank Dunia juga berperan dalam mengkooptasi makna reforma agraria.

Dijelaskan dia, ada beberapa contoh dimana Bank Dunia dan IMF juga mencoba berbicara bahasa perjuangan tani. “Dengan seolah-olah mendukung reforma agraria, tetapi itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk reforma agraria berbasis pasar, reforma agraria palsu, bukan yang diinginkan komunitas petani,” ujarnya.

Dia mengatakan, La Via Campesina sebagai gerakan petani internasional akan terus menyuarakan perlawanan atas IMF-Bank Dunia. “Khususnya dalam pertemuan tahunan di Bali tahun ini,” sambung Ketua Departemen Luar Negeri, Serikat Petani Indonesia (SPI) ini.

Sementara itu, I Nyoman Mardika dari Yayasan Manikaya Kauci, menyampaikan, selama ini di Bali sering diselenggarakan acara bertaraf internasional yang membuai rakyat Bali tentang hal-hal yang berbau turis dan pariwisata dan mengetahui esensi dan substansi sebenarnya dari acara tersebut.

“Rakyat Bali harus mengetahui esensi dan substansi dari pertemuan ini tuturnya, harus membangun konstruksi kritis,” ujar I Nyoman Mardika.

Memang, lanjutnya, sebanyak 70 persen pendapatan daerah di Bali berasal dari pariwisata. Namun di sisi lain, Bali kehilangan 800 -1000 hektar lahan setiap tahunnya. Bali juga kehilangan 54 subag (sistem pengairan atau irigasi di Bali) selama lima tahun terakhir.

“Ini data, ini fakta, berdasarkan Badan Pusat Statistik. Jadi saya mau menekankan, rakyat Bali jangan terbuai dengan pariwisata karena alih fungsi lahan sangat masif di Bali saat ini, Bali tidak berdaulat pangan,”  ujar I Nyoman Mardika.

Petani anggota Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta Sana Ulaili menambahkan, dalam kesempatan ini mengajak semua peserta Gerak Lawan untuk memberikan solidaritasnya untuk menolak pembangunan New Yogyakarta International Airport, Bandara baru di Yogyakarta (NYIA).

“Pembangunan NYIA merampas hak-hak petani dan mengubah tatanan budaya dan sosial di Yogyakarta,” tuturnya.

Perempuan petani dari Aceh Barat, Lina Mariana (Ketua SIMAB) menyuarakan kondisinya melalui puisi. Dalam baitnya “Di sawah inilah kami para perempuan ikut memperbaiki ekonomi, memperbaiki pangan menuju kesejahteraan”.

Syukur Buyung Perwakilan dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyampaikan adanya perampasan laut dari industri pariwisata dan pembangunan infrastruktur kawasan ekonomi khusus yang terjadi di Bintan-Kepulauan Riau.

“Nelayan tidak lagi memiliki akses daulat atas wilayah pesisir dengan berbagai reaort pariwisata yang memprivatisasi pulau kecil. Begitu pula proyek kawasan ekonomi khusus yang meminggirkan nelayan dan rakyat pesiair dengan model pembangunan yang tidak adil,” ujar Buyung.

Melky Nahar dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) juga mencatat sejak 1973 hingga 2017 terdapat lebih dari 18 proyek raksasa terkait energi dan pertambangan yang melibatkan energi kotor batubara hingga geotermal senilai 3.590 miliar dolar amerika digelontorkan oleh World Bank dan semua tentakel keuangan yang terkait dengannya.

“Semua operasi pertambangan dan pembongkaran energi fosil ini menyumbang penghancuran kedaulatan pangan, kesehatan dan ekonomi warga,” ungkap Melky Nahar.

Gerak Lawan adalah sebagai aliansi strategis kelompok masyarakat sipil memanggil Rakyat Indonesia untuk menggugat Kehidupan tanpa Bank Dunia, wujudkan kedaulatan pangan dan tegakkan keadilan sosial.

Gugatan rakyat adalah respon terhadap agenda pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF dimana Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah bagi pertemuan tersebut yang dimulai tanggal 10 sampai 14 Oktober 2018.

Berbagai elemen masyarakat sipil progresif dari tingkat lokal, nasional, regional dan internasional turut bergabung dengan Gerak Lawan merespon pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF tersebut. Agenda gerakan rakyat ini bertajuk Rakyat Menggugat: World Beyond Banks.

Gerak Lawan terdiri dari organisasi-organisasi masyarakat sipil yakni, Aksi! For Gender, Sosial and Ecological Justice, Bina Desa, FPPI, Front Nahdiyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, Front Perjuangan Pemuda Indonesia, IGJ, IHCS, JATAM, KIARA, KNTI, KRuHA, Manikaya Kauci, Solidaritas Perempuan, Solidaritas Buruh Migran Indonesia, Purplecode Collective,  SNI, SPI, YLBHI.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*