Breaking News

Masih Ngeyel Terbitkan Izin Reklamasi Pulau di Teluk Jakarta, Ahok Kembali di Gugat

Jakarta – Nelayan Tradisional dan Organisasi Lingkungan Hidup kembali menggugat Gubernur DKI Jakarta yang disapa Ahok terkait atas izin reklamasi pulau F, pulau I dan pulau K Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Tiga izin reklamasi tersebut diterbitkan secara diam-diam tanpa diketahui publik yang dimana Pulau F dan Pulau I terbit pada 22 Oktober 2015 dan Pulau K terbit pada 17 November 2015. Mereka menilai, reklamasi di Teluk Jakarta sangat jelas terjadi pelanggaran prosedur dan kewenangan yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat pesisir, nelayan, dan lingkungan.

Koordinator Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke Iwan sangat menyayangkan terbitnya tiga izin tersebut.

“Ini menunjukkan tidak adanya keterbukaan informasi kepada nelayan atas terbitnya tiga izin reklamasi baru tersebut. Padahal reklamasi yang terbit tersebut berada di wilayah tangkap nelayan tradisional yang telah di manfaatkan secara turun-temurun.” ujar Iwan di Jakarta, Kamis (21/1/2015).

Sementara menurut M. Taher Ketua DPW Komunitas Nelayan Tradisional Indonesia wilayah Jakarta, Gubernur Ahok berpotensi melanggar hak asasi nelayan tradisional.

“Belum selesai dengan sengketa Izin Reklamasi Pulau G, Gubernur kemudian menerbitkan izin baru secara diam-diam. Ini menunjukkan tidak adanya keberpihakan dan perlindungan pemerintah provinsi DKI Jakarta kepada nelayan tradisional.” ujar Taher.

Disisi lain, reklamasi sendiri telah melanggar prinsip kehati-hatian. Martin Hadiwinata Tim Hukum DPP KNTI menyebutkan bahwa adanya kematian ikan massal (baru-baru) ini karena kondisi Teluk Jakarta yang telah kritis.

“Efek buruk reklamasi telah diperkirakan oleh banyak ahli dan dirasakan masyarakat lokal, maka seharusnya para pembuat kebijakan berpihak kepada perlindungan lingkungan hidup dan nelayan.” ujar Riza.

Ditempat yang sama, Handika dari LBH Jakarta melihat, dari tiga izin yang diterbirkan Ahok telah salah dalam prosedurnya.

“Dasar pengelolaan penataan ruang pesisi adalah Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) yang hingga hari ini masih dalam pembahasan di legislatif. Seharusnya jika tidak ada dasarnya, Gubernur Ahok tidak dapat menerbitkan izin reklamasi sampai adanya dasar hukum penataan ruang di pesisir,” ujarnya.

Muhnur dari Walhi menyatakan, Gubernur Ahok tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin-izin reklamasi di Teluk Jakarta.

“Jakarta telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang berperan penting secara nasional sehingga pengelolaannya berada di tangan pemerintah pusat. Sehingga izin reklamasi tersebut tidak di lakukan karena kewenangannya berada di pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, saat ini sengketa izin reklamasi Pulau G masih berlangsung. Dihari yang sama (21/1/2016), para penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis terkait dengan dampak reklamasi yang mengancam keselamatan warga, hak pekerja nelayan dan perlindungan lingkungan. (RS)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*