Breaking News

Masih Terus Berpolemik, Pembahasan RUU Terorisme Sebaiknya Ditunda Dulu

Masih terjadi polemik antra TNI dan Polri terkait RUU Terorisme.

Pemerintah telah menyampaikan draft revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kepada DPR untuk dibahas bersama-sama. Salah satu tujuan RUU tersebut untuk memudahkan aparat penegak hukum melakukan upaya preventif pencegahan terorisme. Namun dalam draft tersebut masih menuai polemik terkait peranan TNI dan Polri.

 

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyampaikan, Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme saat ini sedang melakukan pendalaman dengan mengundang para tokoh, akademisi, TNI, Polri dan lainnya untuk menyamakan kesepahaman terhadap draft yang disampaikan pemerintah.

 

“Pansus yang berisikan komisi I dan III DPR masih harus melakukan pendalaman terhadap RUU itu,” ujar Hasanuddin di Kompleks DPR, Senayan, Selasa (26/07/2016).

 

Menurut Hasanuddin, draft yang disampaikan pemerintah kepada DPR masih belum final. Hal ini dikarenakan, masih adanya polemik antara TNI dan Polri.

 

“Saya pribadi menengarai bahwa sebetulnya draft itu belum final, mengapa draft itu belum final? Ternyata masih terjadi polemik antara TNI dan Polri dalam peranannya dalam RUU itu,” ujarnya.

 

Untuk itu, lanjutnya, sebaiknya draft tersebut dikembalikan sementara ke pemerintah untuk disempurnakan.

 

“Saya menyarankan sebaiknya diselesaikan dulu dalam intern pemerintah sehingga draft itu sudah final atau jadi yang nantinya ketika dibahas oleh DPR bersama pemerintah tidak lagi menyampaikan hal-hal yang harus ditambahkan atau dikurangkan dalam arti sudah satu suara, tidak ada pemerintah yang pro ini dan itu dan lain sebagainya,” ujarnya.

 

Sehingga itu, tambahnya, pemerintah harus menjelaskan tentang peranan TNI dan Polri dalam RUU tersebut agar pembahasan ini dapat segera berjalan maksimal.

 

“Jangan nanti terjadi seperti RUU Kamnas yang waktu itu saya sebagai Panjanya ketika duduk yang satu bilang begini dan yang satu bilang begini, akhirnya RUU diketuk palu dikembalikan lagi ke pemerintah,” ucapnya.

 

Jadi lebih baik saat ini pembahasan RUU tersebut diundur sembari pemerintah mengkoordinasikan kembali ke semua stakeholder yang ada didalamnya.

 

“Ketika draft itu selesai semua dan ditandatangani oleh pemangku kepentingan lalu dibawa kembali ke DPR baru diteruskan lagi tahapannya, jangan nanti menjadi segitiga antara DPR, pemerintah yang pro ini dan pemerintah yang pro itu,” tandasnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*